Perdana Menteri Lebanon Nawaf Salam mengumumkan pelarangan aktivitas militer dan keamanan yang dilakukan oleh Hezbollah menyusul serangan kelompok tersebut terhadap Israel. Pernyataan ini muncul beberapa jam setelah Israel melancarkan serangan udara ke pinggiran selatan Beirut sebagai respons atas serangan roket dan drone yang dilancarkan oleh Hezbollah.
Nawaf menegaskan bahwa semua aktivitas militer Hezbollah dianggap ilegal dan harus dibatasi hanya dalam ranah politik. Ia menolak segala operasi militer atau keamanan yang dilakukan dari wilayah Lebanon di luar kerangka institusi yang sah.
Larangan Aktivitas Militer Hezbollah
Pemerintah Lebanon dengan tegas melarang keberlangsungan aktivitas militer kelompok Hezbollah. Pernyataan ini menegaskan sikap resmi negara untuk menolak adanya operasi di luar kendali lembaga resmi Lebanon. Nawaf juga menyerukan aparat keamanan untuk mencegah serangan-serangan yang berasal dari wilayah Lebanon.
Komitmen pemerintah Lebanon terhadap penghentian permusuhan dan dibukanya ruang negosiasi kembali ditegaskan. Namun, Hezbollah mengklaim bahwa serangannya terhadap fasilitas pertahanan misil Israel merupakan balasan atas pembunuhan pemimpin Tertinggi Iran Ali Khamenei dan kampanye agresi Israel yang berulang terhadap Lebanon.
Respons Israel dan Dampaknya
Sebagai balasan, Israel melakukan serangan udara di pinggiran Beirut dan kawasan selatan Lebanon. Menurut National News Agency, serangan tersebut mengakibatkan kematian lebih dari 30 orang dan melukai 149 lainnya. Tentara Israel menyebut serangan tersebut berhasil menewaskan Hussein Makled, kepala markas intelijen Hezbollah, yang dituduh mengoordinasikan operasi untuk menyerang Israel.
Serangan ini terjadi di tengah tekanan besar yang dialami Hezbollah setelah perang 2024 yang menyebabkan kematian banyak pemimpin militer dan politik kelompok tersebut. Meskipun pemerintah Lebanon setuju untuk melucuti senjata Hezbollah, kelompok itu menolak menyerahkan persenjataan mereka di utara Sungai Litani dan menegaskan bahwa gencatan senjata hanya berlaku di kawasan selatan sungai.
Proses Pelucutan Senjata dan Situasi Terkini
Pemerintah Lebanon telah menjalankan rencana lima tahap untuk mendistribusi senjata Hezbollah. Pada tahap pertama, wilayah antara Sungai Litani dan perbatasan Israel berhasil diselesaikan. Pemerintah memperkirakan tahap kedua, yang meliputi wilayah antara Sungai Litani dan Sungai Awali, memerlukan waktu minimal empat bulan untuk diselesaikan.
Peningkatan ketegangan militer ini memperburuk krisis yang sudah berlangsung lama di Lebanon, terutama dari segi ekonomi dan politik. Nawaf Salam menyebut serangan Hezbollah sebagai tindakan tidak bertanggung jawab yang membahayakan keamanan Lebanon dan memberi Israel alasan untuk melanjutkan agresinya.
Krisis Kemanusiaan dan Respons Internasional
Pihak militer Israel memerintahkan evakuasi terhadap 18 desa dan kota yang dianggap sebagai basis operasi Hezbollah. Ratusan ribu warga sipil di wilayah selatan Lebanon dan pinggiran selatan Beirut terpaksa mengungsi, menimbulkan krisis kemanusiaan baru. Al Jazeera melaporkan bahwa strategi Israel adalah untuk menghukum dan memisahkan warga yang mendukung Hezbollah dari kelompok tersebut.
Kedutaan Besar Amerika Serikat di Beirut juga mengeluarkan peringatan bagi warganya untuk menghindari perjalanan ke Lebanon dan mendesak yang sudah berada di sana agar segera meninggalkan negara ini selagi masih tersedia penerbangan komersial. Situasi keamanan di Lebanon digambarkan sangat tidak stabil dan mudah berubah.
Informasi ini mencerminkan dinamika kompleks di wilayah Lebanon terkait Hezbollah dan konflik yang melibatkan Israel. Kebijakan pelarangan aktivitas militer Hezbollah oleh pemerintah Lebanon merupakan langkah penting dalam mengatasi ketegangan yang terjadi dan menjaga kedaulatan serta stabilitas negara.
