Pernyataan Senator Marco Rubio mengenai keterlibatan Israel dalam serangan AS terhadap Iran terus memicu kontroversi, meski pemerintah AS membantahnya. Rubio menyatakan serangan AS dilakukan karena Israel berencana menyerang Iran terlebih dahulu, yang kemudian diperkirakan bakal memicu serangan balasan terhadap aset AS di kawasan tersebut. Pernyataan ini mengindikasikan bahwa AS harus melakukan serangan preventif untuk melindungi pasukannya dari ancaman tersebut.
Namun, administrasi Presiden Trump berusaha menarik kembali klaim ini dan menegaskan alasan lain untuk serangan, yaitu ancaman langsung dari Iran yang dianggap siap menyerang Israel dan negara lain. Trump menegaskan bahwa keputusan serangan adalah respons atas potensi serangan yang mengancam keamanan AS dan sekutunya, meskipun bukti konkret yang disajikan publik masih minim. Pernyataan Rubio yang berubah-ubah menimbulkan keresahan di kalangan politisi dan pengamat internasional.
Dampak dari Pernyataan Rubio dalam Pandangan Publik dan Politik
Pernyataan Rubio dianggap sebagai pengakuan bahwa AS terjebak oleh kepentingan Israel, yang selama ini menerima bantuan militer lebih dari 300 miliar dolar dari AS sejak 1948. Kelly Grieco dari Stimson Center menilai bahwa hal ini membuka diskusi penting mengenai titik pertemuan dan perbedaan kepentingan antara AS dan Israel di wilayah konflik. Kritik keras datang juga dari Kenneth Roth, mantan direktur Human Rights Watch, yang mempertanyakan relevansi serangan tersebut dalam konteks kepentingan nasional AS serta aspek legalitas internasionalnya.
Organisasi Council on American-Islamic Relations (CAIR) bahkan menyebut pernyataan Rubio sebagai “pengakuan yang mengejutkan” bahwa serangan AS bukan didasarkan pada ancaman nyata terhadap negeri ini, melainkan tekanan dari Israel demi keuntungan mereka. CAIR menyerukan Kongres AS agar mengambil langkah tegas dengan mengatur wewenang perang guna membatasi kemampuan Presiden Trump mengobarkan konflik secara unilateral.
Perlawanan dan Dukungan di Kongres terkait Resolusi Wewenang Perang
Dalam merespons respons politik yang memanas, sejumlah anggota Kongres berencana memperkenalkan resolusi untuk mengendalikan praktik pengambilan keputusan perang Presiden. Namun, rintangan besar datang dari dukungan mayoritas partai Republik terhadap kebijakan perang yang diputuskan oleh pemerintahan Trump. Resolusi ini memerlukan mayoritas dua pertiga untuk mengesampingkan hak veto presiden, meski para pendukung memandangnya sebagai peluang untuk mencatat sikap resmi terhadap konflik tersebut.
Senator progresif Bernie Sanders mengecam perang ini secara terbuka dan menuduh Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu berperan besar dalam menghasut agresi terhadap Iran. Netanyahu selama dua dekade terakhir dikenal lantang menentang diplomasi nuklir dengan Iran dan mendorong narasi pengembangan senjata nuklir oleh Iran sebagai ancaman langsung. Sanders menegaskan bahwa kebijakan luar negeri dan militer AS harus ditetapkan oleh rakyat Amerika, bukan pemerintah Israel yang ekstrem.
Respon dari Basis Politik dan Ketersinggungan di Lingkaran Trump
Pernyataan Rubio memicu ketidakpuasan yang meluas, termasuk di kalangan pendukung garis keras Trump yang dikenal dengan sebutan MAGA. Podcaster Matt Walsh menyebut Rubio “mengatakan secara gamblang bahwa Amerika berperang karena Israel memaksa,” sebuah pernyataan yang dianggap memperburuk citra AS. Mantan anggota Kongres dan calon Jaksa Agung di era Trump, Matt Gaetz, menilai klaim ini membuat Amerika tampak tunduk pada Israel.
Pasangan saudara pro-Trump, Keith dan Kevin Hodge, yang memiliki pengikut jutaan, juga menyuarakan keprihatinan. Mereka menolak nasib warga Amerika yang harus berperang untuk kepentingan konflik Israel, menegaskan penolakan terhadap perang yang memaksa rakyat Amerika ‘mati untuk kepentingan asing’.
Pernyataan Marco Rubio membuka dimensi baru dalam perdebatan seputar konflik AS-Iran dan kepentingan strategis Israel di Timur Tengah. Kontroversi ini menyoroti kompleksitas aliansi dan dinamika politik yang berperan dalam pengambilan keputusan militer, serta membuka kritik pada kebijakan luar negeri AS yang dinilai tidak sepenuhnya didasarkan pada perlindungan kepentingan nasional.
