Serangan udara yang dilancarkan oleh pasukan Amerika Serikat dan Israel menargetkan kepemimpinan serta fasilitas rezim Iran dengan daya hancur tinggi. Situasi ini memicu perdebatan serius mengenai siapa yang akan memimpin Iran jika rezim saat ini runtuh.
Para ahli Iran mempertanyakan kemampuan kelompok oposisi yang terpecah-pecah untuk bersatu mengalahkan rezim yang sudah lama berkuasa. Lawdan Bazargan, aktivis politik dan hak asasi manusia asal Iran yang pernah dipenjara oleh rezim tersebut, mengingatkan bahwa model oposisi yang sepenuhnya terpusat berpotensi gagal seperti sebelumnya.
Tantangan Persatuan Oposisi
Bazargan menegaskan bahwa persatuan tidak serta-merta berarti semua pihak harus berada di bawah satu bendera tunggal. Ia mengingatkan kegagalan pada 1979 ketika Ayatollah Ruhollah Khomeini berhasil mengkonsolidasikan kekuasaan absolut dengan mengklaim tidak mencari jabatan resmi. Hal ini malah meningkatkan ketidakpercayaan, terlebih jika pihak yang memimpin tidak tinggal di Iran selama puluhan tahun.
Sementara itu, Mariam Memarsadeghi dari The Macdonald-Laurier Institute menilai tanggung jawab besar ada di tangan putra mahkota Reza Pahlavi untuk membangun aliansi yang sesungguhnya. Ia mengingatkan perlunya rekonsiliasi dengan tokoh-tokoh yang pernah berkolaborasi dengannya namun kini terpecah lantaran infiltrasi rezim.
Kondisi Oposisi dan Dukungan Populer
Reza Farnood, aktivis dan penulis, mengaku belum pernah melihat tingkat kesatuan yang luas seperti saat ini. Bahkan, mereka yang selama ini menentang keras keluarga Pahlavi kini mendukung Reza Pahlavi secara terbuka. Bidikan oposisi mulai mengarah pada sosok ini yang semakin populer di dalam negeri.
Namun, skeptisisme tetap ada. Alireza Nader, pakar Iran, menyebut oposisi kini lebih terpecah dibandingkan sebelumnya, dengan sebagian besar masalahnya berasal dari Reza Pahlavi dan timnya. Contohnya adalah reaksi negatif Pahlavi terhadap koalisi Kurdi Iran yang baru terbentuk, yang kemudian harus ditarik setelah adanya komunikasi penting dengan Presiden Trump.
Nader menegaskan bahwa keberhasilan pembebasan Iran memerlukan kerja sama dengan kelompok Kurdi yang terorganisasi dan bersenjata. Ia menyebut rezim saat ini sebagai sistem ideologi yang sulit dihilangkan hanya dengan serangan udara.
Alternatif Kepemimpinan dan Organisasi Oposisi
Di sisi lain, kelompok Mojahedin-e-Khalq (MEK) yang bermarkas di pengasingan Paris menjadi pengusung alternatif pemerintahan sementara sekuler. MEK mendapat dukungan dari sejumlah tokoh internasional seperti mantan Menteri Luar Negeri Mike Pompeo. Pimpinan MEK, Maryam Rajavi, menekankan perlunya pemerintah transisi berdasarkan prinsip-prinsip republik, kedaulatan rakyat, hak asasi manusia, dan pemisahan agama dari negara.
Ali Safavi dari Dewan Nasional Perlawanan Iran (NCRI), payung organisasi MEK, mengatakan bahwa kesatuan oposisi harus berlandaskan prinsip, bukan tokoh atau nostalgia terhadap sistem lama.
Mahkamah Internasional dan Koalisi Oposisi
Andrew Ghalili, Direktur Kebijakan National Union for Democracy in Iran (NUFDI), membela posisi Reza Pahlavi sebagai figur sentral oposisi. Ia menilai tidak ada sosok dalam rezim yang memiliki legitimasi rakyat atau kredibilitas sebagai mitra Amerika Serikat. Ghalili juga menunjukkan keberhasilan koalisi luas yang tercipta pada Konferensi Keamanan Munich 2025 yang melibatkan kelompok monarki, republik, pembela hak asasi, dan perwakilan minoritas etnis.
Menurut Ghalili, penggolongan oposisi sebagai “terpecah” sering kali menggabungkan MEK yang tidak disukai di dalam negeri Iran dan gerakan separatis yang tidak mewakili keinginan etnis minoritas secara luas. Menurutnya, oposisi pro-demokrasi sesungguhnya sudah mulai bersatu dan layak mendapat pengakuan lebih besar dari dunia internasional.
Pentingnya Transisi Terstruktur dan Demokratis
Lawdan Bazargan memperingatkan agar dunia Barat tidak menunjuk tokoh tertentu dalam proses transisi untuk menghindari transisi otoriter ala Venezuela. Ia menyerukan adanya kerangka transisi yang terstruktur dengan jaminan pemilu bebas dan adil dalam 12 bulan, serta pembagian kekuasaan dengan mekanisme pengawasan agar tidak terulangnya konsentrasi kekuasaan.
Mariam Memarsadeghi memperkuat seruan tersebut dengan mengatakan rakyat Iran tidak akan mempercayai proses yang membiarkan sisa rezim yang telah melakukan pembantaian masih berkuasa. Tanpa transisi yang demokratis dan inklusif, perpecahan oposisi akan berlanjut dan justru memperkuat keberlangsungan rezim.
Serangan udara yang terus mengguncang Iran bukan hanya menguji kekuatan militer, tetapi juga kesiapan oposisi dalam membangun masa depan negara. Persatuan yang berlandaskan prinsip dan kerjasama lintas kelompok menjadi kunci utama menghadapi era baru jika rezim runtuh.
