Iran kini menghadapi ketidakpastian menyusul hilangnya sosok pemimpin tertinggi negara tersebut. Kematian pemimpin tertinggi Iran membuka peluang perubahan, tetapi oposisi dalam negeri masih terpecah dan belum mampu membentuk koalisi yang solid.
Presiden AS Donald Trump sempat mengimbau rakyat Iran untuk bangkit dan "mengambil alih pemerintahan". Namun, sikap pemerintah AS saat ini masih ambigu terkait apakah pembongkaran rezim Iran benar-benar menjadi tujuan utama Washington.
Kondisi Oposisi di Iran
Oposisi Iran belum berhasil menyatukan kekuatan mereka. Ali Vaez, Direktur Proyek Iran di International Crisis Group, menyatakan bahwa belum ada pemimpin oposisi yang mampu membangun koalisi luas untuk menghadapi pemerintah. Di dalam negeri, para tokoh oposisi mengalami penindasan, termasuk penahanan terhadap pemenang Hadiah Nobel Perdamaian 2023, Narges Mohammadi.
Ketidaksetaraan pandangan ini juga terlihat pada diaspora Iran di luar negeri. Mahmood Amiry-Moghaddam dari NGO Hak Asasi Manusia Iran di Norwegia mengungkapkan bahwa oposisi semakin terpolarisasi dan rivalitas internal kian memuncak. Pada akhir 2022 dan awal 2023, gerakan “Woman, Life, Freedom” menunjukkan solidaritas yang kuat, tetapi kondisi itu kini berubah drastis.
Tokoh Kontroversial dan Friksi Oposisi
Salah satu figur yang muncul di tengah demonstrasi adalah Reza Pahlavi, putra tertua Shah yang dijatuhkan pada revolusi 1979. Meski dia menawarkan visi demokratis, Vaez mencatat tidak ada konsensus jelas apakah Pahlavi mampu menjadi pemersatu berbagai kelompok oposisi yang beragam.
Pahlavi juga menghadapi kritik akibat dukungannya terhadap Israel dan hubungan masa lalu keluarganya dengan pemerintahan otoriter. Pendukung Pahlavi kerap berseteru secara daring dengan oposisi etnis minoritas yang menolak kepemimpinannya.
Selain itu, kelompok oposisi seperti People’s Mujahedin Organisation of Iran (MEK) juga aktif menggalang dukungan. MEK pernah berperang melawan Iran bersama Irak di era 1980-an dan kini diklasifikasikan sebagai kelompok teroris oleh pemerintah Iran. Kelompok ini mengkampanyekan slogan “No Shah, No Mullahs” dan mendeklarasikan pemerintahan sementara setelah kematian pemimpin tertinggi Ayatollah Ali Khamenei.
Sikap Amerika Serikat dan Prospek Pemimpin Baru
Trump sendiri mengisyaratkan bahwa AS mungkin lebih mendukung tokoh dari dalam Iran. Ia membandingkan situasi Iran dengan penggulingan presiden Venezuela yang tetap mempertahankan sistem pemerintahan lama. Trump mengatakan, “Seseorang dari dalam yang populer di sana mungkin lebih layak didukung.” Namun, ia mengakui belum ada alternatif yang jelas karena sebagian besar tokoh yang dianggap potensial sudah meninggal dunia.
Vaez menilai pendekatan AS itu masuk akal mengingat sebagian besar kelompok oposisi kurang memiliki jaringan kuat dalam negeri. Oleh sebab itu, aktor-aktor di internal kekuasaan Iran dianggap lebih berpengaruh dibanding kelompok di pengasingan.
Tantangan Pasca-Rezim
Reza Pahlavi dan MEK telah menyerukan persiapan untuk demonstrasi lanjutan. Namun, sebagian pengunjuk rasa fokus utama mereka hanyalah menumbangkan rezim, tanpa rencana pasti soal struktur pemerintahan yang akan datang. Seorang demonstran menyatakan, “Untuk saat ini kami hanya ingin menyingkirkan pemerintah ini; setelahnya, kami akan memikirkan langkah berikutnya.”
Situasi ini menunjukkan kompleksitas perubahan politik di Iran. Meskipun kekosongan kepemimpinan puncak terbuka, persaingan internal oposisi menjadi hambatan utama dalam merancang masa depan negara tersebut. Pandangan masyarakat Iran tetap beragam, sementara dukungan internasional belum menemukan figur oposisi tunggal yang diakui secara luas.
Ketegangan dalam oposisi Iran mempertegas bahwa revolusi politik tidak hanya soal mengganti sosok pemimpin, tetapi juga soal merumuskan visi bersama yang mampu mengakomodasi ragam aspirasi rakyat dan etnis minoritas. Perjalanan menuju pemerintahan pasca-kerajaan ulama ini masih penuh ketidakpastian dan tantangan besar.
