Pengadilan Hak Asasi Manusia Amerika Inter-Amerika (IACHR) telah memerintahkan pemerintah Peru untuk memberikan ganti rugi kepada keluarga Celia Ramos, seorang ibu tiga anak yang meninggal akibat program sterilisasi paksa pada era 1990-an. Keputusan bersejarah ini menyebutkan bahwa Ramos, yang saat itu berusia 34 tahun, dipaksa menjalani sterilisasi tanpa persetujuan, yang memicu reaksi alergi fatal hingga menyebabkan kematiannya.
Menurut putusan tersebut, pemerintah Peru wajib membayar sebesar 340.000 dolar AS kepada keluarga Ramos sebagai bentuk kompensasi. IACHR juga mengkritik pemerintah Peru yang dinilai gagal melakukan investigasi menyeluruh atas kasus tersebut, memperparah penderitaan keluarga korban.
Kronologi dan Dampak Sterilisasi Paksa di Peru
Sterilisasi paksa ini dilakukan pada masa pemerintahan Presiden Alberto Fujimori. Program kontroversial tersebut menargetkan perempuan miskin dan masyarakat adat, yang seringkali dipaksa atau ditipu agar menjalani prosedur sterilisasi. Ada sekitar 314.000 perempuan dan 24.000 laki-laki menjadi korban, dengan tujuan menurunkan angka kelahiran untuk mengatasi kemiskinan.
Banyak korban menderita komplikasi jangka panjang, termasuk kematian. Sebagian besar keluarga bahkan tidak menerima informasi jelas soal penyebab kematian anggota keluarganya pascaprosedur. Beberapa korban baru menyadari sterilisasi berlangsung tanpa persetujuan ketika mereka gagal memiliki anak bertahun-tahun kemudian.
Kasus Celia Ramos: Detil Pelaksanaan Prosedur
Celia Ramos awalnya mendatangi klinik kesehatan pemerintah pada 3 Juli 1997 untuk mendapatkan perawatan medis biasa. Namun, dia kemudian dipaksa menjalani tubektomi tanpa persetujuan. Selama prosedur, Ramos mengalami reaksi alergi parah namun klinik tersebut tidak memiliki peralatan dan obat-obatan yang memadai untuk menangani kondisi darurat.
Ramos pun dirujuk ke unit perawatan intensif di kota Piura dan meninggal 19 hari kemudian, tanggal 22 Juli 1997. Pemerintah tidak melakukan otopsi dan menolak memberikan keterangan secara transparan kepada keluarganya terkait insiden ini.
Tuntutan dan Pengakuan atas Pelanggaran Hak Asasi
Keputusan IACHR mencakup kompensasi biaya medis untuk penyelamatan nyawa Ramos dan kerugian pendapatan akibat kematiannya. Pada bulan Oktober, Komite Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan PBB juga menyatakan program sterilisasi Peru sebagai bentuk kekerasan berbasis gender dan diskriminasi terhadap perempuan miskin serta masyarakat adat.
Anggota komite, Leticia Bonifaz, menegaskan bahwa korban sering mengalami tekanan, paksaan, atau penipuan saat menjalani sterilisasi di fasilitas kesehatan tanpa infrastruktur memadai atau tenaga medis terlatih. Prosedur dilakukan tanpa persetujuan yang benar terutama pada korban yang tinggal di daerah terpencil dan tidak memahami bahasa atau informasi medis.
Kontroversi dan Warisan Pemimpin Masa Lalu
Studi akademik menyebut bahwa kampanye sterilisasi ini juga didorong oleh pandangan rasial dari pejabat pemerintah yang melihat komunitas adat dan pedesaan sebagai hambatan modernisasi ekonomi. Warisan Fujimori tetap kontroversial di Peru, sebab pendukungnya masih aktif dalam politik nasional.
Keiko Fujimori, putri mantan presiden tersebut, kini menjadi calon presiden dalam pemilu mendatang dan menolak tuduhan pelanggaran HAM yang diarahkan kepada ayahnya. Meski Fujimori pernah dihukum penjara selama 25 tahun atas pelanggaran HAM, dia sempat mendapat pengampunan yang ditentang secara hukum.
Sejak meninggal dunia pada awal tahun ini, tuntutan untuk menghukum pejabat senior yang terlibat dalam program ini terus digulirkan. Putusan IACHR menjadi titik penting untuk mendapatkan keadilan dan reparasi bagi korban sterilisasi paksa di Peru serta keluarganya.
