Pemerintah Guinea resmi membubarkan 40 partai politik, termasuk tiga partai oposisi utama, dalam tindakan yang dinilai oleh kritikus sebagai langkah final menuju negara satu partai di bawah Presiden Mamady Doumbouya. Keputusan tersebut dikeluarkan oleh Kementerian Administrasi Wilayah dan Desentralisasi dengan alasan partai-partai tersebut tidak memenuhi kewajiban hukumnya.
Pembubaran ini tidak hanya menghapus status hukum partai, tetapi juga membekukan aset mereka dan melarang penggunaan nama, logo, serta lambang partai. Seorang kurator yang ditunjuk pemerintah diberikan tanggung jawab untuk mengawasi pengalihan kekayaan partai. Tiga partai paling menonjol yang dibubarkan adalah Union of Democratic Forces of Guinea (UFDG), Rally of the Guinean People (RPG), dan Union of Republican Forces (UFR).
Semua partai ini sebelumnya sudah disuspensi sejak Agustus, sebelum referendum konstitusi yang membuka jalan bagi Doumbouya untuk mencalonkan diri dalam pemilihan presiden Desember. Ketua UFDG, Cellou Dalein Diallo, yang saat ini berada di pengasingan, mengecam tindakan tersebut sebagai upaya untuk menghancurkan demokrasi dan memperkuat kekuasaan presiden secara otoriter.
Diallo mengimbau para pendukungnya untuk bangkit secara kolektif melawan pemerintahan yang dianggap telah berkuasa terlalu lama. Komunikator partai tersebut bahkan menyebut dekret pembubaran sebagai “tindakan politik akhir dari sandiwara yang bertujuan mengukuhkan rezim satu partai.”
Sementara itu, Ibrahima Diallo dari Front Nasional untuk Pembelaan Konstitusi menyatakan bahwa langkah ini menandai formalitas rezim diktator dan memperingatkan bahwa Guinea kini menghadapi ketidakpastian yang sangat mendalam. Kekerasan terhadap lawan politik terus berlanjut, termasuk penculikan kerabat aktivis, serta hilangnya dua aktivis pro-demokrasi sejak Juli.
Sejak menguasai kekuasaan lewat kudeta militer pada 2021, Doumbouya telah menjalankan kampanye keras terhadap lawan politik dan kebebasan sipil. Pemerintahnya menutup media, melarang demonstrasi, serta menahan atau membuat sejumlah tokoh oposisi dan aktivis masyarakat sipil mengasingkan diri.
Gelombang Kudeta Militer di Afrika
Fenomena kudeta militer merajalela di kawasan Afrika, membentuk “sabuk kudeta” yang membentang dari Samudra Atlantik melalui wilayah Sahel hingga Laut Merah sejak tahun 2020. Di wilayah ini, militer menggantikan pemerintah sipil yang terpilih di sejumlah negara, termasuk di Madagaskar dan Guinea-Bissau pada akhir tahun lalu.
Meski beberapa kudeta mendapat dukungan rakyat, kebebasan sipil kerap mengalami pengekangan lebih ketat setelah kediktatoran militer berjaya. Studi pada 2025 menunjukkan bahwa walaupun jumlah kudeta menurun secara global, risiko kudeta di Afrika tetap relatif tinggi.
Pengamatan ini menyoroti bagaimana dinamika politik di Guinea tidak terlepas dari tren regional yang lebih luas, dimana militer semakin kerap mengambil alih pemerintahan dengan alasan ketidakpuasan terhadap pemerintah sipil. Langkah membubarkan partai oposisi menandai pergeseran signifikan dalam lanskap politik Guinea, semakin mempertegas dominasi kelompok penguasa dan mengerem ruang demokrasi.