Anthropic, perusahaan pengembang kecerdasan buatan (AI), mengajukan gugatan hukum untuk memblokir upaya Pentagon memasukkan mereka dalam daftar hitam keamanan nasional. Langkah ini memperpanjang konflik sengit antara laboratorium AI tersebut dan militer Amerika Serikat terkait pembatasan penggunaan teknologi AI mereka.
Dalam berkas pengadilan federal di California, Anthropic menyatakan bahwa penandaan sebagai risiko rantai pasokan ini melanggar hak kebebasan berpendapat dan proses hukum mereka. Mereka meminta hakim untuk membatalkan keputusan tersebut serta melarang lembaga federal memberlakukannya.
Menurut Anthropic, tindakan pemerintah ini tidak pernah terjadi sebelumnya dan bersifat ilegal. “Konstitusi tidak mengizinkan pemerintah menggunakan kekuasaannya secara besar-besaran untuk menghukum perusahaan atas kebebasan berbicara yang dilindungi,” ujar perusahaan itu.
Pada perintah resmi, Pentagon membatasi penggunaan teknologi Anthropic yang konon dipakai dalam operasi militer di Iran. Pembatasan muncul setelah Anthropic menolak mencabut pembatasan penggunaan AI mereka untuk senjata otonom dan pengawasan domestik.
Konflik ini berlangsung setelah berbulan-bulan negosiasi yang semakin memanas antara kedua pihak. Bahkan mantan Presiden Trump memerintahkan pemerintah untuk berhenti menggunakan produk AI Anthropic, yaitu Claude.
Laporan Axios menyebutkan bahwa Gedung Putih sedang menyiapkan perintah eksekutif yang secara resmi menginstruksikan seluruh pemerintah federal untuk menghapus penggunaan AI Anthropic. Namun, baik Anthropic maupun Gedung Putih belum memberikan komentar terkait laporan tersebut.
Pertikaian ini dianggap sebagai ujian sejauh mana pemerintah dapat mengatur penggunaan AI oleh perusahaan swasta. CEO Anthropic, Dario Amodei, pernah menyatakan bahwa dirinya tidak menolak penggunaan senjata berbasis AI, tetapi menilai teknologi saat ini belum cukup akurat untuk keperluan tersebut.
Anthropic mengklaim bahwa dia tetap terbuka untuk membuka kembali negosiasi demi mencapai kesepakatan damai dengan pemerintah AS. Meski begitu, Pentagon menyatakan tidak akan memberikan komentar atas proses litigasi, dan negosiasi resmi dinyatakan berakhir.
Dampak dari penempatan Anthropic dalam daftar hitam sangat besar bagi bisnis perusahaan tersebut dengan pemerintah. Menurut analis Wedbush, penetapan ini berpotensi mempengaruhi penggunaan produk Claude di sektor perusahaan swasta secara signifikan selama proses pengadilan berlangsung.
CEO Finance Anthropic, Krishna Rao, menyebut dampak keputusan pemerintah ini bisa menjadi kerugian yang nyaris tak mungkin diperbaiki. Salah satu contoh nyata adalah kehilangan kontrak multi-juta dolar setelah pelanggan memilih beralih ke model AI pesaing.
Meski penetapan hanya berlaku untuk kontrak antara Pentagon dan pemasoknya, mantan Presiden Trump menginstruksikan seluruh pemerintah federal agar berhenti menggunakan Claude dari Anthropic. Gugatan Anthropic mencantumkan banyak lembaga federal sebagai tergugat.
Penetapan Risiko Rantai Pasokan dan Dampaknya
Selain gugatan utama, Anthropic mengajukan gugatan kedua terkait dengan penetapan mereka sebagai risiko rantai pasokan yang lebih luas. Hal ini berpotensi membuat Anthropic masuk daftar hitam di seluruh entitas pemerintah sipil.
Ruang lingkup larangan ini masih menunggu hasil peninjauan antar lembaga pemerintah. Sebuah kelompok peneliti dan insinyur AI dari OpenAI dan Google menyatakan dukungan melalui amicus brief. Mereka menilai bahwa tindakan pemerintah dapat menghalangi diskusi terbuka tentang risiko dan manfaat AI.
Menurut mereka, “Dengan membungkam satu laboratorium, pemerintah mengurangi potensi inovasi di industri.” Pernyataan itu disampaikan atas nama pribadi, bukan mewakili perusahaan mereka.
Anthropic menyatakan bahwa penetapan ini bertentangan dengan hak konstitusional mereka. Investor Anthropic dan beberapa pihak dari OpenAI menunjukkan kekhawatiran atas dampak keputusan pemerintah yang dapat merusak hubungan perusahaan dengan Pentagon.
Penetapan ini dilakukan setelah pembicaraan intens yang tidak mencapai titik temu mengenai batasan kebijakan penggunaan teknologi AI. Pentagon menegaskan bahwa hukum AS harus menentukan cara membela negara, dan menuntut kebebasan penuh menggunakan AI untuk semua tujuan hukum yang diperlukan.
Anthropic berpendapat bahwa model AI saat ini masih belum memadai untuk digunakan dalam senjata otonom. Perusahaan juga menolak penggunaan teknologi mereka untuk pengawasan domestik terhadap warga negara karena dianggap melanggar hak asasi.
Setelah pengumuman Pentagon, Anthropic menyatakan bahwa tindakan pemerintah berpotensi menciptakan preseden berbahaya untuk perusahaan yang berusaha bernegosiasi syarat penggunaan teknologi dengan pemerintah. Perusahaan menegaskan tidak takut terhadap intimidasi atau ancaman hukuman.
CEO Dario Amodei juga meminta maaf atas memo internal yang sempat bocor dan menyatakan kekecewaan terhadap sikap Pentagon, terutama terkait hubungan perusahaan yang dianggap kurang bersikap memuji mantan Presiden Trump.
Dalam setahun terakhir, Departemen Pertahanan AS menandatangani kesepakatan bernilai hingga $200 juta dengan beberapa laboratorium AI besar, termasuk Anthropic, OpenAI, dan Google.
OpenAI, yang didukung Microsoft, mengumumkan kesepakatan penggunaan teknologinya dalam jaringan Departemen Pertahanan. CEO OpenAI, Sam Altman, menyatakan kesamaan prinsip dengan Pentagon, seperti pengawasan manusia pada sistem senjata dan penentangan pada pengawasan massal.
