Pemerintah Afrika Selatan memanggil duta besar Amerika Serikat ke negara itu terkait dengan pernyataan yang dinilai tidak diplomatis. Ini menandai keretakan yang semakin dalam antara Pretoria dan Washington.
Menteri Luar Negeri Ronald Lamola mengumumkan bahwa Duta Besar Leo Brent Bozell III dipanggil pada Rabu untuk memberikan penjelasan atas komentarnya. Bozell baru menjabat sebagai duta besar sejak Februari.
Pemanggilan ini terjadi di tengah tekanan yang terus dilancarkan pemerintahan Presiden AS Donald Trump terhadap Presiden Cyril Ramaphosa dan pemerintahannya. Tekanan tersebut terkait klaim bahwa warga Afrikaner kulit putih mengalami penganiayaan di Afrika Selatan.
Pada tahun sebelumnya, pemerintah AS memberlakukan tarif 30 persen secara menyeluruh terhadap produk Afrika Selatan. Namun, putusan pengadilan baru-baru ini membatalkan tarif tersebut. Selain itu, AS memperpanjang status pengungsi bagi kelompok Afrikaner kulit putih dengan alasan mereka menghadapi diskriminasi ilegal atau tidak adil, sementara penempatan kembali hampir semua kelompok pengungsi lain dihentikan.
Para pemimpin Afrika Selatan, termasuk pejabat Afrikaner terkemuka, mengakui bahwa tingkat kejahatan di negara tersebut masih tinggi. Namun, mereka menolak klaim bahwa komunitas Afrikaner kulit putih menjadi sasaran khusus. Mereka juga menyoroti bahwa tingkat kejahatan lebih tinggi di antara penduduk kulit hitam.
Ketegangan memuncak pada pertemuan Oval Office pada Mei tahun lalu, ketika Presiden Trump mengonfrontasi Ramaphosa dengan gambar dan video yang diklaim sebagai bukti penganiayaan kekerasan terhadap Afrikaner kulit putih. Analisis kemudian menunjukkan bahwa gambar tersebut dimanipulasi dan sebagian bahkan berasal dari kekerasan di negara lain.
Kontroversi Pernyataan Duta Besar AS
Bozell, seorang pendukung konservatif dan sekutu lama Presiden Trump, mendapat kecaman atas komentarnya yang menentang apa yang disebutnya "pidato kebencian". Dalam pertemuan dengan para pemimpin bisnis, ia mengangkat isu tentang teriakan apartheid “Kill the Boer, kill the farmer”.
Teriakan tersebut dipandang oleh pengadilan Afrika Selatan bukan sebagai pidato kebencian dan harus dilihat dalam konteks perjuangan melawan rezim minoritas kulit putih yang berakhir pada 1994. Namun Bozell menegaskan pendapat pribadinya bahwa itu tetap merupakan “pidato kebencian”.
Ia kemudian mencoba memperbaiki pernyataannya melalui media sosial dan menyatakan bahwa pemerintah AS menghormati independensi dan putusan peradilan Afrika Selatan. Di samping itu, Bozell mengkritik kebijakan yang dirancang untuk mengatasi ketimpangan pekerjaan pasca-apartheid, membandingkan program tersebut dengan diskriminasi pada masa apartheid.
Menanggapi hal ini, Menteri Lamola menolak analogi tersebut. Ia mengatakan bahwa pemberdayaan ekonomi masyarakat kulit hitam yang luas bukanlah bentuk rasisme terbalik, melainkan instrumen penting untuk mengatasi ketimpangan struktural dalam sejarah unik Afrika Selatan. Lamola menegaskan pemerintah tidak akan meninggalkan kebijakan konstitusional ini.
Ia juga mengingatkan Bozell agar tidak membawa negara kembali ke masyarakat yang terpolarisasi berdasarkan garis rasial. Pengangkatan Bozell sendiri telah dianggap memperburuk ketegangan antara kedua negara.
Latar Belakang dan Kisah Bozell
Bozell mendirikan Media Research Center, sebuah organisasi yang mengawasi media dan berfokus melawan bias media yang dianggap condong ke kiri. Pada 1990, ketika Nelson Mandela melakukan tur di Amerika Serikat setelah dibebaskan dari penjara, organisasi Bozell mengkritik media karena tidak menyebut Mandela sebagai "sabotir" atau "teroris".
Saat sidang konfirmasi Senat pada Oktober, Bozell mengakui bahwa Mandela sebelumnya bersekutu dengan Uni Soviet, namun kini ia menghormati Mandela. Bozell juga memiliki hubungan keluarga yang kontroversial; putranya, Leo Brent Bozell IV, divonis dan dihukum atas peranannya dalam kerusuhan di Capitol AS pada Januari 2021 dan kemudian mendapat pengampunan dari Trump.
Krisis Diplomatik Terbaru
Pemanggilan duta besar AS oleh pemerintah Afrika Selatan merupakan insiden diplomatik terbaru yang melibatkan pemerintahan Trump. Sebelumnya, duta besar AS untuk Prancis, Charles Kushner, juga dipanggil setelah mengatakan pembunuhan seorang aktivis sayap kanan mencerminkan meningkatnya ekstremisme kekerasan.
Kushner yang merupakan ayah mertua dari Jared Kushner sempat dilarang mengakses pejabat pemerintah Prancis. Namun larangan itu kemudian dicabut.
Selain itu, pada bulan yang sama, Duta Besar AS untuk Belgia, Bill White, juga dipanggil menyusul tuduhannya terhadap pejabat Belgia terkait antisemitisme. Tuduhan itu muncul setelah penyelidikan soal apakah sunat ritual dilakukan tanpa pelatihan medis yang memadai di Antwerp.
Menteri Luar Negeri Belgia Maxime Prevot menyatakan pernyataan White melanggar norma diplomatik dasar. Perseteruan ini menunjukkan bagaimana hubungan diplomatik AS dengan beberapa negara mitra sedang menghadapi tekanan besar akibat pernyataan dan tindakan pejabat Amerika.
Situasi ini mencerminkan ketegangan yang terus berlangsung antara kebijakan pemerintahan Trump dan berbagai negara di dunia, termasuk Afrika Selatan yang kini secara resmi menyatakan keberatannya terhadap sikap dan komentar diplomat AS.
