Ribuan warga Afrika Selatan turun ke jalan untuk menegaskan kedaulatan negara mereka. Aksi ini muncul sebagai respons terhadap tekanan yang berlangsung selama beberapa bulan dari Presiden AS, Donald Trump, yang menyinggung berbagai isu mulai dari perdagangan hingga hubungan rasial.
Ketegangan antara pemerintahan Afrika Selatan dan Presiden Trump semakin memanas. Trump memberlakukan tarif tinggi terhadap produk Afrika Selatan, menyerang Presiden Cyril Ramaphosa dalam pertemuan di Oval Office terkait klaim "genosida kulit putih" yang telah dibantah, serta memboikot pertemuan G20 di Johannesburg pada tahun sebelumnya.
Menggugah Semangat Kedaulatan pada Hari Hak Asasi Manusia
Aksi unjuk rasa ini bertepatan dengan peringatan Hari Hak Asasi Manusia di Afrika Selatan. Hari tersebut juga mengenang tragedi Sharpeville pada 1960, saat polisi apartheid menembaki para demonstran kulit hitam yang menuntut hak mereka. Partai Kongres Nasional Afrika (ANC) mengorganisasi aksi ini untuk membela kedaulatan negara dan hasil-hasil demokrasi yang telah diperjuangkan.
Menarik perhatian, aksi ini terjadi hanya sepuluh hari setelah pemerintah Afrika Selatan memanggil duta besar AS, Brent Bozell, menyusul komentar yang dinilai tidak diplomatis. Sekretaris Jenderal ANC, Fikile Mbalula, menegaskan bahwa negara mereka tidak dapat diatur oleh "orang tua kulit putih yang tampak tidak waras."
Solidaritas dan Penolakan terhadap Campur Tangan Asing
Para pendukung ANC mengenakan pakaian berwarna hijau dan kuning — warna partai — memenuhi jalanan di pusat kota Johannesburg. Demonstrasi serupa juga berlangsung di Cape Town pada hari yang sama. Siyanda Moloi, seorang pekerja konstruksi berusia 34 tahun, menegaskan bahwa mereka ingin membela negara secara tegas dan meminta agar Presiden Ramaphosa, hukum, serta kebijakan nasional dihormati.
Kontroversi juga muncul terkait komentar duta besar AS mengenai penggunaan yel-yel apartheid yang kontroversial, "Kill the Boer." Bozell menyatakan bahwa yel tersebut merupakan ujaran kebencian meski pengadilan setempat memiliki pandangan berbeda.
Kebijakan Ekonomi dan Hubungan Diplomatik yang Tegang
Selain perbedaan pandangan mengenai isu rasial, ketegangan diplomatik juga terjadi di bidang perdagangan. Tahun lalu, pemerintahan Trump menerapkan tarif 30 persen pada sebagian besar ekspor Afrika Selatan, yang menjadi tarif tertinggi untuk negara-negara di sub-Sahara Afrika. Meskipun kebijakan tarif ini telah dibatalkan oleh Mahkamah Agung AS, Afrika Selatan masih masuk dalam daftar pengawasan investigasi perdagangan AS yang dapat berujung pada penerapan tarif baru.
Demonstran lain, Noxolo Skomolo, menyatakan bahwa tekanan ini merupakan bentuk kebencian dan upaya untuk mengintimidasi negara. Mereka menegaskan perlunya perlindungan konstitusi dan menolak segala bentuk campur tangan asing.
Kontroversi Kebijakan Rasial dan Perjuangan Demokrasi
Presiden Trump juga mengkritik kebijakan keadilan rasial yang diterapkan Afrika Selatan sebagai upaya menangani ketimpangan yang diwariskan dari masa kolonial dan apartheid. Dia menilai kebijakan tersebut diskriminatif terhadap kelompok kulit putih, sebuah pandangan yang ditolak keras oleh pendukung ANC.
Dalam manifesto resmi ANC yang menjadi dasar aksi unjuk rasa ini, disebutkan bahwa prinsip kedaulatan nasional sedang menghadapi serangan berat dari kekuatan asing maupun dalam negeri. Mereka menilai ada upaya menyebarkan kebohongan untuk membenarkan tindakan ekonomi yang bersifat hukuman dan intervensi politik secara langsung yang melanggar kedaulatan.
Latar Sejarah dan Makna Hari Sharpeville
Sharpeville, lokasi tragedi yang dikenang dalam aksi ini, adalah tempat di mana sekuritas apartheid menewaskan sedikitnya 69 orang yang menolak hukum pembatasan gerak warga kulit hitam. Peristiwa ini menjadi simbol perjuangan melawan penindasan dan pengecualian rasial selama masa apartheid, sekaligus pengingat betapa pentingnya mempertahankan hak asasi dan kedaulatan nasional.
Aksi massa ini menjadi gambaran kuat bagaimana rakyat Afrika Selatan mempertahankan hak dan identitas mereka di tengah tekanan global yang dinamis dan terkadang kontroversial, dengan fokus pada perlindungan atas kedaulatan bangsa dan prinsip-prinsip demokrasi.
