Negara-negara anggota Dewan Keamanan PBB tengah membahas rancangan resolusi untuk melindungi jalur pelayaran komersial di Selat Hormuz. Rancangan yang diajukan Bahrain mengizinkan penggunaan "segala cara yang diperlukan," termasuk penggunaan kekuatan militer jika diperlukan.
Langkah ini muncul akibat kekhawatiran meningkatnya ancaman dari Iran di wilayah strategis yang menghubungkan Teluk Persia dan Samudra Hindia tersebut. Selat Hormuz menyumbang sekitar 20 persen pasokan minyak dunia dan menjadi pengaruh besar bagi ekonomi regional.
Isi Rancangan Resolusi Bahrain
Rancangan Bahrain menyebut tindakan Iran sebagai ancaman terhadap perdamaian dan keamanan internasional. Resolusi ini memberi wewenang bagi negara-negara, secara individual atau melalui koalisi angkatan laut sukarela, untuk menggunakan kekuatan militer di wilayah Selat Hormuz. Tujuannya adalah memastikan kelancaran pelayaran dan mencegah tindakan yang menghalangi navigasi internasional.
Selain itu, rancangan ini juga menyatakan kesiapan untuk menerapkan langkah-langkah seperti sanksi terarah terhadap pihak-pihak yang dianggap berkontribusi pada gangguan. Dalam pernyataannya, Duta Besar Bahrain untuk Perancis, Essam al-Jassim, menyatakan bahwa perlindungan eksternal memiliki batas dan tanggapan angkatan laut selama ini lebih bersifat reaktif.
Menurut al-Jassim, tanpa upaya menangani serangan yang didukung negara, gangguan pelayaran akan terus berlanjut. Resolusi tersebut menuntut agar Iran segera menghentikan serangan terhadap kapal dagang dan segala upaya untuk menghalangi kebebasan navigasi di sekitar Selat Hormuz.
Alternatif Resolusi dari Prancis
Sementara itu, Prancis mengajukan rancangan resolusi yang lebih lunak dengan nada yang bersifat rekonsiliasi. Rancangan Prancis tidak menyebut nama Iran dan tidak menggunakan pasal di bawah Bab VII Piagam PBB yang memperbolehkan tindakan militer atau sanksi.
Resolusi Prancis menyerukan agar semua pihak menahan diri dari eskalasi konflik. Dokumen ini juga mendesak penghentian permusuhan di Teluk Persia, Selat Hormuz, dan Teluk Oman serta mengajak kembali ke jalur diplomasi.
Selain itu, rancangan Prancis mendorong negara-negara yang berkepentingan untuk melakukan langkah-langkah defensif dengan koordinasi yang ketat. Misalnya, mengawal kapal dagang sambil tetap menghormati hukum internasional termasuk hukum laut.
Tantangan Politik dalam Dewan Keamanan
Pengamat menilai rancangan Bahrain menghadapi tantangan signifikan karena kemungkinan menghadapi veto dari Rusia dan China, yang menjadi mitra Iran di Dewan Keamanan. Untuk disahkan, sebuah resolusi membutuhkan setidaknya sembilan suara mendukung tanpa veto dari lima anggota tetap: Rusia, China, Amerika Serikat, Inggris, dan Prancis.
Menteri Luar Negeri Prancis, Jean-Noel Barrot, menyatakan ketidakpastian apakah rancangan Bahrain akan mendapat dukungan memadai. Ia menegaskan bahwa beberapa hari ke depan akan menunjukkan hasil pembahasan tersebut.
Presiden Prancis, Emmanuel Macron, mengusulkan kerangka kerja PBB untuk setiap tindakan di Selat Hormuz dan menolak terlibat langsung dalam operasi militer saat ini. Menurutnya, upaya internasional sebaiknya menunggu meredanya ketegangan, konsultasi dengan perusahaan asuransi serta pelayaran, dan terutama persetujuan dari Iran.
Pembahasan ini menunjukkan kompleksitas upaya menjaga keamanan di jalur pelayaran strategis yang vital bagi ekonomi global dan stabilitas kawasan. Koordinasi internasional dan diplomasi tetap menjadi kunci agar konflik tidak semakin melebar di perairan yang sensitif tersebut.
-
-
-
-
