Lonjakan harga bahan bakar minyak di Filipina memicu mogok massal sopir dan pengemudi ojol di ibu kota Manila. Kenaikan harga solar dan bensin yang melonjak lebih dari dua kali lipat sejak awal konflik Iran pada 28 Februari 2026, membuat para pekerja transportasi menghadapi kesulitan berat dalam memenuhi kebutuhan hidup.
Seorang sopir berusia 62 tahun menyatakan dirinya tidak mendapat bantuan pemerintah dan sulit menyediakan makanan bagi lima anaknya. Keluhan serupa datang dari Anjo Lilac, pengemudi ojol yang harus membawa anaknya saat aksi unjuk rasa karena tidak ada yang menjaga di rumah.
Tuntutan dan Dampak Aksi Mogok
Kelompok sopir yang tergabung dalam koalisi serikat transportasi Piston menuntut penghapusan pajak bahan bakar dan penurunan harga minyak. Mereka juga meminta kenaikan tarif angkutan serta upah agar mampu menanggulangi beban biaya operasional yang meningkat drastis.
Aksi ini berdampak langsung pada warga Manila yang kini kesulitan mendapatkan transportasi karena mogok massal. Pemerintah menyediakan layanan angkutan gratis, namun penantian di titik-titik pemberhentian bisa mencapai puluhan menit di tengah kemacetan parah.
Respons Pemerintah Filipina
Presiden Ferdinand Marcos Jr. menetapkan status darurat energi nasional sebagai respons atas ancaman kelangsungan pasokan bahan bakar. Pemerintah mendapat wewenang melakukan pembelian langsung minyak dan memastikan distribusi kebutuhan pokok tetap berjalan.
Ada opsi menurunkan atau menangguhkan pajak bahan bakar bila harga minyak global melewati ambang tertentu. Kebijakan lain termasuk subsidi untuk sopir, pengurangan layanan feri, serta penerapan kerja empat hari bagi pegawai negeri guna menghemat konsumsi energi.
Kritik dan Dukungan terhadap Kebijakan
Serikat buruh Kilusang Mayo Uno mengkritik penetapan status darurat energi sebagai tanda kegagalan pemerintah dalam mengantisipasi krisis. Mereka juga menyoroti potensi pembatasan hak aksi protes yang bisa muncul dari kebijakan ini.
Sementara itu, kalangan bisnis seperti Manuel V. Pangilinan mendukung langkah pemerintah meski mengakui tekanan biaya energi sudah mulai mengganggu operasional perusahaan. Situasi ini mempertegas dilema antara stabilitas ekonomi dan kebutuhan sosial di tengah krisis energi.
Konsekuensi Krisis Energi di Asia
Krisis energi di Filipina mencerminkan ketergantungan negeri-negeri Asia pada pasokan minyak dari Timur Tengah. Gangguan distribusi akibat konflik Iran menyebabkan lonjakan harga minyak dunia, memaksa banyak negara mengambil tindakan darurat.
Jika konflik berlanjut, tekanan ekonomi pada rumah tangga dan sektor transportasi di negara-negara berkembang akan makin memburuk. Lonjakan biaya energi menjadi ancaman serius bagi kesejahteraan masyarakat yang bergantung pada bahan bakar impor.
Fakta Penting Mengenai Krisis Energi Filipina:
- Harga bahan bakar solar dan bensin lebih dari dua kali lipat sejak Mei 2026.
- Ribuan sopir dan pengemudi ojol melakukan mogok massal di Manila.
- Pemerintah menetapkan status darurat energi nasional.
- Tersedia subsidi dan kebijakan penghematan energi, termasuk kerja kantor empat hari.
- Kritik datang dari kalangan buruh terkait potensi pembatasan aksi protes.
- Bisnis menyuarakan dukungan meski merasakan tekanan biaya energi.
- Dampak krisis menimbulkan antrean panjang transportasi gratis di ibu kota.
Lonjakan harga BBM yang terjadi di Filipina bukan hanya persoalan harga semata, melainkan menimbulkan dampak sosial dan ekonomi yang luas. Mogok massal para sopir dan pekerja transportasi menandai situasi darurat yang memerlukan perhatian serius dari pemerintah dan semua pemangku kepentingan agar ketahanan energi dan kesejahteraan rakyat tetap terjaga di masa sulit ini.
