Uni Eropa (UE) memblokir upaya Amerika Serikat (AS) untuk menggelar voting definisi gender yang berdasarkan pada kategori biologis laki-laki dan perempuan dalam forum utama PBB yang membahas hak-hak perempuan. AS menjadi satu-satunya negara yang menentang Kesimpulan Agreed Conclusions tahunan Komisi Status Perempuan PBB, dengan alasan bahasa resolusi tersebut tidak sesuai dengan definisi biologis tentang perempuan dan anak perempuan.
Perdebatan ini berpusat pada bagaimana istilah "gender" didefinisikan di PBB. Rangka kerja PBB saat ini, yang berakar pada Deklarasi Beijing 1995, tidak secara eksplisit mencakup definisi tetap, melainkan menggunakan interpretasi yang berkembang melalui konsep identitas gender yang lebih luas, sebagaimana dijelaskan oleh pejabat Uni Eropa. AS mengajukan resolusi yang ingin secara tegas mendasarkan definisi gender pada jenis kelamin biologis.
Proses Pemungutan Suara dan Taktik Blokade
Resolusi AS berjudul “Perlindungan perempuan dan anak perempuan melalui terminologi yang tepat” bertujuan memperjelas pemahaman tentang gender dalam kebijakan PBB. Namun, sebelum resolusi ini dapat dipertimbangkan secara resmi, Belgia yang mewakili Uni Eropa mengajukan "no action motion," sebuah langkah prosedural yang menghalangi diskusi dan menghindari pemungutan suara atas usulan tersebut. Motion ini berhasil disetujui, sehingga mencegah resolusi AS mencapai agenda forum.
Strategi prosedural ini memberikan pengaruh besar, mengingat bahasa resmi PBB memengaruhi standar global terkait pendanaan pembangunan, program kemanusiaan, kebijakan pendidikan, dan kerangka anti-diskriminasi. Dengan demikian, penghalangan suara ini bukan hanya persoalan simbolis, melainkan berimplikasi luas terhadap kebijakan internasional.
Tanggapan Amerika Serikat
Bethany Kozma, Direktur Urusan Global Departemen Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan AS, menyatakan bahwa peristiwa ini mencerminkan usaha yang lebih luas untuk mengekang perdebatan di PBB. Ia menegaskan, “Pemerintah Amerika Serikat tidak akan tinggal diam saat organisasi multilateral digunakan untuk mempromosikan ideologi yang berbahaya dan menghalangi kedaulatan negara.”
Kozma juga menyatakan bahwa keputusan UE untuk memblokir resolusi tersebut bersifat politis. “UE takut kami akan menang dan mereka akan kalah,” ujarnya. AS tetap berkomitmen melindungi perempuan dan anak perempuan dari apa yang mereka anggap sebagai ideologi gender yang radikal dan menegaskan kebenaran biologis.
Pandangan Uni Eropa
Pihak Uni Eropa membantah kritik dari AS dan menganggap usulan tersebut “salah fakta” dan disusun tergesa-gesa. David Jordens, juru bicara Kementerian Luar Negeri Belgia, menyatakan bahwa dokumen itu salah mengutip dan bertentangan dengan bahasa yang telah disepakati dalam Deklarasi Beijing 1995.
Jordens menegaskan bahwa tidak ada definisi universal yang telah disepakati mengenai istilah "gender". Ia menjelaskan, “Istilah ini digunakan sesuai pemahaman umum tanpa menetapkan definisi tetap. PBB perlu melanjutkan pendekatan kesetaraan gender secara inklusif dan melihat ke depan dengan menghormati keberagaman.” Jordens menambahkan, pembahasan ulang definisi yang telah disepakati secara internasional harus dilakukan melalui konsultasi luas dan transparan.
Dinamika Diplomatik di PBB
Seorang pejabat Departemen Luar Negeri AS, berbicara dengan syarat anonim, menyebut langkah Uni Eropa sebagai bagian dari koordinasi negara-negara Eropa untuk menggunakan prosedur teknis guna menghindari suara mayoritas yang mungkin mendukung posisi AS. Menurut pejabat tersebut, manuver ini menyoroti tantangan delegasi kecil yang kurang familiar dengan mekanisme pemungutan suara yang kompleks di PBB.
Kontroversi ini terjadi dalam konteks meningkatnya perhatian global terhadap bagaimana berbagai negara dan organisasi internasional mengelola isu-isu sensitif seperti identitas gender, kedaulatan nasional, dan hak-hak perempuan. Posisi AS yang menegaskan pentingnya definisi biologis gender menimbulkan perdebatan tajam dengan para sekutu Eropa yang lebih condong pada definisi yang inklusif dan berkembang.
Dampak Terhadap Kebijakan Internasional
Hasil pemungutan suara pada forum PBB ini memengaruhi sejumlah kebijakan internasional utama, terutama di bidang:
- Pendanaan pembangunan yang fokus pada perempuan dan anak perempuan
- Program kemanusiaan yang menyasar kebutuhan gender-spesifik
- Kebijakan pendidikan serta pelatihan kesetaraan gender
- Peraturan anti-diskriminasi dalam berbagai sektor pemerintahan dan swasta
Perbedaan definisi gender berpotensi memengaruhi penyaluran dana dan implementasi program di negara-negara penerima bantuan.
Posisi yang diambil oleh Uni Eropa dan Amerika Serikat menandai ketegangan yang mendasar tentang bagaimana dunia internasional akan memandang isu gender di masa depan. Negosiasi dan dialog terukur tetap diperlukan agar berbagai kepentingan dan nilai dapat diakomodasi secara seimbang di tingkat global.
