Kelompok anti-vaksin yang bersekutu dengan Menteri Kesehatan AS Robert F. Kennedy Jr. mengajukan petisi agar daftar cedera vaksin federal diperluas jauh lebih luas. Dalam petisi itu, mereka meminta lebih dari 300 jenis cedera dimasukkan ke Vaccine Injury Table, yang saat ini hanya mencantumkan 47 cedera potensial terkait imunisasi.
Petisi tertanggal 20 Maret itu juga memuat pemberitahuan niat menggugat dalam 60 hari jika Kennedy tidak memulai proses perubahan daftar tersebut. Langkah ini menempatkan Kennedy pada posisi sensitif, karena selama ini ia dikenal mendorong reformasi sistem kompensasi cedera vaksin dan kerap menyebutnya bermasalah.
Apa isi petisi yang diajukan?
Petisi tersebut diajukan oleh Informed Consent Action Network atau ICAN, kelompok yang menjadi bagian dari gerakan Make America Healthy Again yang dipimpin Kennedy. Organisasi ini didirikan oleh Del Bigtree, mantan direktur komunikasi kampanye presiden Kennedy.
ICAN berpegang pada laporan yang dipesan pemerintah untuk menilai kejadian merugikan yang dikaitkan dengan vaksin. Namun, laporan-laporan itu umumnya tidak membuktikan bahwa vaksin menjadi penyebab utama sebagian besar cedera yang disebutkan.
Petisi itu justru berargumen bahwa istilah “associated” atau “some basis” dalam laporan pemerintah sudah cukup untuk memenuhi standar hukum penambahan cedera ke tabel. Padahal, tabel itu sendiri digunakan untuk menentukan cedera yang “terkait” dengan vaksin agar klaim bisa diproses lebih cepat tanpa pembuktian kausalitas penuh.
Mengapa daftar ini penting?
Vaccine Injury Table menjadi pintu awal bagi klaim kompensasi dalam Vaccine Injury Compensation Program. Program tanpa kesalahan ini dibuat untuk melindungi produsen vaksin dan penyedia layanan dari litigasi mahal, sekaligus menjaga stabilitas pasokan vaksin.
Jika seorang penggugat mengalami kondisi yang cocok dengan daftar, kompensasi dapat diproses lebih cepat. Berikut ringkasan fungsi utamanya:
- Mengurangi beban pembuktian bagi penggugat.
- Memindahkan klaim dari produsen vaksin ke pemerintah.
- Menjaga sistem kompensasi agar tetap berjalan tanpa sengketa perdata yang panjang.
- Memberi kepastian hukum bagi industri vaksin dan penyedia layanan kesehatan.
Kritik dari pakar hukum dan kesehatan masyarakat
Sejumlah pakar menilai petisi tersebut terlalu jauh menafsirkan istilah hukum. Noel Brewer, profesor kesehatan masyarakat di University of North Carolina dan mantan anggota panel independen ahli vaksin CDC, menyebut logika petisi itu cacat.
“Argumennya adalah bahwa pemerintah yang mempertimbangkan apakah sesuatu bisa berbahaya membuat hal itu menjadi bahaya yang harus diabadikan, dan itu tidak masuk akal,” kata Brewer. Ia termasuk di antara 17 anggota panel yang diberhentikan Kennedy tahun lalu.
Dorit Reiss, ahli hukum vaksin dari University of California College of the Law, San Francisco, juga menilai petisi itu melampaui batas definisi hukum. Menurutnya, analisis pemerintah atas potensi bahaya tidak otomatis membuktikan adanya hubungan sebab-akibat.
Para kritikus menilai pendekatan seperti ini bisa mempersulit riset pemerintah di masa depan. Jika setiap kajian awal tentang risiko dianggap sebagai bukti hubungan kausal, ruang ilmiah untuk menilai keamanan vaksin bisa menyempit.
Posisi Kennedy dan pertarungan kebijakan yang lebih luas
Petisi ini juga menyorot agenda lama Kennedy untuk mengubah sistem kompensasi cedera vaksin. Sebelum menjabat di pemerintahan, ia beberapa kali menyebut sistem itu “broken” dan “a morass of inefficiency.”
Pada Agustus, Kennedy menghidupkan kembali gugus tugas federal untuk vaksin anak yang lebih aman, yang tidak aktif hampir tiga dekade. Langkah itu diambil tepat sebelum tenggat respons atas gugatan yang didanai Children’s Health Defense, kelompok anti-vaksin yang ia dirikan.
Pengacara ICAN, Aaron Siri, mengatakan petisi itu diajukan tanpa koordinasi dengan pihak mana pun di pemerintah federal. Ia juga menyatakan berharap Departemen Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan AS mengambil langkah yang dianggap tepat.
Tegangan politik dengan pemerintahan Trump
Langkah ini muncul di tengah ketegangan antara basis gerakan MAHA pendukung Kennedy dan pemerintahan Presiden Donald Trump. Sebelumnya, Trump memicu kemarahan sebagian pendukung Kennedy setelah menandatangani perintah eksekutif untuk meningkatkan produksi domestik glyphosate, herbisida yang ditolak sebagian aktivis MAHA.
Siri kemudian menulis di platform X bahwa hambatan politik bisa menghalangi Kennedy bertindak. Ia juga menyebut gugatan federal dapat menyusul jika pemerintah tidak mengubah tabel tersebut dalam batas 60 hari yang tercantum di pemberitahuan petisi.
Hingga kini, Gedung Putih dan Departemen Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan AS belum memberikan tanggapan atas permintaan komentar. Perdebatan ini diperkirakan akan terus berkembang karena menyentuh dua isu yang sangat sensitif sekaligus, yakni keamanan vaksin dan arah kebijakan kesehatan publik di bawah kepemimpinan Kennedy.
