Pimpinan kemanusiaan Perserikatan Bangsa-Bangsa memperingatkan Dewan Keamanan PBB bahwa eskalasi militer Israel di Lebanon selatan berisiko memicu bentuk pendudukan baru dan memperburuk perlindungan warga sipil. Peringatan itu muncul saat korban tewas, pengungsian massal, dan serangan terhadap pasukan perdamaian terus meningkat di tengah operasi darat Israel yang makin dalam.
Tom Fletcher, kepala kemanusiaan PBB, meminta Dewan Keamanan menjelaskan langkah konkret yang akan diambil untuk melindungi warga sipil di Lebanon. Ia mengaitkan situasi itu dengan pernyataan sejumlah pejabat Israel tentang tujuan operasi di Lebanon, serta pola kekerasan yang juga terlihat di Gaza.
Peringatan langsung dari markas PBB
Dalam sidang darurat Dewan Keamanan di New York, Fletcher menyoroti arah operasi militer Israel yang dinilai dapat memperluas daftar wilayah pendudukan. Ia bertanya bagaimana komunitas internasional akan merespons jika situasi di Lebanon berubah menjadi pendudukan yang bertahan lama.
“Dengan trajektori yang dijelaskan sebagian menteri Israel dan dengan apa yang terlihat secara terbuka di Gaza, bagaimana Anda akan melindungi warga sipil?” kata Fletcher dalam sidang itu. Ia juga menyinggung “pemindahan paksa” yang semakin intens dan meminta dunia bersiap menghadapi kemungkinan munculnya wilayah pendudukan baru.
Krisis kemanusiaan memburuk di Lebanon
Lebih dari 1,1 juta orang telah mengungsi di Lebanon sejak Israel melancarkan serangan yang lebih intensif setelah serangan roket Hezbollah ke Israel utara. Gelombang pengungsian ini menambah tekanan besar pada warga sipil yang sudah terjebak di wilayah yang dihantam bombardemen dan operasi darat.
Militer Israel menyatakan operasi itu bertujuan melindungi warga di Israel utara dari serangan rudal. Namun organisasi hak asasi manusia telah mengecam perluasan operasi tersebut dan memperingatkan agar infrastruktur sipil tidak diserang serta warga tidak dihalangi untuk kembali ke rumah mereka.
Pernyataan Israel soal zona keamanan
Sidang darurat PBB digelar setelah Menteri Pertahanan Israel Israel Katz menyatakan negaranya berencana menguasai sebagian wilayah Lebanon selatan bahkan setelah eskalasi dengan Hezbollah berakhir. Dalam pesan video, Katz mengatakan pasukan Israel akan membangun “zona keamanan” di dalam Lebanon dan mempertahankan kontrol keamanan hingga ke Sungai Litani.
Pernyataan itu memicu kekhawatiran baru di kalangan PBB dan kelompok kemanusiaan. Kekhawatiran utama terletak pada potensi perubahan status wilayah secara permanen di tengah konflik yang belum menunjukkan tanda mereda.
Korban di barisan penjaga perdamaian PBB
Eskalasi di Lebanon selatan juga menewaskan anggota pasukan perdamaian PBB dalam beberapa hari terakhir. Dua penjaga perdamaian asal Indonesia tewas ketika ledakan tak dikenal menghancurkan kendaraan mereka dekat desa Bani Haiyyan, menurut UNIFIL.
Sehari sebelumnya, satu penjaga perdamaian Indonesia lainnya juga tewas ketika sebuah proyektil meledak di posisi UNIFIL dekat Aadshit al-Qusayr. Kedua insiden itu memperlihatkan betapa berbahayanya situasi keamanan di wilayah operasi misi PBB.
Fakta penting dari sidang darurat PBB
- Lebih dari 1,1 juta orang telah mengungsi di Lebanon.
- Dua penjaga perdamaian Indonesia tewas dalam insiden terpisah di selatan Lebanon.
- Israel menyatakan akan mempertahankan “zona keamanan” di Lebanon.
- PBB memperingatkan bahwa serangan terhadap pasukan perdamaian bisa melanggar hukum internasional.
- UNIFIL masih melakukan penyelidikan atas penyebab ledakan yang menewaskan dua personel Indonesia.
Jean-Pierre Lacroix, wakil sekretaris jenderal PBB untuk operasi perdamaian, mengatakan temuan awal atas kematian dua penjaga perdamaian pada hari Senin menunjukkan kemungkinan ledakan di tepi jalan yang menghantam konvoi. Ia menegaskan bahwa kejadian seperti itu seharusnya tidak terjadi.
“Pasukan penjaga perdamaian tidak boleh menjadi target,” kata Lacroix. Ia menambahkan bahwa semua tindakan yang membahayakan pasukan perdamaian harus segera dihentikan.
PBB minta akuntabilitas atas serangan ke personel UNIFIL
Juru bicara Sekretaris Jenderal PBB António Guterres juga mengecam insiden mematikan tersebut dan menegaskan bahwa serangan terhadap personel PBB melanggar hukum internasional. Dalam pernyataannya, PBB menyebut serangan semacam itu “dapat termasuk kejahatan perang” dan harus ada pertanggungjawaban.
“Tidak seorang pun seharusnya mati saat mengabdi untuk perdamaian,” demikian pernyataan itu. PBB juga mendesak semua pihak mematuhi kewajiban mereka di bawah hukum internasional dan menjamin keselamatan personel serta properti PBB setiap saat.
Situasi di Lebanon selatan kini menjadi titik paling sensitif dalam konflik yang meluas, dengan ancaman pendudukan, pengungsian massal, dan risiko terhadap pasukan internasional yang terus meningkat. UNIFIL belum menghentikan misinya, tetapi tekanan terhadap operasi perdamaian itu semakin besar seiring bertambahnya korban dan makin luasnya serangan di lapangan.
-
-
-
-
