Pemerintah Malaysia mulai memperketat penghematan energi di gedung-gedung kantor dengan menetapkan suhu pendingin ruangan atau AC minimal 24 derajat Celsius. Kebijakan ini muncul di tengah kekhawatiran atas dampak krisis energi global yang dinilai bisa menekan pasokan dan harga energi di dalam negeri.
Wakil Perdana Menteri Malaysia, Fadillah Yusof, mengatakan langkah itu menjadi bagian dari respons proaktif pemerintah untuk mengendalikan konsumsi energi nasional. Ia menyampaikan kebijakan tersebut dalam acara Global Energy Crisis Briefing dan menegaskan bahwa Malaysia harus bersiap menghadapi tekanan pasar energi yang belum mereda.
Pengendalian energi di kantor pemerintahan
Aturan suhu AC menjadi salah satu langkah paling terlihat dalam paket penghematan energi Malaysia. Pemerintah ingin memastikan penggunaan listrik di gedung-gedung kantor tidak berlebihan, terutama pada fasilitas publik yang menjadi contoh bagi masyarakat luas.
Fadillah menekankan bahwa kebijakan ini bukan sekadar penghematan sesaat. Pemerintah, kata dia, ingin menunjukkan komitmen untuk memimpin penggunaan energi yang lebih hemat dan terukur di tengah situasi global yang tidak menentu.
Ajakan memakai pakaian yang lebih sesuai iklim
Selain membatasi suhu AC, pemerintah Malaysia juga meminta aparatur sipil negara menyesuaikan pakaian kerja dengan iklim lokal. Opsi yang disarankan antara lain batik, kemeja korporat, atau baju Melayu agar ruang kantor tidak terlalu bergantung pada pendingin ruangan.
Langkah ini dinilai sederhana, tetapi punya dampak langsung dalam mengurangi beban pendinginan di gedung kantor. Dalam praktiknya, penyesuaian busana kerja bisa membantu efisiensi energi tanpa mengganggu operasional harian pemerintahan.
WFH mulai diterapkan untuk sektor publik
Sebelumnya, Perdana Menteri Anwar Ibrahim juga mengumumkan kebijakan kerja dari rumah atau work from home bagi sektor publik dan perusahaan terkait pemerintah mulai 15 April. Keputusan itu dibahas dalam rapat kabinet untuk menekan konsumsi bahan bakar dan menjaga keberlanjutan pasokan energi nasional.
Kebijakan WFH melengkapi strategi penghematan energi yang sudah disiapkan pemerintah. Dengan lebih sedikit mobilitas pegawai dan aktivitas kantor yang terkonsentrasi, konsumsi energi di sektor publik bisa ditekan secara bertahap.
Malaysia masih stabil, tetapi waspada
Fadillah menyebut kondisi Malaysia saat ini masih stabil, namun pemerintah tidak ingin lengah menghadapi risiko yang lebih besar. Ia menilai krisis energi global yang dipicu konflik di Asia Barat telah memukul pasokan dan harga energi di banyak negara.
“Krisi energi global yang sedang berlangsung, menyusul konflik di Asia Barat, telah berdampak langsung terhadap pasokan dan harga energi di seluruh dunia,” ujarnya, seperti dikutip dari Malay Mail. Pemerintah juga menyoroti gangguan pada jalur distribusi utama, termasuk Selat Hormuz, yang memperbesar ketidakpastian pasar energi.
Dampak global yang dirasakan negara ekonomi terbuka
Malaysia termasuk negara dengan ekonomi terbuka yang sangat bergantung pada stabilitas perdagangan dan energi internasional. Karena itu, gejolak di pasar global cepat menular ke sektor domestik, terutama ketika harga energi bergerak naik dan pasokan menjadi lebih sulit diprediksi.
Dalam konteks ini, pengendalian suhu AC di kantor pemerintah menjadi sinyal awal bahwa Malaysia memilih langkah pencegahan lebih dulu. Pemerintah ingin mengurangi potensi pemborosan energi sambil menjaga agar aktivitas pelayanan publik tetap berjalan normal.
Langkah-langkah utama yang diumumkan pemerintah Malaysia
- Menetapkan suhu AC di gedung kantor pemerintah minimal 24 derajat Celsius.
- Mendorong ASN mengenakan pakaian yang lebih sesuai dengan iklim lokal.
- Menerapkan work from home untuk sektor publik dan perusahaan terkait pemerintah mulai 15 April.
- Memantau dampak krisis energi global terhadap pasokan dan harga energi nasional.
Kebijakan ini menunjukkan bahwa Malaysia tengah menata strategi efisiensi dari sisi paling praktis, mulai dari pengaturan suhu ruangan hingga pola kerja pegawai. Di tengah tekanan global yang belum pasti, pemerintah berupaya menjaga stabilitas energi tanpa menunggu krisis domestik memburuk lebih jauh.
