Myanmar kembali memasuki fase politik yang kontroversial setelah para anggota parlemen pro-militer memilih panglima junta Min Aung Hlaing sebagai presiden. Pemilihan itu membuat mantan komandan angkatan bersenjata tersebut tetap memegang kendali, kali ini melalui tampilan pemerintahan sipil yang dinilai para pengamat sebagai kemasan baru untuk kekuasaan militer.
Langkah itu memperkuat dominasi junta atas sistem politik Myanmar setelah kudeta yang menggulingkan pemerintahan terpilih Aung San Suu Kyi. Kudeta pada awal 2021 memicu perang saudara yang menurut laporan berbagai lembaga telah menewaskan puluhan ribu orang dan memperdalam krisis kemanusiaan di negara itu.
Pemilihan di parlemen yang dikuasai kubu militer
Ketua parlemen Aung Lin Dwe mengumumkan Min Aung Hlaing sebagai presiden usai pemungutan suara di Naypyidaw. Seorang pejabat parlemen menyebut Min Aung Hlaing meraih 429 dari 584 suara gabungan di majelis rendah dan majelis tinggi.
Para legislator yang memilihnya berasal dari konfigurasi parlemen yang dibentuk melalui pemilu bertahap yang diawasi junta. Partai pro-militer Union Solidarity and Development Party atau USDP disebut memenangkan lebih dari 80 persen kursi yang diperebutkan, sementara personel militer aktif masih menguasai kursi tak terpilih yang mencapai seperempat total anggota parlemen.
Tampilan sipil, tetapi kendali tetap militer
Junta sebelumnya menyebut pembukaan parlemen kembali sebagai tanda kembalinya kekuasaan kepada rakyat. Namun, sejumlah analis menilai langkah itu hanya memberi lapisan sipil pada kekuasaan militer yang tetap berjalan di belakang layar.
Kelompok hak asasi Burma Campaign UK mengatakan militer Myanmar tidak akan pernah bereformasi. Dalam pernyataannya, organisasi itu menilai yang berubah hanya bentuk sistem politik dan cara junta meredam tekanan dari warga domestik serta komunitas internasional.
Reaksi warga dan kondisi politik yang rapuh
Di Yangon, seorang warga berusia 50 tahun mengatakan tidak melihat harapan bagi negara di bawah presiden baru itu. Ia juga menyebut pemerintahan yang terbentuk berasal dari “pemilu palsu”, meski ia meminta namanya tidak disebut karena alasan keamanan.
Kritik seperti itu muncul di tengah situasi politik yang masih sangat tegang. Suu Kyi masih ditahan sejak kudeta, partainya dibubarkan, kritik terhadap pemilu dilarang, dan pemungutan suara diblokir di wilayah yang dikuasai kelompok pemberontak.
Mengapa posisi baru Min Aung Hlaing penting
- Min Aung Hlaing kini beralih dari kepala junta ke presiden dalam kerangka sipil yang dibentuk militer.
- Ia sebelumnya memegang jabatan panglima tertinggi angkatan bersenjata dan juga menjabat presiden sementara selama masa darurat.
- Untuk menjadi presiden, ia diwajibkan secara konstitusional melepas jabatan militernya terlebih dahulu.
- Posisi itu membuat struktur kekuasaan tampak lebih formal, tetapi arah kebijakan diperkirakan tetap mengikuti elite militer.
- Langkah ini juga bisa membuka jalan bagi sebagian mitra regional untuk kembali berinteraksi dengan Myanmar.
Sinyal ke arah luar negeri dan peran China
Para analis menilai penyamaran kekuasaan militer dalam bentuk sipil dapat memberi ruang bagi negara-negara regional untuk bekerja sama dengan Myanmar. Bagi sejumlah negara Barat, Myanmar tetap dipandang sebagai rezim paria, sehingga perubahan format ini bisa dimanfaatkan junta untuk memperbaiki citra di mata mitra tertentu.
China langsung memberi ucapan selamat kepada Min Aung Hlaing dan menyatakan dukungan terhadap kerja sama berkualitas tinggi, termasuk proyek-proyek infrastruktur Belt and Road. Juru bicara Kementerian Luar Negeri China Mao Ning mengatakan Beijing mendukung pemerintah Myanmar yang baru dalam menjaga perdamaian dan stabilitas nasional serta mewujudkan pembangunan dan kemakmuran.
Krisis yang belum menunjukkan tanda mereda
Pemerintah yang baru diperkirakan akan berjalan seiring dengan pimpinan militer, terutama karena USDP kini mengakar di parlemen dengan dukungan anggota militer yang tidak dipilih. Sementara itu, konflik bersenjata dan krisis kemanusiaan di Myanmar belum menunjukkan tanda-tanda mereda meski pemilu telah digelar di bawah pengawasan junta.
Min Aung Hlaing diperkirakan dilantik pekan depan setelah melepaskan kursi komandan angkatan bersenjata kepada loyalisnya, mantan kepala intelijen Ye Win Oo. Di balik perubahan jabatan itu, militer Myanmar tetap memegang peran sentral dalam arah politik negara yang sejak lama dikuasai para jenderal.
-
-
-
-
