Parlemen Myanmar pada Jumat memilih Min Aung Hlaing, jenderal yang menggulingkan pemerintahan sipil Aung San Suu Kyi pada 2021, sebagai presiden baru negara itu. Pemilihan ini dinilai lebih sebagai langkah untuk mempertahankan kendali militer ketimbang membuka jalan bagi transisi politik yang nyata.
Langkah tersebut terjadi saat perang saudara masih berkecamuk di berbagai wilayah Myanmar dan proses politik baru digelar di bawah pengawasan militer. Meski secara formal menandai kembalinya pemerintahan terpilih, hasilnya tidak mengubah fakta bahwa tentara tetap memegang pengaruh utama atas negara tersebut.
Pemungutan suara yang sudah diprediksi
Min Aung Hlaing menjadi satu dari tiga calon presiden, tetapi peluangnya sudah sangat besar karena blok partai pendukung militer dan anggota parlemen yang ditunjuk tentara menguasai mayoritas kursi. Pemungutan suara dilakukan di gedung parlemen baru di Naypyitaw, ibu kota yang sebelumnya rusak akibat gempa.
Aung Lin Dwe, ketua gabungan majelis tinggi dan rendah parlemen, menyebut Min Aung Hlaing meraih 429 dari 584 suara. Dua kandidat lain otomatis menjadi wakil presiden, yaitu Nyo Saw yang merupakan mantan jenderal dan Nan Ni Ni Aye dari Partai Persatuan, Solidaritas, dan Pembangunan yang pro-militer.
Militer tetap memegang kendali
Min Aung Hlaing sebelumnya melepaskan jabatan panglima tertinggi karena konstitusi melarang presiden merangkap posisi puncak militer. Jabatan penting itu kemudian dipegang oleh Jenderal Ye Win Oo, seorang orang dekatnya, sehingga struktur kekuasaan di tubuh militer tetap tidak berubah.
Secara formal, pemilihan ini memberi Myanmar wajah pemerintahan sipil. Namun banyak pihak menilai perubahan itu hanya kosmetik karena militer masih mengontrol parlemen, keamanan, dan proses politik yang berlangsung di tengah konflik bersenjata.
Reaksi oposisi dan dampak konflik
Juru bicara Pemerintah Persatuan Nasional, Nay Phone Latt, mengatakan Min Aung Hlaing bertanggung jawab atas banyak kejahatan perang dan kemenangan mudahnya membuktikan bahwa harapan atas perubahan politik tidak akan terwujud. Ia juga menegaskan bahwa perlawanan rakyat terhadap militer akan terus berjalan.
Berikut beberapa fakta kunci yang menjelaskan situasi politik Myanmar saat ini:
- Militer menggulingkan pemerintahan Suu Kyi pada 2021.
- Pemilu baru digelar dalam tiga tahap pada Desember dan Januari.
- Banyak partai oposisi utama tidak diizinkan ikut atau menolak bertanding.
- Proses pemungutan suara hanya dapat dilakukan di 263 dari 330 kotapraja karena alasan keamanan.
- Konflik bersenjata meluas setelah aksi protes damai ditekan dengan korban jiwa.
Korban terus bertambah
Sejak pengambilalihan militer pada 2021, hampir 8.000 aktivis dan warga sipil dilaporkan tewas, menurut Assistance Association for Political Prisoners, kelompok independen pemantau pelanggaran hak asasi. Sekitar 22.872 tahanan politik juga masih mendekam di penjara.
Data dari Armed Conflict Location & Event Data Project yang berbasis di Amerika Serikat menunjukkan militer semakin mengandalkan serangan udara. Lembaga itu mencatat 1.140 serangan udara sepanjang 2025, yang ikut memicu jatuhnya ratusan korban sipil.
Sorotan internasional terhadap Min Aung Hlaing
Pemerintah militer Myanmar juga mendapat tekanan hukum di luar negeri. Pengadilan Kriminal Internasional di Den Haag pada 2024 mulai menyelidiki tuduhan kejahatan ضد kemanusiaan setelah jaksa mengajukan permintaan surat penangkapan terhadap Min Aung Hlaing atas penindasan brutal terhadap etnis Rohingya.
Amnesty International menilai jabatan presiden tidak akan otomatis melindungi Min Aung Hlaing dari proses hukum internasional. Peneliti Amnesty International untuk Myanmar, Joe Freeman, mengatakan bahwa posisi sipil resmi tidak menghapus dugaan pelanggaran hukum berat yang dikaitkan dengannya selama memimpin militer.
Latar belakang kekuasaan militer Myanmar
Myanmar berada di bawah pemerintahan militer sejak 1962 hingga 2016, sebelum Partai Liga Nasional untuk Demokrasi yang dipimpin Suu Kyi menang telak dalam pemilu. Partai itu kembali meraih mayoritas lebih besar pada pemilu 2020, tetapi militer mengambil alih kekuasaan sebelum parlemen baru sempat bersidang.
Pernah ada harapan bahwa pemilu terbaru bisa membuka fase baru bagi Myanmar dan memperbaiki hubungan dengan sebagian negara Asia Tenggara. Namun dengan perang saudara yang masih aktif, oposisi yang ditekan, dan tentara yang tetap dominan, prospek perubahan nyata masih terlihat jauh dari pasti.
Sementara itu, Suu Kyi masih menjalani hukuman penjara 27 tahun atas berbagai tuduhan yang oleh banyak pengamat dinilai bermotif politik, dan kondisi ini menegaskan bahwa pusat kekuasaan di Myanmar belum benar-benar bergeser dari tangan militer.
-
-
-
-
