PBB Tunda Suara Soal Hormuz, Pertarungan Diplomatik Di Ambang Veto Rusia Dan China

Dewan Keamanan PBB menunda pemungutan suara atas rancangan resolusi yang akan memberi wewenang penggunaan kekuatan “defensif” untuk melindungi pelayaran di Selat Hormuz. Agenda yang semula dijadwalkan berlangsung pada Jumat pagi bergeser pada Kamis malam, dan belum ada tanggal baru yang diumumkan.

Penundaan itu menambah ketegangan di tengah kekhawatiran dunia atas jalur laut strategis yang menjadi lintasan vital minyak dan gas alam cair. Menurut data dalam draf yang beredar, langkah tersebut ditujukan untuk menjaga transit internasional dan mencegah upaya menutup atau mengganggu pelayaran di wilayah selat dan perairan sekitarnya.

Apa yang diatur dalam rancangan resolusi

Draf final yang dilihat AFP memberi lampu hijau kepada negara anggota untuk menggunakan “semua cara defensif yang diperlukan dan sepadan dengan keadaan”. Opsi itu dapat dilakukan secara sepihak atau lewat “kemitraan angkatan laut multinasional yang sukarela”.

Rancangan itu juga berlaku untuk Selat Hormuz dan perairan yang berdekatan. Tujuannya adalah memastikan jalur transit tetap terbuka dan mencegah gangguan terhadap navigasi internasional di salah satu titik paling sensitif dalam perdagangan energi global.

Berikut poin utama isi draf tersebut:

1. Mengizinkan respons defensif untuk melindungi pelayaran.
2. Berlaku di Selat Hormuz dan perairan sekitarnya.
3. Menekankan perlindungan transit internasional.
4. Ditetapkan untuk masa berlaku setidaknya enam bulan.
5. Tidak lagi secara eksplisit menyebut Bab 7 Piagam PBB.

Mengapa pemungutan suara ditunda

Alasan resmi yang disampaikan adalah Dewan Keamanan PBB menghormati Jumat Agung sebagai hari libur publik. Namun, sumber diplomatik menilai alasan itu janggal karena hari libur tersebut sudah diketahui sejak awal jadwal pemungutan suara diumumkan.

Penundaan ini terjadi ketika tekanan politik di Dewan Keamanan meningkat. Rancangan tersebut telah mengalami beberapa revisi untuk merangkul negara-negara yang selama ini bersikap ragu, termasuk Rusia, China, dan Prancis.

Selat Hormuz tetap menjadi titik paling rawan

Iran disebut telah memperketat cengkeraman atas jalur pelayaran penting itu sebagai respons atas serangan AS-Israel yang memicu perang di Timur Tengah selama sebulan terakhir. Situasi ini memicu kekhawatiran terhadap pasokan bahan bakar dan stabilitas ekonomi global.

Jamal Alrowaiei, Duta Besar Bahrain untuk PBB, mengatakan pihaknya tidak bisa menerima “terorisme ekonomi yang memengaruhi kawasan dan dunia”. Ia menilai naskah resolusi itu hadir pada “momen yang sangat krusial”.

Pernyataan tersebut mencerminkan kekhawatiran yang lebih luas di antara negara-negara pengimpor energi. Ketika akses di Selat Hormuz terganggu, dampaknya cepat terasa pada harga energi, pengiriman barang, dan rantai pasok global.

Sikap negara besar masih menjadi hambatan

Prancis menunjukkan kehati-hatian terhadap opsi operasi militer. Jerome Bonnafont, Duta Besar Prancis untuk PBB, mengatakan Dewan harus segera menyusun respons defensif yang diperlukan setelah resolusi pada Maret lalu mengecam pemblokiran Selat Hormuz oleh Iran.

Presiden Emmanuel Macron juga pernah menyebut operasi militer untuk membuka jalur air itu sebagai sesuatu yang “tidak realistis”. Sikap itu menjadi sinyal bahwa dukungan Eropa belum tentu bulat, meski ada urgensi menjaga jalur perdagangan tetap aman.

China menolak ide pemberian izin penggunaan kekuatan. Duta Besar China Fu Cong menilai otorisasi semacam itu akan melegitimasi penggunaan kekuatan yang melanggar hukum dan tanpa pandang bulu, serta berpotensi memperburuk eskalasi.

Rusia juga dikenal menolak langkah yang dinilai sepihak. Sebagai sekutu lama Teheran, Moskow sering menentang resolusi yang dianggap terlalu berat sebelah dan tidak menyinggung solusi politik jangka panjang.

Mengapa peluang lolos masih tipis

Daniel Forti dari International Crisis Group menilai rancangan itu menghadapi “peluang yang tipis” di Dewan Keamanan. Ia menilai sulit membayangkan Rusia dan China mendukung resolusi yang memperlakukan stabilitas di Selat Hormuz semata-mata sebagai isu keamanan.

Menurut Forti, teks seperti itu seharusnya juga mengakui perlunya penyelesaian politik yang tahan lama atas permusuhan yang sedang berlangsung. Pandangan itu menggambarkan perdebatan inti di PBB, yaitu apakah perlindungan jalur laut harus dijawab dengan kekuatan militer atau dengan kerangka diplomatik yang lebih luas.

Mengapa Selat Hormuz sangat penting bagi dunia

Sekitar seperlima minyak dunia dan gas alam cair global biasanya melintas di Selat Hormuz. Jika jalur ini nyaris tertutup, pasokan komoditas penting seperti minyak, gas alam cair, dan pupuk dapat terganggu besar-besaran.

Dampaknya tidak berhenti pada energi. Gangguan di selat itu juga dapat mendorong kenaikan tajam harga energi, menekan biaya logistik, dan memperkuat tekanan inflasi di banyak negara.

Berikut dampak utama jika jalur itu terganggu:

Mengapa otorisasi penggunaan kekuatan jarang diberikan

Mandat Dewan Keamanan yang mengizinkan negara anggota memakai kekuatan tergolong jarang. Dalam Perang Teluk, pemungutan suara pada 1990 membuka jalan bagi koalisi yang dipimpin AS untuk campur tangan di Irak, sedangkan pada 2011 resolusi serupa memungkinkan intervensi NATO di Libya.

Karena itu, setiap rancangan yang menyentuh otorisasi militer di Dewan Keamanan hampir selalu memicu perdebatan keras. Dalam kasus Selat Hormuz, perdebatan tersebut makin rumit karena berkaitan langsung dengan kepentingan energi global, rivalitas kekuatan besar, dan risiko eskalasi konflik di Timur Tengah.

Hingga pemungutan suara dijadwalkan ulang, perhatian pasar dan diplomasi internasional tetap tertuju pada apakah Dewan Keamanan dapat menemukan titik temu yang cukup kuat untuk melindungi jalur pelayaran tanpa memperluas perang yang sudah berlangsung.