Partai Hijau di Inggris kian menjadi sorotan setelah mendorong pemisahan Gereja Inggris dari negara jika mereka menang dalam pemilihan umum berikutnya. Langkah ini langsung memicu perdebatan baru tentang sejauh mana identitas politik modern Inggris masih terikat pada akar Kristen yang telah lama melekat pada lembaga negaranya.
Gereja Inggris selama berabad-abad berstatus sebagai gereja resmi sejak Reformasi abad ke-16, dengan monarki Inggris bertindak sebagai gubernur tertingginya. Bagi kubu konservatif dan tradisionalis, hubungan itu bukan sekadar simbol, melainkan bagian penting dari fondasi sejarah dan identitas nasional Inggris.
Apa yang Diusulkan Partai Hijau
Menurut dokumen kebijakan partai yang dikutip GB News, salah satu prinsip yang diusung adalah bahwa tidak boleh ada orang yang memegang jabatan negara, atau dilarang memegang jabatan itu, karena keanggotaan religius mereka atau pasangan mereka. Rumusan itu dipahami sebagai bagian dari dorongan untuk menghapus keistimewaan institusional Gereja Inggris dalam struktur negara.
Partai Hijau menegaskan bahwa fokus mereka tetap pada isu yang dianggap paling mendesak bagi publik. Juru bicara partai mengatakan kepada Fox News Digital bahwa mereka akan memaparkan rencana rinci menjelang pemilihan umum, dengan prioritas pada krisis iklim, biaya hidup, dan perbaikan layanan publik termasuk NHS.
Mengapa Isu Ini Menjadi Sensitif
Michael McManus, direktur riset Henry Jackson Society, menilai Inggris memang masyarakat yang toleran, tetapi tetap memiliki asal-usul dan budaya Kristen yang jelas. Ia mengatakan upaya untuk menggugurkan Gereja Inggris dari status resmi bisa dipandang sebagai penolakan terhadap fondasi etis itu tanpa kejelasan tentang apa yang akan menggantikannya.
Sikap kritis juga datang dari figur publik. Aktor dan komedian John Cleese menulis di X bahwa Inggris dibangun pada nilai-nilai Kristen pada tingkat paling mendasar, dan memperingatkan bahwa jika nilai itu digantikan oleh nilai Islam, negara tersebut tidak lagi menjadi Britania Raya seperti yang dikenal sekarang.
Dukungan yang Menguat dan Basis Pemilih Baru
Di sisi lain, Partai Hijau menunjukkan tren naik dalam beberapa jajak pendapat. Dalam survei YouGov terbaru, partai itu disebut berada di posisi kedua setelah Reform UK, sementara survei lain menunjukkan dukungan kuat dari pemilih muda, terutama kelompok usia 18 hingga 24 tahun.
Kenaikan ini membuat Partai Hijau semakin percaya diri membawa agenda yang lebih luas, termasuk soal sekularisasi negara. Namun, bagi para pengkritik, popularitas elektoral tidak otomatis menghapus pertanyaan dasar tentang batas antara reformasi demokratis dan pemutusan dari identitas historis negara.
Mengapa Debat Ini Bisa Semakin Besar
Isu Gereja dan negara muncul pada saat yang sensitif dalam lanskap konstitusional Inggris. Setelah berkurangnya peran bangsawan turun-temurun di Parlemen, perhatian kini mengarah ke keberadaan 26 kursi untuk uskup dan uskup agung Gereja Inggris di House of Lords, yang disebut sebagai “Lords Spiritual”.
Perubahan pada struktur itu dinilai beberapa pengamat sebagai target berikutnya bagi reformis konstitusi. Berikut poin-poin utama yang kini membentuk perdebatan tersebut:
- Gereja Inggris masih memiliki kursi khusus di House of Lords.
- Monarki tetap terkait secara resmi dengan gereja sebagai gubernur tertinggi.
- Partai Hijau mendorong negara yang lebih sekuler dan inklusif.
- Kritikus menilai langkah itu berpotensi menjauhkan Inggris dari akar Kristen.
- Jajak pendapat menunjukkan Partai Hijau makin kuat di kelompok pemilih muda.
Peta Politik yang Berubah
Debat ini juga menambah lapisan baru dalam pertarungan politik Inggris menjelang siklus pemilihan lokal berikutnya. Bagi Partai Hijau, pemisahan gereja dan negara adalah bagian dari visi tentang Britania yang lebih beragam dan setara, sedangkan bagi lawan-lawan mereka, kebijakan itu berisiko memicu pemutusan simbolis dari sejarah nasional.
Sejumlah pengamat menilai isu ini bisa menjadi pemicu “religious vote” atau justru tenggelam di bawah persoalan ekonomi dan layanan publik yang lebih mendesak. Namun, satu hal sudah tampak jelas: status Gereja Inggris kini tidak lagi hanya dibahas sebagai urusan iman, melainkan sebagai medan pertempuran politik tentang arah budaya dan identitas Inggris di masa depan.
