Malaysia resmi menerapkan kebijakan bekerja dari rumah atau work from home (WFH) bagi aparatur negara sebagai langkah untuk menekan konsumsi bahan bakar. Kebijakan ini disampaikan pemerintah sebagai upaya penghematan energi, terutama dari aktivitas perjalanan pegawai negeri yang selama ini menyerap biaya operasional cukup besar.
Menteri Komunikasi Malaysia yang juga juru bicara pemerintah, Fahmi Fadzil, mengatakan kebijakan tersebut ditujukan agar pengeluaran bahan bakar di kalangan pegawai negeri bisa berkurang. Dalam konferensi pers di Putrajaya, Rabu (8/4), ia menegaskan pemerintah ingin melihat dampak nyata dari penghematan penggunaan BBM oleh aparatur sipil negara.
WFH Tidak Berlaku untuk Semua Sektor
Pemerintah Malaysia tidak menerapkan kebijakan ini secara seragam untuk seluruh sektor. Bidang pendidikan, keamanan, kesehatan, dan sektor lain yang dinilai mendesak tetap diwajibkan bekerja dari kantor jika dianggap perlu oleh Ketua Setiausaha Negara atau Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam.
Fahmi menjelaskan, penyesuaian dilakukan agar layanan publik tetap berjalan tanpa gangguan. Untuk unit tertentu, keputusan bekerja dari rumah diserahkan kepada kepala jabatan yang paling memahami kebutuhan operasional di lapangan.
Fleksibilitas Kerja Jadi Sorotan
Pernyataan Fahmi juga menegaskan arah baru pola kerja birokrasi yang lebih fleksibel. Ia menyebut selama layanan utama tetap berjalan, pegawai negeri masih bisa menjalankan tugas dari mana saja, termasuk hanya melalui perangkat seluler.
- Pegawai bisa WFH bila tugas masih bisa diselesaikan jarak jauh.
- Sektor vital seperti pendidikan dan kesehatan tetap diprioritaskan masuk kantor.
- Kepala instansi diberi ruang menilai kebutuhan kehadiran pegawai.
- Pemerintah akan menerbitkan panduan teknis pelaksanaan WFH.
- Kebijakan mulai berlaku pada 15 April 2026.
Fahmi bahkan menyebut istilah “work from handphone” untuk menggambarkan bentuk kerja yang bisa dilakukan secara mobile. Menurut dia, sejumlah pegawai di unit penerangan dan beberapa jabatan lain tetap dapat bekerja efektif meski tidak berada di kantor.
Dampak ke Konsumsi BBM dan Efisiensi Negara
Kebijakan ini lahir di tengah perhatian pemerintah terhadap efisiensi penggunaan energi. Dengan mengurangi perjalanan harian pegawai, pemerintah Malaysia berharap konsumsi bahan bakar dapat turun, sekaligus memberi ruang bagi penghematan anggaran negara.
Secara umum, kebijakan WFH untuk ASN di berbagai negara sering dipakai sebagai instrumen efisiensi, terutama saat pemerintah ingin mengurangi mobilitas yang tidak terlalu mendesak. Selain menekan BBM, pola kerja ini juga berpotensi mengurangi kemacetan dan beban transportasi harian.
Di Malaysia, langkah ini menjadi sinyal bahwa birokrasi mulai menyesuaikan diri dengan model kerja yang lebih digital. Pemerintah tetap menekankan bahwa fleksibilitas tidak boleh mengganggu kualitas pelayanan publik yang menjadi tanggung jawab utama aparatur negara.
Indonesia Lebih Dulu Menerapkan Pola Serupa
Indonesia juga sudah lebih dulu menerapkan skema kerja dari rumah untuk ASN, meski dengan pendekatan berbeda. Pemerintah Indonesia mewajibkan sistem kerja dari rumah setiap hari Jumat bagi aparatur sipil negara sebagai bagian dari transformasi budaya kerja.
Menteri Komunikasi dan Digital RI, Meutya Hafid, menyebut kebijakan yang dimulai sejak 1 April 2026 itu dirancang untuk meningkatkan efisiensi dan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi digital. Pola ini menunjukkan bahwa kerja birokrasi kini tidak lagi selalu bergantung pada kehadiran fisik di kantor.
Perbandingan Singkat Kebijakan WFH Malaysia dan Indonesia
- Malaysia: WFH diterapkan untuk menekan konsumsi BBM dan mulai berlaku 15 April 2026.
- Indonesia: WFH untuk ASN diterapkan setiap Jumat sejak 1 April 2026.
- Malaysia: Penerapan selektif, tidak berlaku untuk semua sektor.
- Indonesia: Didorong sebagai bagian transformasi budaya kerja dan efisiensi digital.
- Keduanya: Tetap menuntut pelayanan publik berjalan optimal.
Kebijakan Malaysia ini memperlihatkan bahwa efisiensi energi kini menjadi bagian dari desain kerja pemerintahan modern. Di saat yang sama, publik menunggu panduan teknis yang akan menentukan seberapa jauh ASN dapat bekerja dari mana saja tanpa mengurangi kualitas layanan kepada masyarakat.
Baca selengkapnya di: mediaindonesia.com
