Libya mengambil langkah politik dan fiskal yang jarang terjadi ketika lembaga legislatif yang saling bersaing menyetujui anggaran negara terpadu untuk pertama kalinya dalam lebih dari satu dekade. Badan sentral Libya menyebut keputusan itu sebagai sinyal penting menuju pemulihan stabilitas keuangan di negara yang lama terpecah oleh konflik.
Kesepakatan ini muncul di tengah pembelahan politik yang masih kuat antara wilayah timur dan barat. Meski demikian, penandatanganan anggaran bersama memberi gambaran bahwa kerja sama terbatas masih mungkin terjadi ketika kepentingan nasional menuntut kompromi.
Terobosan di Tengah Perpecahan Politik
Bank Sentral Libya mengonfirmasi pada Sabtu bahwa dua kamar legislatif telah menyetujui anggaran tersebut. Gubernur Naji Issa menyebut kesepakatan ini sebagai bukti bahwa Libya mampu melampaui perbedaan internal jika ada visi bersama bagi masa depannya.
“Saya mengirimkan sinyal yang jelas bahwa Libya mampu mengatasi perbedaan ketika visi yang bersatu untuk masa depannya terbentuk,” kata Issa dalam upacara penandatanganan di Tripoli.
Libya hidup dalam fragmentasi sejak perang saudara pada 2014 yang melahirkan pemerintahan rival di timur dan barat. Sebelum keputusan ini, kali terakhir negara itu beroperasi dengan anggaran nasional tunggal terjadi pada 2013.
Siapa yang Menyepakati Anggaran Ini
Kesepakatan tersebut mempertemukan House of Representatives yang berbasis di timur dan High Council of State yang berbasis di Tripoli. Dua lembaga ini selama bertahun-tahun bersaing memperebutkan legitimasi dan kontrol atas jalannya pemerintahan.
Perwakilan dari kedua kubu menandatangani dokumen itu di ibu kota, tempat Government of National Unity yang diakui secara internasional dipimpin oleh Perdana Menteri Abdul Hamid Dbeibah. Langkah ini tidak menghapus rivalitas politik yang sudah mengakar, tetapi memberi dasar formal baru untuk mengelola keuangan negara.
Mengapa Anggaran Bersama Ini Penting
Secara finansial, anggaran terpadu memberi peluang untuk memperbaiki koordinasi belanja negara dan memperkuat akuntabilitas fiskal. Selama bertahun-tahun, perpecahan politik membuat pengelolaan ekonomi berjalan tidak seragam dan kerap bergantung pada kesepakatan sementara.
Berikut beberapa alasan mengapa keputusan ini dinilai penting:
- Anggaran tunggal dapat memperjelas arah belanja publik.
- Koordinasi fiskal bisa membantu menstabilkan sistem keuangan.
- Kesepakatan formal memberi sinyal positif bagi investor dan mitra eksternal.
- Mekanisme bersama dapat mengurangi ketergantungan pada kompromi ad hoc.
Bank Sentral Libya menyebut langkah ini sebagai bagian dari upaya memulihkan stabilitas setelah periode panjang perpecahan. Meski begitu, efektivitasnya tetap bergantung pada sejauh mana semua pihak mematuhi kesepakatan yang sudah ditandatangani.
Konflik Politik dan Kendali Atas Sumber Daya
Meskipun ada terobosan, pembelahan kekuasaan di Libya belum berakhir. Di timur, pasukan yang loyal kepada Khalifa Haftar masih menguasai area luas, termasuk wilayah penting penghasil minyak.
Libyan National Army yang dipimpin Haftar juga mengontrol terminal ekspor utama di pesisir timur laut serta ladang minyak besar di selatan dan tenggara. Kontrol atas aset energi itu menjadikan setiap kemajuan politik tetap rapuh karena kepentingan ekonomi dan militer masih saling bertaut.
Posisi Libya di Pasar Energi Dunia
Waktu kesepakatan ini juga menyoroti meningkatnya peran Libya di pasar minyak global. Permintaan terhadap minyak mentah Libya naik di tengah gangguan pasokan yang terkait dengan perang Israel-AS melawan Iran dan blokade Selat Hormuz.
Posisi geografis Libya memberi keuntungan strategis bagi pembeli di Eropa. Pengiriman minyak dari pelabuhan Libya bisa mencapai kilang Eropa dengan cepat dan menghindari risiko rute Teluk, termasuk kebutuhan pengawalan militer dan biaya asuransi yang tinggi.
Minyak mentah Libya yang ringan dan manis juga cocok untuk kebutuhan kilang Eropa yang masih menghadapi tantangan pasokan. Kombinasi faktor geopolitik dan kualitas minyak ini membuat setiap stabilisasi kebijakan fiskal di Libya mendapat perhatian lebih luas dari pelaku energi internasional.
Pengelolaan Sektor Energi Masih Bergantung pada Kompromi
Sebelum ini, upaya menstabilkan sektor energi Libya sering bertumpu pada kesepakatan informal, bukan institusi yang benar-benar kuat. Pada 2022, saat krisis energi lain muncul akibat perang di Ukraina, tokoh-tokoh penting dari faksi rival juga membuat kesepakatan agar aliran minyak tetap berjalan.
Berbeda dari pola sebelumnya, anggaran terpadu terbaru ini mengarah pada kerja sama yang lebih formal. Namun, selama struktur politik Libya masih terpecah, dinamika antara lembaga negara, kelompok bersenjata, dan pengelola energi kemungkinan tetap menjadi penentu arah stabilitas nasional.
-
-
-
-
