Chagos Islands di Persimpangan Kuasa, Nasib Warga Tergusur dan Pangkalan AS

Sengketa Kepulauan Chagos kembali menyita perhatian dunia setelah Inggris menunda rencana penyerahan wilayah itu kepada Mauritius. Penundaan ini muncul di tengah penolakan kuat dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump, yang sebelumnya menyebut rencana tersebut sebagai “an act of great stupidity”.

Kasus ini bukan sekadar perselisihan batas wilayah, melainkan juga kisah panjang pengusiran penduduk, perebutan kepentingan strategis, dan tarik-menarik hukum internasional. Kepulauan kecil di Samudra Hindia itu menjadi salah satu contoh paling kompleks dari warisan kolonial yang masih memengaruhi politik global hingga hari ini.

Mengapa Chagos begitu penting bagi Inggris dan Amerika Serikat

Kepulauan Chagos berada di Samudra Hindia dan terdiri dari sekitar 55 pulau serta atol. Pulau terbesarnya, Diego Garcia, menjadi lokasi pangkalan militer Amerika Serikat yang sangat strategis karena posisinya dekat Asia dan jalur maritim penting.

Pangkalan itu memainkan peran besar sejak Perang Dingin. Fasilitas tersebut kemudian dipakai dalam operasi militer di Afghanistan dan Irak, lalu kembali dimanfaatkan untuk serangan pesawat pengebom B-2 terhadap kelompok Houthi di Yaman saat perang Gaza berlangsung.

Awal sengketa dari era kolonial

Inggris memisahkan Kepulauan Chagos dari Mauritius pada masa Mauritius masih menjadi wilayah yang berada di bawah kendali Inggris. Pada saat itu, Inggris membayar tiga juta pound untuk memperoleh kepulauan tersebut, yang nilainya disebut setara sekitar 65 juta dolar AS saat ini.

Ketika Mauritius merdeka tiga tahun kemudian, Chagos tetap berada di bawah kendali Inggris dan diberi nama British Indian Ocean Territory. Pada tahun berikutnya, Inggris menyewakan kepulauan itu kepada Amerika Serikat selama 50 tahun, lalu memperpanjang kesepakatan itu hingga 2036 pada 2016.

Pengusiran sekitar 2.000 warga Chagos

Di balik nilai strategis pulau-pulau itu, ada kisah manusia yang menyakitkan. Antara 1968 dan 1973, sekitar 2.000 penduduk Chagos dipindahkan secara paksa ke Mauritius dan Seychelles.

Dalam kabel diplomatik Inggris pada masa itu, proses pemindahan ini digambarkan secara merendahkan sebagai pengusiran beberapa “Tarzans and Man Fridays”. Bagi banyak keluarga, pemindahan itu memutus hubungan mereka dengan tanah kelahiran, makam leluhur, dan sumber hidup yang selama ini mereka kenal.

Pokok-pokok utama sengketa Chagos

1. Mauritius menilai pemisahan Chagos dari teritorinya tidak sah secara hukum.
2. Penduduk Chagos menuntut hak untuk kembali ke pulau asal mereka.
3. Inggris dan Amerika Serikat mempertahankan pentingnya pangkalan Diego Garcia bagi keamanan kawasan.
4. Lembaga internasional berkali-kali memberi tekanan agar Inggris menyerahkan kendali atas pulau-pulau itu.
5. Nasib warga Chagos tetap belum tuntas karena isu kedaulatan dan relokasi belum benar-benar selesai.

Putusan internasional semakin menekan Inggris

Sengketa ini semakin tajam setelah tribunal arbitrase PBB pada 2015 menyatakan langkah Inggris ilegal. Pada 2019, Mahkamah Internasional atau ICJ juga menyebut Inggris secara ilegal memisahkan Chagos dari Mauritius dan seharusnya menghentikan penguasaannya.

Majelis Umum PBB pada tahun yang sama ikut mendesak Inggris menyerahkan kepulauan itu. Namun Inggris menolak putusan tersebut dan berargumen bahwa Mauritius tidak semestinya membawa kasus itu ke pengadilan, sementara pangkalan Diego Garcia disebut memiliki peran vital untuk stabilitas kawasan.

Rencana pengembalian dan penundaan terbaru

Inggris kemudian meneken kesepakatan dengan Mauritius pada Mei 2025 untuk mengembalikan pulau-pulau tersebut. Dalam perjanjian itu, London juga setuju membayar sewa sebesar 136 juta dolar AS per tahun selama 99 tahun agar operasi pangkalan Diego Garcia tetap berjalan.

Meski begitu, rencana itu kini tertahan setelah muncul tekanan dari Washington. Kantor Perdana Menteri Keir Starmer menyatakan kesepakatan hanya akan berlanjut jika mendapat dukungan Amerika Serikat, sementara laporan menyebut legislasi terkait Chagos berisiko kehabisan waktu di parlemen.

Dampak kemanusiaan yang masih terasa

Sekitar 10.000 orang Chagossian dan keturunannya kini tersebar di Mauritius, Seychelles, dan Inggris. Banyak dari mereka terus memperjuangkan pengakuan atas sejarah pengusiran, kompensasi yang layak, dan hak untuk kembali ke tanah asal.

Kasus hukum atas pemindahan warga Chagos juga telah berlangsung selama puluhan tahun. Pada 1982, setelah gugatan diajukan, ada pembayaran kompensasi empat juta pound disertai tanah senilai satu juta pound, tetapi persoalan inti mengenai hak kembali belum selesai.

Jejak panjang perlawanan hukum warga Chagos

1. Gugatan awal muncul pada 1975 dari warga Chagos yang tinggal di Mauritius.
2. Pada 1982, ada kompensasi finansial dan lahan, tetapi tanpa pemulangan penuh.
3. Putusan pengadilan banding Inggris pada 2007 sempat membuka jalan pulang.
4. Putusan itu kemudian dibatalkan oleh House of Lords pada tahun berikutnya.
5. Pada 2016, pemerintah Inggris menegaskan penolakan terhadap pemukiman kembali dengan alasan pertahanan, keamanan, dan biaya.

Warisan kolonial dan diplomasi modern

Sejarah Chagos juga mencerminkan pola kolonial lama di Samudra Hindia. Kepulauan itu awalnya dijajah Prancis pada abad ke-18, lalu diserahkan kepada Inggris pada 1814, sebelum kemudian dikelola bersama Mauritius pada 1903.

Di pulau-pulau itu, buruh Afrika dibawa untuk mengolah kelapa dan copra, lalu setelah penghapusan perbudakan pada 1834, pekerja India datang dan membentuk komunitas baru. Dari sejarah panjang itu, hanya tiga pulau yang pernah dihuni, yaitu Diego Garcia, Salomon, dan Peros Banhos.

Kini, masa depan Chagos tetap bergantung pada persimpangan kepentingan negara besar, putusan hukum internasional, dan tuntutan komunitas yang merasa kehilangan tanah kelahirannya. Pangkalan militer, keputusan diplomatik, dan nasib para pengungsi menjadi tiga lapis persoalan yang membuat konflik ini belum menunjukkan tanda benar-benar berakhir.