Kementerian luar negeri Indonesia meminta kementerian pertahanan berhati-hati terhadap proposal Amerika Serikat yang memberi militer Negeri Paman Sam izin luas untuk terbang di atas wilayah Indonesia. Peringatan itu muncul karena Jakarta menilai skema tersebut berisiko menyeret Indonesia ke dinamika konflik Laut China Selatan dan memengaruhi posisi netral politik luar negeri nasional.
Surat yang disebut bersifat mendesak dan rahasia itu dikirim pada awal April, menjelang pertemuan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin dengan Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth di Washington. Menurut dua sumber Indonesia yang mengetahui perkara ini, surat tersebut juga meminta agar keputusan final ditunda sambil menunggu peninjauan lebih jauh atas dampaknya terhadap kedaulatan dan kepentingan nasional.
Yang menjadi sorotan Jakarta
Dalam surat itu, kementerian luar negeri menilai proposal AS harus diperlakukan dengan sangat hati-hati. Alasannya, izin terbang yang lebih luas dapat memberi Washington ruang lebih besar untuk memaksimalkan pemantauan dan pengintaian melalui perairan serta wilayah udara Indonesia.
Surat tersebut juga menyoroti risiko politik dan keamanan yang lebih besar jika Indonesia dianggap terlalu dekat dengan satu blok militer tertentu. “Impression that Indonesia is involved in an alliance” dinilai bisa muncul, dan itu dapat membuat Indonesia menjadi target potensial dalam situasi konflik regional.
Posisi Indonesia di tengah rivalitas kekuatan besar
Indonesia berada di lokasi strategis di pintu selatan Laut China Selatan dan mengendalikan Kepulauan Natuna. Negara kepulauan dengan lebih dari 17.000 pulau ini selama ini menjaga hubungan dekat dengan Amerika Serikat dan China sambil tetap mempertahankan kebijakan luar negeri bebas aktif.
China mengklaim hampir seluruh Laut China Selatan, jalur perdagangan bernilai lebih dari US$3 triliun per tahun, meski klaim itu ditolak atau dipersoalkan oleh Filipina, Brunei, Malaysia, dan Vietnam. Di kawasan yang sensitif tersebut, setiap kerja sama militer baru kerap dibaca dari sudut pandang geopolitik yang lebih luas.
Poin penting dari isi surat Indonesia
- Proposal AS dinilai dapat memperkuat pengawasan dan pengintaian militer di kawasan.
- Kesepakatan itu berpotensi mengganggu hubungan Indonesia dengan mitra strategis lain, termasuk China.
- Jakarta khawatir Indonesia terlihat seperti bagian dari aliansi tertentu.
- Risiko keamanan nasional disebut meningkat karena Indonesia bisa dipersepsikan sebagai pihak yang terlibat dalam konflik regional.
- Protes Indonesia atas operasi serupa sebelumnya disebut belum mendapat respons yang memadai dari AS.
Operasi yang dipersoalkan Jakarta
Surat itu menyebut sejumlah pesawat militer AS melakukan operasi pengawasan di Laut China Selatan sebanyak 18 kali antara Januari 2024 dan April 2025. Dalam pandangan Jakarta, aktivitas tersebut melanggar perairan teritorial dan wilayah udara Indonesia.
Sumber yang mengetahui hal itu menyebut keberatan Indonesia selama ini belum mendapat tanggapan yang memuaskan dari Washington. Hingga kini, belum ada kejelasan apakah proposal overflight itu benar-benar dibahas dalam pertemuan Hegseth dan Sjafrie atau hanya dibicarakan secara tertutup.
Sikap resmi yang berhati-hati
Pernyataan Pentagon setelah pertemuan kedua menteri hanya menyebut adanya kemitraan kerja sama pertahanan yang besar dan sejumlah langkah untuk memperkuat hubungan militer. Namun, pernyataan itu tidak menyinggung soal izin terbang di atas wilayah Indonesia.
Seorang pejabat AS yang dikutip Reuters mengatakan tidak disebutkannya isu itu dalam pernyataan resmi tidak otomatis berarti topik tersebut tidak dibahas secara privat. Sementara itu, Pentagon belum segera memberi komentar atas permintaan penjelasan lebih lanjut.
Keseimbangan diplomasi Jakarta
Indonesia selama ini berupaya menjaga jarak yang sama dari rivalitas Amerika Serikat dan China. Presiden Prabowo Subianto juga berulang kali menegaskan bahwa Indonesia ingin berteman dengan semua negara dan tidak berpihak dalam persaingan kekuatan besar.
Di saat yang sama, Jakarta tetap aktif dalam berbagai agenda keamanan internasional. Indonesia menjadi anggota penting dalam inisiatif Board of Peace milik Presiden Donald Trump dan telah berkomitmen mengirim kontingen terbesar untuk pasukan stabilisasi yang diusulkan di Gaza.
Hubungan dengan Beijing pun tetap terjaga. Kunjungan luar negeri pertama Prabowo sebagai presiden dilakukan ke Beijing, dan pada akhir tahun lalu ia menghadiri parade militer yang digelar Presiden Xi Jinping, ketika dirinya juga difoto bersama Presiden Rusia Vladimir Putin dan pemimpin Korea Utara Kim Jong Un.
Apa yang terjadi selanjutnya
- Kementerian pertahanan Indonesia meninjau proposal AS secara internal.
- Jakarta disebut melakukan sejumlah penyesuaian dengan mempertimbangkan kedaulatan nasional.
- Keputusan final masih bergantung pada pembahasan lanjutan antara kedua pihak.
- Suasana kawasan tetap dipengaruhi tensi Laut China Selatan dan manuver militer negara-negara besar.
Di tengah meningkatnya aktivitas militer di Laut China Selatan, sikap Indonesia terhadap proposal AS menjadi penting karena menyangkut batas antara kerja sama pertahanan dan persepsi aliansi. Dengan posisi geografis yang strategis serta kebijakan luar negeri yang tidak berpihak, Jakarta tampak berusaha memastikan setiap kesepakatan militer tidak mengorbankan kedaulatan maupun hubungan seimbang dengan para mitra utamanya.
