Pemerintah Israel kini secara terbuka mengakui proses aneksasi nyata di wilayah pendudukan Tepi Barat Palestina melalui pembangunan infrastruktur yang terhubung langsung ke sistem nasional. Pengakuan itu datang dari Menteri Energi Israel, Eli Cohen, yang menyebut aneksasi Tepi Barat sebagai upaya “menerapkan kedaulatan Israel secara praktik.”
Pernyataan tersebut menambah sorotan internasional terhadap kebijakan Israel di wilayah yang oleh PBB dipandang sebagai tanah Palestina yang diduduki secara ilegal. Di lapangan, langkah itu bukan sekadar pernyataan politik, melainkan berkaitan dengan penguatan kontrol atas permukiman ilegal dan jaringan layanan dasar.
Pernyataan yang menguatkan arah kebijakan
Eli Cohen menyampaikan pengakuan itu pada Senin waktu setempat dan menegaskan bahwa pembangunan serta penguasaan lahan di Tepi Barat sudah masuk tahap yang lebih konkret. Ia juga mengungkap bahwa dirinya telah mencapai kesepakatan dengan Ketua Dewan Regional Samaria, Yossi Dagan, untuk menghubungkan permukiman ilegal baru dengan jaringan listrik dan air nasional Israel.
Langkah tersebut mencakup beberapa wilayah prioritas, termasuk Homesh, Sa-Nur, Rehavam, dan Ebal. Bagi banyak pihak, sambungan infrastruktur ini menjadi sinyal bahwa keberadaan permukiman tidak lagi diperlakukan sebagai situasi sementara.
Mengapa langkah ini dianggap aneksasi de facto
Istilah “menerapkan kedaulatan secara praktik” sering digunakan otoritas Israel untuk menggambarkan kebijakan yang membuat kendali atas wilayah Palestina semakin permanen. Dalam konteks Tepi Barat, penghubungan permukiman dengan listrik dan air nasional dipandang sebagai bentuk pengakuan nyata atas keberadaan pemukim di wilayah yang diperebutkan.
Banyak pihak menilai kebijakan itu dapat menjadi preseden berbahaya karena memperkuat perubahan status wilayah tanpa menunggu proses politik formal. Ini juga memperdalam kekhawatiran bahwa aneksasi tidak lagi hanya berupa wacana, melainkan sudah berjalan melalui kebijakan administrasi dan infrastruktur.
Dampak di lapangan semakin terasa
Selama puluhan tahun, Otoritas Palestina terus meminta komunitas internasional menghentikan ekspansi permukiman Israel di wilayah pendudukan. Namun, seruan itu belum menghasilkan perubahan berarti, sementara pembangunan permukiman justru terus meluas dan kini mendapat dukungan infrastruktur dari pemerintah pusat Israel.
Data yang dikutip menunjukkan sekitar 750.000 pemukim ilegal Israel tinggal di ratusan permukiman di seluruh Tepi Barat yang diduduki. Sekitar 250.000 di antaranya berada di Yerusalem Timur, yang juga termasuk area dengan sengketa tinggi.
Di wilayah-wilayah itu, warga Palestina kerap melaporkan serangan dari para pemukim. Mereka menyebut tekanan tersebut bertujuan mendorong warga meninggalkan tanah tempat tinggal mereka.
Ketegangan meningkat dan prospek damai kian menipis
Sejak pemerintahan Benjamin Netanyahu mulai menjabat pada Desember 2022, aktivitas permukiman di Tepi Barat dan Yerusalem Timur disebut terus dipercepat. Hal itu berlangsung di tengah sikap PBB yang konsisten menganggap wilayah tersebut sebagai wilayah Palestina yang diduduki secara ilegal.
Ketegangan juga meningkat tajam sejak perang di Jalur Gaza meletus pada Oktober 2023. Berdasarkan data dari sumber-sumber Palestina, pasukan Israel dan pemukim bersenjata telah menewaskan setidaknya 1.150 warga Palestina di Tepi Barat, melukai sekitar 11.750 orang, dan menangkap hampir 22.000 warga.
Kerusakan yang terjadi tidak hanya menyangkut korban jiwa, tetapi juga penghancuran rumah serta infrastruktur sipil Palestina dalam skala besar. Pada saat yang sama, perluasan permukiman terus dipacu, sehingga dinilai membuka jalan bagi aneksasi formal Tepi Barat di masa depan.
Kondisi ini membuat solusi dua negara semakin terancam, terutama karena jaringan infrastruktur Israel makin tertanam di wilayah yang menjadi inti masa depan negara Palestina. Pengakuan Eli Cohen mempertegas bahwa kebijakan di lapangan tampaknya diarahkan untuk mengubah status wilayah tersebut secara permanen.
Source: www.suara.com-
-
-
-
