Amerika Serikat menyetujui pelonggaran sebagian sanksi terhadap Venezuela agar pemerintah negara itu dapat membayar biaya hukum mantan presiden Nicolas Maduro. Langkah ini muncul di tengah proses persidangan federal di New York City atas tuduhan perdagangan narkoba yang dihadapi Maduro.
Perubahan sikap itu juga menutup salah satu keberatan utama dari tim pembela Maduro, yang sebelumnya menilai larangan pembayaran dari Caracas mengganggu hak terdakwa untuk memilih penasihat hukum. Dalam pengajuan ke pengadilan, Departemen Kehakiman AS menyebut penyesuaian sanksi tersebut membuat mosi untuk membatalkan perkara menjadi “moot”.
Pokok Sengketa di Pengadilan
Pengacara Maduro, Barry Pollack, sebelumnya meminta Hakim Distrik AS Alvin Hellerstein membatalkan kasus ini pada Februari. Ia berargumen bahwa larangan bagi pemerintah Venezuela membiayai pembelaan hukum Maduro melanggar hak konstitusional terdakwa untuk mendapatkan penasihat pilihannya.
Hakim Hellerstein dalam sidang 26 Maret tidak memberi sinyal bahwa ia akan menghentikan persidangan. Namun, ia mempertanyakan apakah sanksi yang mencegah pemerintah Venezuela membayar biaya hukum Maduro justru melanggar hak konstitusional.
Latar Penangkapan dan Tuduhan
Kasus ini menyedot perhatian besar karena berkaitan dengan status Maduro sebagai mantan kepala negara dan cara ia dibawa ke tahanan Amerika Serikat. Menurut laporan yang menjadi sumber referensi, Maduro dan istrinya, Cilia Flores, dipindahkan ke AS setelah operasi militer Amerika pada Januari.
Keduanya kemudian mengaku tidak bersalah dan masih ditahan di Brooklyn, New York. Maduro menolak tuduhan itu dan menyebutnya sebagai dalih palsu untuk menguasai sumber daya alam Venezuela.
Debat soal Imunitas dan Legalitas
Para pengkritik menilai proses hukum ini bermasalah secara fundamental. Mereka menunjuk pada operasi militer AS untuk membawa Maduro dan istrinya dari Venezuela, yang oleh sejumlah pakar hukum disebut sebagai pelanggaran terang terhadap hukum internasional.
Pemerintah Trump mempertahankan bahwa tindakan itu merupakan operasi penegakan hukum yang didukung militer. Washington juga menyatakan tidak mengakui Maduro sebagai pemimpin sah Venezuela setelah serangkaian pemilu yang disengketakan.
Dalam hukum internasional, kepala negara yang sedang menjabat biasanya memiliki imunitas dari pengadilan pidana asing. Namun, status Maduro sebagai mantan presiden membuat perkara ini berada di wilayah hukum yang sangat sensitif dan terus diperdebatkan.
Hak Terdakwa dan Sikap Jaksa
Jaksa federal berpendapat bahwa sanksi diberlakukan atas dasar keamanan nasional dan kebijakan luar negeri berada di bawah kewenangan cabang eksekutif, bukan pengadilan. Mereka juga menegaskan bahwa Maduro dan Flores tetap bisa memakai dana pribadi untuk membayar pengacara pilihan mereka.
Di sisi lain, hakim menyoroti bahwa semua terdakwa pidana di Amerika Serikat memiliki hak konstitusional, tanpa memandang kewarganegaraan. “The right that’s implicated, paramount over other rights, is the right to constitutional counsel,” ujar Hellerstein dalam sidang.
Sengketa mengenai biaya pengacara ini menambah lapisan baru dalam perkara Maduro yang sudah lama menjadi sorotan, karena menyentuh isu imunitas kepala negara, sanksi Amerika, hak pembelaan, dan posisi Washington terhadap kepemimpinan Venezuela. Semua itu kini berjalan bersamaan dengan proses hukum yang masih berlangsung di New York.
-
-
-
-
