Serangan serentak yang dilancarkan di Mali pada Sabtu memperlihatkan ancaman yang jauh lebih besar daripada bentrokan biasa antara tentara dan kelompok bersenjata. Aliansi militan yang berafiliasi dengan al Qaeda dan pemberontak separatis Tuareg berhasil menewaskan menteri pertahanan, menghantam bandara ibu kota, serta memaksa tentara Rusia mundur dari sebuah kota gurun yang berjarak lebih dari seribu kilometer.
Rentetan serangan di Bamako dan sedikitnya tiga kota lain juga menunjukkan kemampuan koordinasi yang belum pernah terlihat sebelumnya. Bagi banyak pengamat, peristiwa itu menjadi sinyal bahwa Mali kini menghadapi risiko pecah dari dalam, bukan hanya karena tekanan militer, tetapi juga karena melemahnya kontrol politik di pusat kekuasaan.
Serangan yang menembus jantung negara
Di ibu kota, serangan itu menghantam simbol-simbol vital negara dan memperlihatkan celah keamanan yang serius. JNIM, jaringan militan yang terkait al Qaeda, dan Front Pembebasan Azawad atau FLA, kelompok separatis Tuareg, menunjukkan bahwa mereka mampu bergerak serentak di berbagai titik.
Justyna Gudzowska dari The Sentry menilai serangan itu mengirim pesan kuat ke seluruh kawasan. “It demonstrates reach,” ujarnya, sembari menekankan bahwa operasi tersebut menunjukkan JNIM dapat bergerak di jantung negara yang selama ini dianggap aman.
Di saat militer sibuk bertahan di Bamako, serangan lain berlangsung di kota-kota berbeda. Basis militer di Sevare dan Gao diserang selama berjam-jam, sementara di Kidal FLA mengibarkan benderanya dan merebut kembali kota yang punya nilai simbolis besar bagi aspirasi negara Sahara di utara Mali.
Kematian menteri pertahanan dan efek politiknya
Serangan mobil bom yang merobohkan rumah Menteri Pertahanan Sadio Camara menjadi salah satu titik paling penting dari ofensif ini. Seorang diplomat senior menyebut langkah itu telah menghilangkan figur kunci, menciptakan kekosongan kekuasaan, dan membuka risiko implosi nasional yang lebih luas.
Pemerintah militer Mali menyatakan situasi terkendali, tetapi kepala junta Assimi Goita tidak terlihat di depan publik dan tidak memberi pernyataan sejak serangan itu. Kondisi tersebut menambah kesan bahwa negara sedang kesulitan memperlihatkan kendali penuh atas krisis yang berkembang cepat.
Corinne Dufka, pakar Sahel, menilai serangan akhir pekan itu mengubah peta tuntutan militer dan politik JNIM. Ia juga menyoroti kegagalan intelijen Mali serta terbatasnya efektivitas kemitraan dengan Rusia, yang selama ini menjadi tumpuan utama pemerintah.
Aliansi yang pragmatis namun rapuh
Kerja sama antara JNIM dan FLA bukan hal yang sepenuhnya baru, tetapi kali ini keduanya terang-terangan mengaku berkoordinasi. Menurut Yvan Guichaoua dari lembaga riset bicc, serangan di utara dipimpin FLA, sementara JNIM bergerak di tengah dan selatan.
Aliansi itu dibangun di atas kepentingan praktis, mulai dari penggabungan kekuatan tempur hingga jaringan pasukan yang mewakili beragam komunitas etnis di Mali. Meski begitu, para analis menilai hubungan tersebut tetap rawan retak karena tujuan politik mereka berbeda.
Djenabou Cisse dari Foundation for Strategic Research di Paris menyebut aliansi itu “structurally fragile”. FLA mengejar proyek sekuler berupa negara merdeka di utara, sedangkan JNIM mendorong agenda jihad yang berbeda arah dan basis legitimasi.
Jejak lama konflik yang belum selesai
Mali sudah lama menjadi medan pertemuan, perpecahan, dan penyusunan ulang kelompok bersenjata. Pada 2012, separatis Tuareg dan militan terkait al Qaeda sempat bergerak bersama sebelum akhirnya berselisih, dan jihadis berhasil mengusir separatis dari sejumlah wilayah.
Setelah itu, Prancis turun tangan secara militer, pasukan penjaga perdamaian PBB dikerahkan, dan Amerika Serikat membangun pangkalan drone senilai $100 million di Niger untuk memantau wilayah gurun. Namun, para militan kemudian bangkit lagi lewat serangan gerilya dan meluaskan operasi ke Burkina Faso dan Niger.
Kekecewaan atas kegagalan keamanan memicu kudeta militer di Mali, Burkina Faso, dan Niger. Pemerintah baru kemudian mengusir pasukan Barat dan PBB, lalu beralih ke dukungan Rusia untuk memperkuat operasi melawan pemberontak.
Keterbatasan dukungan Rusia
Mali kini sangat bergantung pada dukungan militer Moskow, baik dari Wagner sebelumnya maupun Africa Corps yang lebih dekat dengan pemerintah Rusia. Menurut Investigations with Impact (INPACT), sekitar 2.500 tentara Rusia kini ditempatkan di 20 pangkalan di Mali.
Namun, serangan terbaru memperlihatkan bahwa dukungan itu belum mampu menutup seluruh celah keamanan. Rusia memang bertempur bersama tentara Mali, tetapi ketegangan di lapangan tetap ada dan serangan akhir pekan menunjukkan batas kemampuan bantuan tersebut.
FLA menyebut pasukan Rusia mundur dari Kidal setelah tercapai kesepakatan, dan video di media sosial memperlihatkan konvoi truk yang membawa tentara asing melewati jalan berpasir kota itu. INPACT mengatakan sekitar 200 personel Rusia telah meninggalkan Kidal, sementara Kementerian Luar Negeri Rusia menyatakan serangan berhasil dipukul mundur.
Bamako di bawah tekanan dan ancaman meluas
Dalam beberapa bulan terakhir, kelompok Islamis juga memperketat tekanan terhadap Bamako dengan mengendalikan aliran bahan bakar ke ibu kota. Pada Sabtu, warga Bamako melihat militan bermotor melintas bebas di pinggiran kota pada siang bolong, sesuatu yang memunculkan rasa waspada baru di tengah penduduk.
Andrew Lebovich dari Clingendael’s Conflict Research Unit menyebut serangan itu sebagai operasi besar dari sisi cakupan, skala, dan koordinasi. Ia menegaskan bahwa operasi semacam itu membutuhkan banyak perencanaan, dana, dan dukungan logistik.
Dufka mengingatkan bahwa jika situasi terus memburuk dan kelompok jihad mulai melampaui agenda lokal mereka, ancamannya bisa menjalar lebih jauh. Ia menyebut bahwa setelah hampir 20 tahun intervensi militer oleh berbagai mitra internasional, kelompok jihad justru memperluas area operasi mereka.
Pertaruhan politik di masa depan Mali
Bagi JNIM, fokus saat ini tampaknya bukan serangan ke luar negeri, melainkan memperkuat posisi di Mali dan merebut pengaruh politik. Dufka menilai kelompok itu semakin berupaya membangun sistem paralel di wilayah yang mereka kuasai, termasuk lewat mekanisme keadilan, pajak, dan kepolisian.
Pola itu menunjukkan bahwa konflik di Mali tidak hanya soal perebutan wilayah, tetapi juga soal siapa yang mampu mengatur kehidupan sehari-hari warga. Dalam situasi seperti ini, ruang bagi kompromi politik menjadi sangat sempit, sementara ketidakpastian tentang arah aliansi JNIM dan FLA justru makin besar.
Dufka menegaskan bahwa “there appears to be no military solution to this conflict,” sebuah peringatan yang menyoroti keterbatasan pendekatan keamanan murni. Di tengah negara-negara Sahel yang sama-sama dilemahkan insurgensi berlapis, Mali kini berada di titik rapuh yang bisa menentukan apakah negara itu masih bisa dipertahankan utuh atau justru makin terpecah.
-
-
-
-
