Human Rights Watch mendesak FIFA meminta pemerintah Amerika Serikat membuat “ICE Truce” untuk Piala Dunia tahun ini, sehingga ada jaminan publik dari otoritas federal untuk tidak melakukan operasi penegakan imigrasi di pertandingan dan area venue. Desakan itu muncul lewat laporan yang menyoroti risiko pelanggaran hak asasi bagi atlet, penonton, dan pekerja saat turnamen digelar di AS, Kanada, dan Meksiko.
HRW menilai FIFA perlu bertindak cepat karena Piala Dunia 2026 akan menjadi edisi pertama dengan 48 tim dan diperkirakan menarik jutaan penggemar ke 11 kota tuan rumah di Amerika Serikat. Organisasi itu juga meminta Gianni Infantino dan jajaran FIFA menggunakan pengaruh mereka untuk menekan pemerintahan Trump agar menghormati hak dasar para pihak yang terlibat dalam turnamen.
Seruan HRW soal “ICE Truce”
Dalam laporannya, HRW meminta FIFA mendorong penghentian operasi imigrasi yang dinilai agresif di sekitar lokasi Piala Dunia. Organisasi itu menyebut langkah konkret yang diperlukan mencakup pembatalan larangan perjalanan yang diskriminatif, perlindungan hak anak, serta komitmen untuk menjaga kebebasan berkumpul dan kebebasan berbicara.
HRW memakai istilah “ICE Truce” sebagai gagasan yang terinspirasi dari “Olympic Truce” di Yunani kuno. Dalam tradisi itu, kota-kota yang sedang bertikai menghentikan permusuhan agar atlet dan penonton bisa bepergian dengan aman menuju ajang olahraga.
Kekhawatiran atas penegakan imigrasi
Kekhawatiran terhadap kondisi bagi pengunjung menguat setelah kelompok advokasi merilis peringatan perjalanan. Peringatan itu menyebut wisatawan yang datang ke AS untuk Piala Dunia dapat menghadapi penahanan sewenang-wenang, deportasi, profiling rasial, pemeriksaan perangkat elektronik, bahkan risiko perlakuan kejam atau tidak manusiawi di fasilitas penahanan imigrasi.
Isu ini juga berkaitan dengan kebijakan keras pemerintah Donald Trump yang selama ini identik dengan pengerahan U.S. Immigration and Customs Enforcement atau ICE. Kelompok hak asasi menilai kebijakan tersebut telah memicu pelanggaran kebebasan berbicara dan hak atas proses hukum yang semestinya, serta menciptakan rasa tidak aman terutama bagi kelompok minoritas.
Respons pemerintah dan FIFA
Juru bicara Gedung Putih Davis Ingle mengatakan Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi salah satu ajang terbesar dan paling spektakuler dalam sejarah, sekaligus membutuhkan koordinasi erat antara pemerintahan Trump, FIFA, serta mitra federal, negara bagian, dan lokal. Ingle juga menyebut pemerintah fokus memastikan pengalaman yang aman bagi semua pengunjung.
Dari sisi Departemen Keamanan Dalam Negeri AS, seorang juru bicara mengatakan lembaganya akan bekerja dengan mitra lokal dan federal untuk mengamankan turnamen sesuai hukum federal dan Konstitusi AS. Pihak DHS menegaskan bahwa pengunjung internasional yang datang secara legal “tidak perlu khawatir” dan menambahkan bahwa penegakan imigrasi ditujukan kepada mereka yang berada di AS secara ilegal.
Sorotan pada penghargaan perdamaian FIFA
HRW juga menyoroti keputusan FIFA yang memberi penghargaan perdamaian perdana kepada Trump pada Desember lalu. Organisasi itu menyebut telah mengirim surat kepada Infantino untuk meminta rincian soal nominasi, juri, ketentuan acuan, dan proses seleksi penghargaan tersebut.
Dalam laporan itu, HRW memperingatkan bahwa penghargaan semacam itu berisiko mendorong tudingan “sportswashing” terhadap FIFA, terutama jika turnamen besar itu berlangsung di tengah kekhawatiran soal hak asasi dan perlakuan terhadap pengunjung. Sampai saat ini, Reuters menyebut sudah menghubungi FIFA untuk meminta tanggapan atas laporan dan desakan terbaru tersebut.
