Pemerintah Donald Trump berpendapat tenggat 1 Mei untuk mendapat persetujuan Kongres atas perang AS-Israel melawan Iran tidak lagi relevan karena gencatan senjata dengan Teheran masih berlangsung. Namun, klaim itu langsung memicu perdebatan hukum dan politik karena Undang-Undang War Powers tidak memberi ruang yang jelas untuk menghentikan hitungan 60 hari setelah dimulai.
Aturan tersebut mewajibkan presiden meminta persetujuan Kongres atau menarik pasukan yang terlibat dalam permusuhan dalam waktu 60 hari sejak pemberitahuan perang disampaikan. Dalam kasus perang melawan Iran, batas waktu itu jatuh pada Jumat, tetapi pemerintah Trump menilai jeda pertempuran membuat hitungan tersebut seolah berhenti.
Apa yang dikatakan pemerintah Trump
Menteri Pertahanan Pete Hegseth menyampaikan kepada anggota Senat bahwa “60-day clock pauses, or stops” saat pertempuran terhenti. Dalam sidang di Komite Angkatan Bersenjata Senat, ia menekankan bahwa tidak ada lagi pertukaran serangan aktif sejak awal April sehingga, menurut pemerintah, permusuhan praktis sudah berakhir untuk tujuan War Powers Resolution.
Seorang pejabat yang dikutip Reuters mengatakan, “For War Powers Resolution purposes, the hostilities that began on Saturday, February 28, have terminated.” Pejabat itu juga menambahkan bahwa tidak ada lagi “exchange of fire” antara pasukan AS dan Iran sejak Selasa, 7 April.
Pemerintah juga menyoroti bahwa sejak negosiasi gencatan senjata dimulai, serangan langsung AS dan Iran nyaris berhenti. Meski begitu, situasi di lapangan belum sepenuhnya tenang karena Iran masih menahan Selat Hormuz dan Washington tetap mempertahankan blokade laut terhadap pelabuhan serta kapal Iran di selat itu.
Mengapa tenggat itu dipersoalkan
War Powers Resolution yang disahkan pada 1973 membatasi lama presiden AS dapat menjalankan perang tanpa izin legislatif. Setelah pasukan AS dikerahkan ke dalam permusuhan, presiden harus memberi tahu Kongres dalam 48 jam, lalu hitungan 60 hari dimulai.
Undang-undang itu memberi satu perpanjangan terbatas selama 30 hari, tetapi hanya untuk penarikan pasukan secara aman. Aturan tersebut tidak memberi izin untuk melanjutkan operasi tempur tanpa batas waktu, dan itulah yang menjadi titik sengketa dalam kasus Iran.
Trump dan Israel meluncurkan perang saat ini pada 28 Februari, tetapi notifikasi kepada Kongres baru disampaikan pada 2 Maret. Karena itu, pemerintah menyebut tenggat 60 hari berakhir pada 1 Mei.
Penolakan dari Demokrat dan pakar hukum
Interpretasi Hegseth ditolak keras oleh anggota Partai Demokrat dan para ahli hukum. Mereka menilai tidak ada ketentuan dalam War Powers Resolution yang memungkinkan hitungan 60 hari dibekukan hanya karena gencatan senjata dimulai.
Senator Virginia Tim Kaine menolak penafsiran itu di sidang Senat dan mengatakan ia tidak percaya statutanya mendukung pandangan tersebut. Senator California Adam Schiff juga menekankan bahwa pasukan AS masih aktif di kawasan itu, sehingga penghentian sebagian serangan tidak otomatis menghentikan kewajiban hukum.
Schiff mengatakan, “Ceasing to use some forces while using others does not somehow stop the clock.” Pandangan itu diperkuat oleh fakta bahwa bentrokan di sekitar Selat Hormuz masih terjadi, termasuk insiden ketika militer AS menembak dan menyita kapal kontainer berbendera Iran, Touska, pada 20 April.
Beberapa hari setelah itu, Iran disebut menangkap dua kapal dagang asing. Rangkaian kejadian ini membuat argumen tentang berakhirnya permusuhan tampak lebih rapuh, terutama karena operasi maritim tetap berlangsung di kawasan yang sama.
Perdebatan soal arti ‘hostilities’
Sengketa utama sebenarnya terletak pada definisi “hostilities” atau permusuhan. Pemerintah Trump menilai ketiadaan serangan udara dan tembakan langsung berarti jam hitung mundur bisa berhenti, sementara penentangnya berpendapat undang-undang tidak pernah menyebut gencatan senjata sebagai alasan untuk memulai ulang atau membekukan tenggat.
Bruce Fein, pakar hukum konstitusi dan internasional sekaligus mantan associate deputy attorney general, mengatakan resolusi itu “never says anywhere” bahwa tenggat 60 hari berhenti jika ada gencatan senjata. Kepada Al Jazeera, ia memperingatkan bahwa tafsir seperti itu akan mengubah undang-undang menjadi “simply a paper tiger”.
Fein juga menyinggung bahwa pemerintah seharusnya meminta deklarasi perang jika memang ingin dasar hukum yang lebih kuat. Menurutnya, Trump tidak mengajukan permintaan itu karena sudah tahu hasil pemungutan suara kemungkinan tidak akan berpihak pada Gedung Putih.
Alternatif yang dipertimbangkan pemerintah
Di tengah kebuntuan itu, sejumlah pihak dalam lingkaran pemerintahan disebut mempertimbangkan jalan lain, yakni memulai operasi baru dengan nama berbeda. Richard Goldberg, mantan direktur urusan penanggulangan senjata pemusnah massal Iran di Dewan Keamanan Nasional pada masa jabatan pertama Trump, mengatakan ia menyarankan agar operasi saat ini dialihkan menjadi misi baru yang bisa disebut “Epic Passage”.
Menurut Goldberg, operasi baru itu akan diposisikan sebagai misi pembelaan diri yang berfokus pada pembukaan kembali selat, sambil tetap mempertahankan hak untuk melakukan aksi ofensif demi memulihkan kebebasan navigasi. Ia menyebut pendekatan itu sebagai cara untuk menyelesaikan persoalan tenggat hukum.
Namun, usulan tersebut belum menghapus keberatan politik di Kongres. Pada hari yang sama, upaya keenam di Senat untuk membatasi kewenangan Trump menggunakan War Powers Resolution gagal dengan suara 50-47, dan pemungutan suara berlangsung hampir sepenuhnya mengikuti garis partai.
Reaksi politik di Kongres
Walau mayoritas Partai Republik menolak pembatasan terhadap Trump, Senator Susan Collins dari Maine memilih berbeda dan mendukung Demokrat. Ia menegaskan bahwa wewenang presiden sebagai panglima tertinggi tidak tanpa batas dan mengatakan tenggat 60 hari “not a suggestion, it is a requirement”.
Pernyataan Collins menunjukkan masih ada perbedaan pandangan di internal Partai Republik soal seberapa jauh Gedung Putih bisa menafsirkan ulang hukum perang. Di sisi lain, penolakan Demokrat menegaskan bahwa isu ini bukan sekadar soal strategi militer, tetapi juga soal batas kekuasaan eksekutif dalam penggunaan kekuatan bersenjata.
Pemerintah Trump kini bertaruh bahwa gencatan senjata akan cukup untuk menahan hitungan War Powers Resolution, tetapi lawan politik dan para ahli hukum menilai dasar hukumnya lemah. Selama aktivitas militer dan operasi maritim di Selat Hormuz masih berlangsung, perdebatan tentang apakah tenggat 60 hari benar-benar berhenti atau tidak masih akan terus menjadi pusat perhatian di Washington.