Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO menggambarkan situasi kesehatan di Palestina sebagai krisis kemanusiaan yang terus memburuk. Di wilayah Palestina yang diduduki, termasuk Yerusalem Timur, layanan kesehatan disebut berada dalam kondisi sangat berat akibat konflik berkepanjangan, serangan yang belum berhenti, dan akses bantuan yang masih terbatas.
Beban terbesar terasa di Gaza, ketika rumah sakit tidak lagi mampu bekerja normal dan kebutuhan medis dasar semakin sulit dipenuhi. Ribuan warga sipil masih menjadi korban, sementara obat-obatan menipis dan layanan darurat hanya berjalan dalam kapasitas terbatas.
Lonjakan korban jiwa dan luka terus terjadi
Direktur WHO untuk Wilayah Mediterania Timur, Dr. Hanan Balkhy, menyampaikan bahwa sejak Oktober 2023 lebih dari 72.000 orang meninggal dunia dan 182.000 lainnya terluka. Ia juga menyebut, “Pada 2025 saja, hampir 26.000 kematian baru telah dilaporkan.”
Balkhy menjelaskan bahwa meski gencatan senjata pada Oktober 2025 telah diberlakukan, kekerasan terhadap warga sipil tetap berlangsung. Kondisi itu membuat layanan kesehatan belum pulih, sementara jalur bantuan kemanusiaan masih menghadapi banyak pembatasan.
Rumah sakit Gaza menghadapi tekanan berat
WHO menyebut tidak ada satu pun rumah sakit di Gaza utara yang beroperasi, dan tidak ada rumah sakit di Gaza yang bisa berfungsi penuh. Situasi ini memperlihatkan betapa rapuhnya sistem kesehatan di wilayah tersebut setelah berbulan-bulan terdampak konflik.
Lebih dari setengah stok obat penting juga dilaporkan habis, sedangkan ribuan pasien masih memerlukan evakuasi medis segera. Di saat yang sama, penyakit menular terus menyebar karena kepadatan penduduk dan kondisi sanitasi serta kesehatan yang makin memburuk.
WHO juga menyoroti tingginya kebutuhan layanan kesehatan mental serta meningkatnya risiko bagi ibu dan bayi baru lahir. Tekanan terhadap layanan kesehatan tidak hanya muncul di Gaza, tetapi juga merembet ke Tepi Barat.
Kondisi Tepi Barat ikut memburuk
Di Tepi Barat, WHO mengonfirmasi situasi kesehatan semakin sulit akibat kekerasan yang meningkat dan pembatasan akses. Krisis finansial yang dialami otoritas Palestina juga ikut menekan kemampuan layanan kesehatan di lapangan.
Dalam kondisi itu, rumah sakit umum hanya mampu menyediakan layanan darurat. Situasi tersebut membuat pelayanan kesehatan rutin dan penanganan lanjutan bagi pasien menjadi semakin terbatas, terutama bagi kelompok yang membutuhkan perawatan berkelanjutan.
Bantuan WHO masih berjalan di tengah keterbatasan
Di tengah kondisi yang berat, WHO bersama para mitranya tetap berupaya mempertahankan layanan kesehatan. WHO menyebut telah mengirim lebih dari 4.000 metrik ton pasokan medis darurat ke Gaza dan memfasilitasi pengiriman bahan bakar agar sistem kesehatan tetap berjalan.
Lembaga itu juga terus memperluas perawatan serta pengobatan darurat bagi korban luka. Namun, WHO menegaskan bahwa kebutuhan di lapangan jauh lebih besar dibandingkan kemampuan respons yang ada saat ini.
Untuk mendukung penanganan kesehatan pada 2025, WHO telah mengajukan anggaran senilai 648 juta dolar AS atau sekitar Rp11,4 triliun. Sampai saat ini, baru 75 persen dari kebutuhan tersebut yang terpenuhi.
WHO minta perlindungan lebih kuat untuk layanan kesehatan
Balkhy menegaskan bahwa pernyataan politik saja tidak cukup untuk menjaga operasi kemanusiaan di Palestina. Ia menilai perlindungan terhadap layanan kesehatan harus menjadi prioritas agar fasilitas medis, tenaga kesehatan, dan jalur bantuan bisa tetap berfungsi.
WHO juga mendesak agar pembatasan terhadap pasokan medis penting dan tim medis darurat dicabut. Selain itu, dukungan internasional dinilai dibutuhkan untuk memulihkan dan memperluas layanan kesehatan, mengurangi ketergantungan pada evakuasi medis, dan membuka kembali jalur rujukan dari Tepi Barat.
Dengan kondisi rumah sakit yang kolaps, obat yang terus menipis, dan akses bantuan yang belum lancar, krisis kesehatan di Palestina masih menjadi persoalan mendesak yang memerlukan respons lebih kuat dari komunitas internasional.
