Otoritas pajak Amerika Serikat sedang mempertimbangkan langkah baru yang bisa mengubah cara data warga dan non-warga dicatat di formulir pajak. Internal Revenue Service atau IRS disebut sedang membahas apakah status kewarganegaraan perlu dicantumkan di formulir pajak tahun depan, di tengah dorongan pemerintahan Trump untuk menghubungkan lembaga federal dengan operasi penegakan imigrasi yang lebih luas.
Dua versi Form 1040, formulir utama yang dipakai individu untuk melaporkan penghasilan dan mengklaim manfaat pajak, sedang dipertimbangkan oleh pejabat IRS. Salah satu versi hanya memuat pembaruan kecil untuk menyesuaikan perubahan undang-undang pajak, sementara versi lain menambahkan kotak centang bertuliskan: “Check this box if you are a non-U.S. citizen or have dual citizenship.”
Tekanan politik dan arah kebijakan
Wacana ini muncul saat pemerintah federal terus memperluas kerja sama antarinstansi dalam isu imigrasi. Departemen Keuangan, yang membawahi IRS, dan Departemen Keamanan Dalam Negeri menghabiskan banyak waktu pada 2025 untuk berupaya berkolaborasi, termasuk berbagi data pajak rahasia dengan pejabat imigrasi guna membantu kampanye deportasi pemerintahan Trump.
Pergerakan itu memicu perlawanan hukum. Seorang hakim federal pada November memblokir IRS agar tidak membocorkan data tersebut, dan pemerintah federal kemudian mengajukan banding atas putusan itu.
Posisi para wajib pajak imigran
Imigran, termasuk mereka yang tidak memiliki dokumen, tetap diwajibkan melapor pajak dan menggunakan formulir IRS yang sama dengan wajib pajak warga negara. Membayar pajak selama ini juga dipandang sebagai salah satu faktor penting bagi imigran tanpa dokumen untuk mendapatkan status hukum.
Karena itu, penambahan pertanyaan soal kewarganegaraan di formulir pajak berpotensi menambah sensitivitas baru dalam hubungan antara administrasi pajak dan penegakan imigrasi. Langkah semacam ini juga bisa memperkuat kesan bahwa data fiskal makin dekat dengan proses verifikasi status keimigrasian.
Apa yang diketahui sejauh ini
Tiga orang yang mengetahui situasi itu mengatakan pembahasan masih berlangsung di internal IRS. Mereka berbicara dengan syarat anonim karena khawatir akan konsekuensi profesional.
Perwakilan Departemen Keuangan menolak berkomentar pada Jumat. Hingga saat ini, belum ada pernyataan terbuka dari IRS mengenai apakah versi formulir dengan kotak centang status kewarganegaraan akan benar-benar dipakai.
Riwayat penggunaan data yang dipersoalkan
Isu ini juga mengingatkan kembali pada persoalan lama soal keamanan data wajib pajak. Pada Februari, IRS mengakui di pengadilan bahwa pihaknya keliru membagikan data lebih dari 42.000 wajib pajak kepada Departemen Keamanan Dalam Negeri.
Pernyataan itu menambah sorotan terhadap upaya pemerintah mengaitkan administrasi pajak dengan penegakan imigrasi. Dengan latar seperti itu, setiap perubahan pada Form 1040 kini dipandang bukan sekadar urusan administrasi, tetapi juga bagian dari perdebatan yang lebih besar soal batas penggunaan data federal.
