Prancis resmi melarang Menteri Keamanan Nasional sayap kanan Israel, Itamar Ben-Gvir, memasuki wilayahnya setelah video yang memperlihatkan dirinya mengejek aktivis flotila memicu kecaman internasional. Langkah ini menempatkan Ben-Gvir di pusat tekanan diplomatik baru dari Eropa.
Menteri Luar Negeri Jean-Noel Barrot mengumumkan keputusan itu di X pada Sabtu. Ia menyebut tindakan Ben-Gvir terhadap warga Prancis dan Eropa yang berada di kapal Global Sumud Flotilla sebagai perilaku yang tercela.
Ben-Gvir sebelumnya mengunggah video di media sosial yang memperlihatkan dirinya tampak berbangga saat para aktivis flotila berlutut di lantai, ditutup matanya, dan tangannya terikat di Pelabuhan Ashdod. Rekaman itu beredar luas setelah para aktivis dibawa setelah armada mereka dihentikan.
Penangkapan di perairan internasional memicu gelombang kecaman
Kapal-kapal flotila itu dicegat angkatan laut Israel di perairan internasional lepas pantai Siprus. Sekitar 430 peserta kemudian dibawa secara ilegal menurut keterangan yang disertakan dalam informasi yang beredar.
Gambar aktivis yang diseret di lantai memicu reaksi keras dari sejumlah negara. Italia, Prancis, Belanda, Kanada, dan Spanyol termasuk di antara negara yang memanggil duta besar Israel untuk menyampaikan protes.
Negara-negara itu mengecam perlakuan yang disebut “tidak dapat diterima” serta pelanggaran terhadap martabat manusia. Tekanan diplomatik ini membuat kasus Ben-Gvir berkembang dari insiden penahanan menjadi isu yang lebih luas di tingkat Eropa.
Barrot: Prancis tak bisa mentoleransi ancaman terhadap warganya
Barrot menegaskan bahwa Prancis tidak bisa menerima warga negaranya diancam, diintimidasi, atau mengalami kekerasan seperti itu, terutama bila dilakukan oleh pejabat publik. Ia juga mencatat bahwa tindakan Ben-Gvir telah dikecam oleh banyak tokoh pemerintah dan politik di Israel.
Dalam pernyataannya, Barrot menyebut rangkaian tindakan dan ucapan Ben-Gvir sebelumnya sebagai bagian dari pola yang panjang. Ia menuduh Ben-Gvir terlibat dalam hasutan kebencian dan kekerasan terhadap warga Palestina.
Barrot bahkan menyerukan agar Uni Eropa ikut menjatuhkan sanksi terhadap Ben-Gvir, mengikuti langkah serupa yang ia kaitkan dengan koleganya di Italia. Permintaan itu menandakan isu ini berpotensi meluas dari larangan masuk nasional menjadi pembahasan sanksi tingkat Uni Eropa.
