Anggota Parlemen Lebanon Rami Abu Hamdan menegaskan bahwa senjata Hizbullah masih dianggap penting untuk menjaga kedaulatan negaranya dari ancaman Israel. Ia menolak keras dorongan pelucutan senjata kelompok itu, sekaligus menolak normalisasi hubungan diplomatik antara pemerintah Lebanon dan Israel.
Pernyataan tersebut kembali menyoroti perdebatan lama di Lebanon tentang peran Hizbullah, arah kebijakan luar negeri, dan sejauh mana negara itu bisa mengandalkan kekuatan resminya sendiri. Abu Hamdan juga mengkritik bantuan militer Amerika Serikat yang disebutnya tidak membawa perubahan berarti bagi kemampuan pertahanan Lebanon.
Hizbullah disebut sebagai penahan ancaman
Dalam wawancara dengan kantor berita Tasnim, Abu Hamdan membela keberadaan persenjataan Hizbullah di tengah ketegangan kawasan yang masih tinggi. Ia menilai kelompok perlawanan itu memiliki peran besar dalam mencegah dominasi Israel atas Lebanon selama bertahun-tahun.
“Tentara Lebanon tidak mengusir Israel dari negara ini,” kata Abu Hamdan, seperti dikutip dari Tasnim News. Ia juga mengingatkan bahwa tanpa kelompok perlawanan, Israel tidak akan menarik pasukannya dari Lebanon, Beirut, dan Lembah Bekaa Barat pada periode 1982 hingga 1983.
Bagi Abu Hamdan, pembahasan pelucutan senjata tidak bisa dipisahkan dari ancaman yang masih ia anggap nyata. Ia menegaskan bahwa selama ancaman Israel tetap ada, senjata Hizbullah akan tetap berada di tangan perlawanan.
Kritik terhadap bantuan militer AS
Abu Hamdan juga menyoroti bantuan militer Amerika Serikat kepada Lebanon yang menurutnya tidak memberikan efek besar pada keseimbangan kekuatan. Ia menyebut bantuan sebesar $230 juta kepada Tentara Lebanon hanya berisi perlengkapan seperti ban kendaraan dan truk kargo.
Menurutnya, bantuan seperti itu tidak cukup untuk menghadapi Israel dalam konteks konflik yang lebih luas. Karena itu, ia menilai keberadaan senjata Hizbullah masih menjadi unsur penting dalam pertahanan Lebanon.
Ia juga meminta para pejabat Lebanon mengubah fokus sikap politik mereka. “Untuk sekali ini saja, pejabat pemerintah Lebanon harus mengancam Israel alih-alih Hizbullah,” ujarnya.
Penolakan terhadap normalisasi
Abu Hamdan menolak gagasan normalisasi hubungan antara Lebanon dan Israel. Ia bahkan menyampaikan pernyataan keras terhadap pejabat yang mendukung langkah tersebut.
“Setiap pejabat di Lebanon yang ingin menormalisasi hubungan dengan Zionis harus secara pribadi menjadi warga negara Israel,” katanya.
Ia menambahkan bahwa penolakan terhadap normalisasi tidak hanya datang dari komunitas Syiah, tetapi juga dari kelompok Kristen, Druze, dan kelompok lain di Lebanon. Menurut dia, sikap itu mencerminkan penolakan luas di dalam masyarakat terhadap hubungan resmi dengan Israel.
Abu Hamdan juga meyakini mayoritas rakyat Lebanon menentang upaya pelucutan senjata Hizbullah. Ia berpendapat bahwa pihak yang mendorong pelucutan senjata tidak menawarkan alternatif nyata untuk mempertahankan negara.
“Jika senjata Hizbullah tidak ada, Israel bahkan tidak akan bernegosiasi dengan pemerintah Lebanon,” ujarnya.
Sorotan terhadap sikap pemerintah Lebanon
Dalam bagian lain pernyataannya, Abu Hamdan mengkritik Menteri Luar Negeri Lebanon Youssef Rajji karena sikapnya terhadap Iran. Ia menyebut posisi Rajji sebagai sesuatu yang memalukan dan menilai sang menteri lebih mewakili kepentingan Lebanese Forces serta tokohnya, Samir Geagea, daripada kepentingan nasional Lebanon.
Ia juga memuji respons Iran atas kritik yang muncul terhadap sikap tersebut. Menurut dia, pihak Iran menyikapinya dengan tenang dan berhati-hati.
Di tengah perdebatan yang belum mereda, Abu Hamdan menegaskan bahwa hubungan Lebanon dan Iran akan tetap terjaga. Sikap ini sekaligus memperlihatkan bagaimana isu Hizbullah, Iran, dan Israel masih menjadi titik paling sensitif dalam politik Lebanon saat ini.
Source: www.suara.com-
-
-
-
