Ancaman nuklir global kembali mencuat setelah Stockholm International Peace Research Institute atau SIPRI mencatat negara-negara pemilik senjata nuklir terus memperluas dan memodernisasi persenjataan mereka. Dalam laporan tahunan SIPRI Yearbook 2026, lembaga itu menilai arah perkembangan ini justru menjauh dari agenda pelucutan senjata yang selama puluhan tahun diupayakan komunitas internasional.
Temuan SIPRI menunjukkan risiko salah perhitungan militer makin besar di tengah ketegangan geopolitik yang belum mereda. Kondisi itu membuat stabilitas keamanan global berada dalam tekanan yang semakin serius, terutama karena sejumlah negara justru memperlihatkan kemampuan nuklirnya secara terbuka.
Persediaan nuklir dunia masih sangat besar
SIPRI mencatat sembilan negara pemilik senjata nuklir, yaitu Amerika Serikat, Rusia, Inggris, Prancis, China, India, Pakistan, Korea Utara, dan Israel, memiliki sekitar 12.187 hulu ledak nuklir per Januari 2026. Dari jumlah itu, sekitar 9.745 hulu ledak masih tersimpan dalam cadangan militer dan dapat digunakan kapan saja.
Sekitar 4.012 hulu ledak juga telah ditempatkan pada rudal atau pesawat pengebom strategis. Yang paling mengkhawatirkan, sekitar 2.100 hingga 2.200 hulu ledak berada pada status high operational alert, atau siaga operasional tingkat tinggi, sehingga bisa diluncurkan dalam hitungan menit.
Mayoritas hulu ledak siaga tinggi itu dimiliki Amerika Serikat dan Rusia. Peneliti senior SIPRI, Hans M Kristensen, mengatakan bukti yang ada menunjukkan negara-negara pemilik senjata nuklir mulai mengesampingkan komitmen pelucutan senjata dan memilih “memamerkan otot nuklir mereka”.
Amerika Serikat dan Rusia tetap jadi pusat kekuatan
Dua negara itu masih mendominasi peta nuklir dunia dengan menguasai sekitar 83% dari total hulu ledak siap pakai. Keduanya juga memegang sekitar 86% dari seluruh senjata nuklir di dunia.
Meski demikian, modernisasi arsenal mereka menghadapi hambatan berbeda. Amerika Serikat bergulat dengan persoalan perencanaan dan lonjakan biaya pengembangan sistem pertahanan strategis.
Beban itu makin berat setelah pemerintahan Presiden Donald Trump merencanakan pembangunan sistem pertahanan rudal Golden Dome, yang diperkirakan membutuhkan biaya hingga US$ 1,2 triliun. Di sisi lain, Rusia menghadapi kendala akibat sanksi Barat dan kebutuhan logistik yang meningkat karena perang di Ukraina.
SIPRI juga mencatat Moskow mengalami kegagalan dalam beberapa uji coba rudal balistik antarbenua Sarmat. Namun, Rusia mengklaim berhasil menguji rudal jelajah bertenaga nuklir Burevestnik sejauh 14.000 kilometer dan membangun fasilitas di Belarus untuk menempatkan rudal balistik jarak menengah Oreshnik.
Situasi keamanan makin rumit setelah perjanjian pengendalian senjata nuklir New START berakhir pada Februari 2026 tanpa kesepakatan pengganti. Kekosongan ini menambah ketidakpastian di tengah perlombaan senjata yang kembali menguat.
China mempercepat ekspansi arsenalnya
Di Asia, China menjadi negara dengan pertumbuhan arsenal nuklir tercepat. SIPRI memperkirakan jumlah hulu ledak nuklir China naik dari 600 menjadi 620 unit dalam setahun terakhir.
Lembaga itu juga menilai Beijing berpotensi menyamai jumlah rudal balistik antarbenua milik Amerika Serikat atau Rusia pada akhir dekade ini. Perkembangan tersebut mempertegas persaingan strategis di kawasan Indo-Pasifik yang terus meningkat.
Asia Selatan dan Korea Utara ikut memperkuat kemampuan
Ketegangan juga naik di Asia Selatan setelah India dan Pakistan sempat mengalami eskalasi militer pada Mei 2025. Saat itu, India melancarkan serangan udara ke fasilitas rudal Pakistan yang dikaitkan dengan operasional nuklir.
Setelah insiden itu, India terus mengembangkan hulu ledak jarak jauh yang mampu menjangkau seluruh wilayah China. Pakistan juga meningkatkan produksi bahan fisil untuk memperluas persenjataan nuklirnya.
Korea Utara pun terus memperkuat kapabilitas strategisnya. SIPRI memperkirakan Pyongyang sudah memiliki sekitar 60 hulu ledak nuklir dan aktif mengembangkan berbagai sistem rudal baru.
Negara itu juga terus menguji rudal balistik antarbenua berbahan bakar padat generasi terbaru, termasuk Hwasong-20. Langkah tersebut menjadi bagian dari target ekspansi arsenal nuklir Korea Utara yang terus berlanjut.
Diplomasi nuklir global makin rapuh
Di Timur Tengah, Israel tetap mempertahankan kebijakan ambiguitas soal kepemilikan senjata nuklir. Namun, peneliti SIPRI memperkirakan negara itu memiliki sekitar 90 hulu ledak nuklir.
Prancis dan Inggris juga mulai membatasi keterbukaan informasi terkait kapasitas nuklir mereka. Prancis mengumumkan penambahan hulu ledak pada Maret 2026 dan tidak lagi mempublikasikan ukuran spesifik arsenalnya.
Inggris turut menaikkan batas maksimum jumlah hulu ledak sesuai dokumen Integrated Review dan berencana membeli 12 jet tempur F-35A berkemampuan nuklir dari Amerika Serikat untuk kebutuhan NATO. Langkah-langkah ini menunjukkan modernisasi nuklir masih menjadi prioritas banyak negara besar.
Di saat yang sama, rezim non-proliferasi global terlihat makin rapuh. Konferensi Peninjauan Perjanjian Non-Proliferasi Nuklir atau NPT yang berakhir pada 22 Mei 2026 kembali gagal menghasilkan dokumen kesepakatan final, menandai kegagalan ketiga secara berturut-turut.
Direktur SIPRI, Karim Haggag, menyebut kegagalan itu sebagai “pukulan telak” bagi kesepakatan inti dalam perjanjian tersebut. Ia juga menilai dua faktor utama yang sangat memengaruhi keamanan global saat ini adalah kembalinya perang di antara negara-negara maju secara teknologi dan rapuhnya hubungan Amerika Serikat dengan para sekutunya.
Kombinasi itu membuat lanskap keamanan internasional semakin rumit dan memperbesar kekhawatiran atas risiko ketidakamanan global pada masa mendatang, terutama ketika modernisasi nuklir terus berjalan tanpa kemajuan berarti dalam pelucutan senjata.