Dunia kembali menyorot hubungan Amerika Serikat dan Iran setelah muncul draf nota kesepahaman berisi 14 poin yang disebut menjadi kerangka menuju penghentian perang. Dokumen yang dilaporkan media Iran itu memuat sejumlah langkah besar, mulai dari gencatan senjata permanen hingga pembukaan kembali Selat Hormuz.
Jika isi draf tersebut benar-benar dijalankan, maka perubahan yang diatur bukan hanya menyentuh hubungan bilateral AS-Iran, tetapi juga konflik di kawasan yang lebih luas. Sejumlah poinnya bahkan menyinggung pencabutan blokade Angkatan Laut AS, penangguhan sanksi, serta negosiasi lanjutan soal isu nuklir.
Apa yang dimuat dalam draf kesepahaman
Kantor berita semi-resmi Mehr melaporkan bahwa draf itu meminta penghentian perang secara permanen di semua front, termasuk Lebanon. Dokumen tersebut juga menegaskan komitmen AS untuk tidak ikut campur dalam urusan dalam negeri Iran dan menghormati kedaulatan Republik Islam.
Dalam rancangan itu, AS disebut perlu menarik pasukannya dari sekitar Iran. Dokumen yang sama juga meminta Washington menahan diri dari pengerahan pasukan tambahan maupun penerapan sanksi baru selama masa negosiasi.
Selat Hormuz dan blokade laut jadi sorotan utama
Salah satu poin paling penting dalam draf itu adalah pembukaan kembali Selat Hormuz dalam waktu 30 hari. Jalur strategis tersebut disebut akan dikelola oleh Iran setelah pencabutan blokade Angkatan Laut AS.
Mehr juga menyebut blokade laut AS terhadap Iran harus dicabut sepenuhnya dalam waktu 30 hari. Untuk memastikan pelaksanaannya, draf itu turut memasukkan mekanisme pemantauan.
Presiden AS Donald Trump bahkan disebut telah mengumumkan bahwa kesepakatan dengan Iran selesai. Ia juga mengumumkan pembukaan kembali Selat Hormuz dan pencabutan segera blokade Angkatan Laut AS.
Sanksi, aset beku, dan akses keuangan Iran
Draf kesepakatan itu juga menyentuh isu ekonomi yang sangat sensitif bagi Teheran. Salah satu bagiannya meminta penangguhan sanksi atas penjualan minyak, produk petrokimia, dan turunannya, sekaligus memberikan Iran akses penuh ke proses keuangannya.
Selain itu, dokumen itu menyerukan pelepasan aset Iran yang dibekukan senilai USD24 miliar atau sekitar Rp427 triliun dengan kurs Rp17.700 per USD. Separuh dari nilai tersebut disebut harus tersedia untuk Iran sebelum pembicaraan akhir dimulai.
Dalam tahap kesepakatan final, draf itu juga memuat rencana pencabutan penuh sanksi primer dan sekunder AS. Dokumen yang sama disebut mengarah pada penghentian resolusi Dewan Keamanan PBB dan Dewan Gubernur Badan Tenaga Atom Internasional yang terkait.
Negosiasi nuklir dibatasi pada isu tertentu
Draf tersebut menetapkan waktu negosiasi selama 60 hari untuk mencapai kesepakatan akhir. Fokusnya diarahkan pada isu nuklir, pencabutan sanksi, dan langkah yang berkaitan dengan penyelesaian ekonomi Iran.
Iran disebut akan menegaskan kembali komitmennya di bawah Perjanjian Non-Proliferasi Nuklir atau NPT untuk tidak memproduksi senjata nuklir. Namun, menurut laporan Mehr, agenda akhir tidak mencakup program rudal Iran maupun dukungan terhadap kelompok perlawanan.
Dalam laporan itu, pembahasan final hanya akan menyentuh nasib material yang diperkaya, aktivitas pengayaan, pencabutan sanksi, dan rekonstruksi ekonomi Iran. Dengan kata lain, ruang negosiasi dibuat sempit agar fokus pembicaraan tidak melebar ke isu lain.
Rencana rekonstruksi dan syarat sebelum perundingan akhir
Draf kesepahaman juga memuat kewajiban bagi AS dan sekutunya untuk menyampaikan rencana rekonstruksi bagi Iran. Nilai rencana itu disebut minimal USD300 miliar atau sekitar Rp5.318 triliun dengan kurs Rp17.700 per USD.
Kesepakatan akhir nantinya akan disahkan melalui resolusi Dewan Keamanan PBB. Namun, Mehr melaporkan bahwa perundingan final tidak akan dimulai sebelum separuh aset Iran yang dibekukan dilepaskan, sanksi terhadap minyak Iran ditangguhkan, dan blokade Angkatan Laut dicabut.
Perubahan di detik-detik akhir negosiasi
Kantor Berita Tasnim melaporkan ada sejumlah perubahan yang masuk ke dalam draf pada menit-menit terakhir. Perubahan itu disebut mencakup ketentuan yang berkaitan dengan administrasi Selat Hormuz.
Tasnim juga mengutip sumber yang mengatakan bahwa jaminan soal kedaulatan dan integritas teritorial Lebanon dimasukkan pada tahap akhir. Poin tersebut disebut ikut berperan dalam tidak dilaksanakannya balasan yang direncanakan Iran atas serangan Israel di kawasan pinggiran selatan Beirut.
Di tengah masih kuatnya ketegangan regional, isi draf ini menunjukkan bahwa setiap langkah menuju kesepakatan AS-Iran akan sangat bergantung pada pembahasan soal keamanan, sanksi, nuklir, serta pengelolaan jalur strategis di kawasan.