Langkah terbaru pemerintah Taliban di Afghanistan memicu kekhawatiran baru di kalangan pegawai negeri: smartphone diminta dimatikan di banyak kantor pemerintahan. Bagi sebagian staf, kebijakan ini bukan sekadar soal perangkat, tetapi soal bagaimana mereka menjalankan pekerjaan sehari-hari.
Sejumlah pekerja pemerintah di berbagai wilayah Afghanistan mengatakan kepada AFP bahwa mereka mulai mematuhi perintah itu setelah surat larangan beredar luas di media sosial pekan lalu. Surat tersebut menyebut penggunaan smartphone bagi seluruh pegawai pemerintah dilarang, dengan pengecualian hanya bisa diberikan oleh pemimpin tertinggi.
Perintah yang menyentuh semua lini kantor
Surat yang beredar itu muncul di bawah lambang Mahkamah Agung, meski lembaga tersebut tidak menanggapi permintaan komentar dari AFP. Dalam isi surat, para kepala departemen diminta memberi tahu staf, baik level atas maupun bawah, bahwa penggunaan smartphone dilarang mulai 17 Juni.
Larangan itu disebut berlaku untuk seluruh pegawai di departemen militer dan sipil. Hingga Rabu siang, sejumlah departemen pusat masih terlihat membagikan informasi melalui grup WhatsApp mereka.
Dua juru bicara pemerintah Afghanistan juga tidak memberikan tanggapan atas kebijakan ini. Sementara itu, para pegawai di daerah mulai menerima instruksi langsung untuk berhenti memakai smartphone di kantor.
Dampak paling terasa di provinsi
Di Ghazni, yang terletak di antara Kabul dan Kandahar, para pegawai pemerintah mulai berpamitan dari ponsel pintar mereka pada Selasa malam. Seorang pejabat departemen pertambangan dan minyak, Irfan Andarh, menulis dalam grup WhatsApp yang dilihat AFP bahwa penggunaan smartphone di seluruh kantor di provinsi itu dilarang mulai Rabu.
Ia juga menyebut para pegawai tetap bisa dihubungi lewat panggilan telepon dan email. Seorang pekerja kota di Ghazni, yang meminta namanya tidak disebutkan karena alasan keamanan, mengatakan staf sudah diperingatkan bahwa siapa pun yang memakai smartphone akan dipecat dan menghadapi tindakan hukum.
Di Badakhshan, wilayah terpencil di timur laut Afghanistan, seorang pegawai dinas informasi provinsi mengatakan pelanggaran aturan itu bisa dihukum enam bulan penjara. Ia mengatakan sebuah dekret lisan dari Emirat Islam Afghanistan dibacakan, lalu seluruh kepala departemen diminta memastikan tidak ada pegawai kantor Taliban yang memakai smartphone.
Pekerjaan harian ikut terganggu
Sejauh ini, belum sepenuhnya jelas seberapa luas aturan tersebut diterapkan dan seberapa besar dampaknya di seluruh Afghanistan. Namun, tiga pegawai pemerintah di Badakhshan mengatakan kepada AFP bahwa pekerjaan mereka akan menjadi jauh lebih sulit.
Seorang pegawai departemen transportasi mengatakan ia biasa memakai WhatsApp untuk berbagi informasi soal pergerakan kargo. Menurut dia, larangan ini bisa mengganggu pekerjaan, bahkan membuatnya mustahil dilakukan.
Seorang guru juga menyebut kebijakan itu “truly heartbreaking” dan mengatakan smartphonenya sempat disita pada Rabu sebelum dikembalikan dengan peringatan agar tidak membawanya lagi. Ia menjelaskan aplikasi di ponsel sangat membantu untuk tetap terhubung dengan siswa dan mendengar masalah mereka, termasuk lewat grup WhatsApp tempat murid berbagi kesulitan kelas dan pertanyaan tugas.
Pegawai lain dari dinas pendidikan provinsi mengatakan ia memakai alat AI di smartphone untuk menerjemahkan dari bahasa ibu, Dari, ke Pashto, bahasa yang digunakan dalam komunikasi pemerintah. Ia menambahkan bahwa ia biasa mengirim balasan ke kementerian setelah proses itu, dan kini tidak tahu apa yang akan terjadi.
Bagian dari pola pembatasan yang lebih luas
Taliban telah memerintah hampir lima tahun dengan interpretasi ketat atas hukum Islam. Tahun lalu, akses broadband dibatasi di beberapa provinsi selama berminggu-minggu sebelum pemerintah tiba-tiba memutus internet dan jaringan telepon secara nasional.
Saat itu, aktivitas publik lumpuh selama dua hari. Layanan perbankan terhenti, pesawat tidak bisa terbang, rumah sakit dilanda kekacauan, sebelum komunikasi akhirnya dipulihkan. Keputusan terbaru soal smartphone kini menambah daftar pembatasan yang kembali mengubah cara kerja birokrasi dan kehidupan sehari-hari di Afghanistan.