Strait of Hormuz sempat kembali terbuka, tetapi ancaman yang lebih panjang terhadap perdagangan laut justru bergerak di tempat lain. Shadow fleet, armada kapal tua yang kerap melanggar sanksi dan diduga terlibat dalam sabotase kabel bawah laut, kini menjadi sumber gangguan baru bagi arus barang dan data global.
Kapal-kapal ini bergerak dalam wilayah abu-abu hukum yang membuat banyak negara sulit bertindak cepat. Rusia dan China disebut memanfaatkan celah itu untuk menciptakan penyangkalan yang masuk akal saat kabel putus dan insiden maritim lain terjadi.
Armada bayangan yang sulit dilacak
Shadow fleet terdiri dari tanker dan kapal kargo tua yang kepemilikannya tidak transparan dan kerap memakai bendera palsu. Polanya berulang, mulai dari mematikan automatic identification system, menyiarkan posisi palsu, melakukan transfer barang antarkapal, hingga sering ganti bendera dan nama.
China juga disebut memakai taktik serupa melalui kapal nelayan dalam armada milik negara. Sejumlah kapal shadow fleet juga dikaitkan dengan insiden pemutusan kabel bawah laut di Laut Baltik dan dekat Taiwan.
Contohnya, Newnew Polar Bear yang terdaftar di Hong Kong dan dimiliki China menyeret jangkar lebih dari 100 mil laut dan merusak pipa Balticconnector serta kabel-kabelnya. Pada November 2024, kapal kargo Yi Peng 3 berbendera China juga menyeret jangkar dan memutus dua kabel di Laut Baltik.
Di awal 2025, kapal Vasili Shukshin yang berbendera Belize dan dioperasikan Rusia disebut berlama-lama sekitar empat minggu di dekat Taiwan. Pada waktu yang hampir bersamaan, Shunxin-39 berbendera Kamerun dan diawaki kru China memutus kabel di lepas Taiwan setelah memakai hingga enam identitas AIS dan dua nama.
Celah hukum yang dimanfaatkan
Kasus Eagle S menunjukkan bagaimana celah hukum internasional menghambat respons negara-negara NATO. Pada Hari Natal 2024, kapal berbendera Kepulauan Cook yang terkait dengan shadow fleet Rusia itu memutus kabel listrik penghubung Finlandia dan Estonia serta merusak empat kabel data di zona ekonomi eksklusif Finlandia.
Estonia tidak melakukan investigasi atau naik ke kapal karena menafsirkan UNCLOS sebagai larangan memeriksa kapal di perairan internasional. Finlandia kemudian mengundang kapal itu masuk ke laut teritorialnya dan melakukan boarding, tetapi pengadilan Finlandia menyatakan tindakan itu tidak tepat karena pemutusan kabel terjadi di luar laut teritorial Finlandia.
Masalah intinya ada pada jarak antara lokasi pelanggaran dan tempat penegakan hukum memiliki kewenangan. Konvensi internasional tentang perlindungan kabel bawah laut berasal dari 1884, jauh sebelum era internet, sementara UNCLOS hanya memberi yurisdiksi penegakan atas kabel bawah laut di perairan teritorial.
Di luar itu, kewenangan menuntut biasanya jatuh ke negara bendera kapal. Banyak negara menjual bendera kemudahan tanpa memiliki kemauan atau kapasitas untuk menindak kejahatan yang terjadi di kapal-kapal tersebut.
Mengapa sulit dihentikan
Kapal shadow fleet memakai taktik untuk menghindari penangkapan, termasuk mematikan AIS setelah melewati lokasi kabel dan berlabuh di perairan internasional agar tidak bisa dinaiki. Sebagian juga memakai pengawalan kapal perang.
PBB juga dinilai tidak efektif karena Rusia dan China duduk di Dewan Keamanan. Di sisi lain, kerangka hukum kabel bawah laut ikut rumit karena peran sektor swasta, sebab penyedia konten dan hyperscaler seperti Google dan Meta memiliki sekitar 60 kabel bawah laut utama di dunia.
Aturan soal tanggung jawab mereka atas kerusakan dan kewajiban negara untuk melindungi kabel dari aktor lawan masih belum jelas. Kekaburan ini menambah ruang gerak bagi kapal-kapal yang memakai penyangkalan dan identitas palsu.
Langkah yang mulai ditempuh negara-negara
Negara-negara yang patuh hukum didorong membangun kerangka hukum bersama agar respons terhadap provokasi shadow fleet lebih cepat. Salah satu langkah awal adalah menyepakati pemahaman bersama soal aturan boarding terhadap kapal yang diduga memalsukan identitas.
Jika sebuah kapal memanipulasi AIS atau berganti nama dan bendera, itu bisa menjadi alasan yang wajar untuk menduga kapal tersebut tidak berkebangsaan. Berdasarkan Pasal 110 UNCLOS, kapal tanpa kewarganegaraan dapat dihentikan dan diperiksa oleh kapal perang negara mana pun untuk memeriksa dokumennya.
Jika kemudian dipastikan tidak memiliki kebangsaan, kapal itu dapat disita. Langkah tersebut juga membuka jalan untuk penanganan muatan secara sah kepada pembeli yang legitimate.
Denmark, Australia, dan Selandia Baru telah mengadopsi undang-undang zona keselamatan kabel untuk memberi kewenangan penegakan hukum langsung kepada penjaga pantai di zona ekonomi eksklusif. UNCLOS Pasal 56 dan 60 mengizinkan aturan seperti itu selama sempit dan tidak mengganggu kebebasan pelayaran.
Karena aturan zona keselamatan harus dibuat di tingkat domestik, negara-negara yang taat hukum didorong agar tidak membiarkan sistemnya terfragmentasi. Beberapa analis khawatir aturan ini memicu balasan China terhadap kapal berbendera Eropa di Laut China Selatan, tetapi China sudah mengklaim kewenangan penegakan hukum atas hampir seluruh wilayah laut itu.
Sanksi, intelijen, dan tekanan pasar
Langkah praktis lain datang dari sanksi dan intelijen keuangan. Penetapan sanksi Departemen Keuangan AS pada Januari 2025 terhadap 183 kapal tanker minyak, ditambah tindakan Inggris dan Uni Eropa, membuat muatan shadow fleet di terminal Baltik turun drastis pada Maret 2025.
Namun Rusia kemudian beradaptasi. Negara-negara juga bisa melacak pembayaran bendera lewat intelijen keuangan, mengungkap risiko kepada penanggung dan pembiaya, serta mendorong pencabutan bendera secara cepat untuk kapal yang memanipulasi AIS.
Secara diplomatik, negara-negara bisa menekan negara bendera agar membuat registri bendera daring yang bisa diverifikasi. Inisiatif 17 negara bernama Guiding Principles for Underwater Infrastructure Defence Exchanges, yang diumumkan di sela Shangri-La Dialogue, juga menyediakan kerangka kerja untuk melindungi kabel.
Peran sektor swasta dan target asuransi
Koordinasi dengan sektor swasta dinilai sama pentingnya. Operator kabel dan raksasa cloud sudah mendeteksi anomali di infrastruktur mereka, dan data itu bisa disalurkan ke pihak yang punya kewenangan bertindak.
Pemerintah dan sektor swasta juga dapat menggabungkan citra satelit dan data maritime domain awareness untuk memantau perilaku shadow fleet. Mereka bahkan dapat membuat basis data kapal publik agar pelaku swasta dan individu bisa menandai kapal-kapal yang bermasalah serta negara di belakangnya.
Ada pula usulan menempatkan petugas keamanan yang sudah dibersihkan di setiap konsorsium kabel besar, menyepakati ambang aktivitas mencurigakan yang seragam, dan membuat aliran data langsung ke operasi NATO Baltic Sentry dan Nordic Warden. Kedua operasi ini memang dirancang untuk melindungi kabel bawah laut.
Salah satu langkah lawfare yang dinilai paling kuat adalah menutup akses asuransi bagi shadow fleet. Sebagian besar asuransi kapal bayangan Rusia melewati pasar Eropa, sementara sebagian besar reasuransi dunia menyentuh AS atau Eropa.
Negara-negara bisa menekan kelompok P&I clubs internasional agar membuat blacklist real-time untuk kapal yang punya riwayat manipulasi AIS atau pelanggaran hukum lain. Jika akses asuransi ditutup, akses pasar armada bayangan juga akan terputus.
Kabel bawah laut membawa 99% data internasional, termasuk internet, transaksi keuangan, dan komunikasi militer. Selama celah hukum belum ditutup, shadow fleet akan tetap menjadi alat penting bagi Rusia dan China untuk menekan infrastruktur vital yang menopang perdagangan global.
