Di sebuah restoran kecil di Tokyo yang dipenuhi aroma momo Nepal, Budhathoki Samjhana kini menghadapi kemungkinan terbesar dalam hidupnya: kehilangan bisnis yang ia bangun dari nol. Di tengah Jepang yang menua cepat dan kekurangan tenaga kerja, aturan visa bisnis yang makin ketat justru mendorong banyak pemilik usaha asing ke posisi serba sulit.
Pemerintah Jepang memperketat aturan itu di tengah meningkatnya penolakan terhadap imigrasi dan kekhawatiran publik soal overtourism serta harga tanah yang melonjak. Perdana Menteri Sanae Takaichi juga mendorong regulasi yang lebih ketat bagi warga asing, setelah pemerintahnya bulan lalu mengumumkan kenaikan tajam biaya visa bagi sebagian turis untuk pertama kalinya dalam hampir 50 tahun.
Budhathoki, warga Nepal berusia 38 tahun, mengatakan mimpi yang ia kejar selama bertahun-tahun kini terasa hancur. Ia datang ke Jepang sebagai pelajar pada 2016, menabung selama bertahun-tahun, lalu membuka restoran pertamanya pada 2023.
Ia sempat membangun tiga usaha kuliner di Tokyo, dan pada Januari akhirnya bisa membawa putrinya yang berusia 14 tahun dari Nepal setelah terpisah selama satu dekade. Putrinya kini bersekolah di Jepang, tetapi masa depan keluarga itu ikut terancam jika izin tinggal bisnisnya tidak diperpanjang.
Perubahan paling berat bagi Budhathoki adalah kenaikan syarat modal untuk visa business manager menjadi 30 juta yen dari 5 juta yen. Ia menyebut angka itu mustahil dipenuhi, sementara masa transisi tiga tahun yang diberikan kepada pemegang visa tetap dianggap tidak cukup oleh banyak pelaku usaha.
Kekhawatiran serupa juga muncul di kalangan pemilik restoran lain di kawasan Okubo, Tokyo, yang dikenal dengan deretan kafe Vietnam, rumah makan kari India, dan restoran barbecue Korea. Sejumlah usaha yang berjalan baik tetap takut tidak mampu memenuhi syarat baru, meski mereka sudah beroperasi stabil.
Kasus Manish Kumar memperlihatkan dampak aturan itu di lapangan. Pemilik restoran India yang sudah tinggal di Jepang selama tiga dekade itu bahkan sudah diberi tahu bahwa visa bisnisnya tidak akan diperpanjang, meski ada masa tenggang.
Kumar tidak tahu pasti alasan penolakan itu, tetapi para ahli visa menyebut petugas imigrasi kini jauh lebih ketat. Mereka meminta lebih banyak dokumen, termasuk bukti pajak dan premi asuransi sosial.
Dalam sebuah pertemuan bulan lalu, Kumar menangis saat mengatakan bahwa anak-anaknya hanya berbicara bahasa Jepang, namun ia diminta kembali ke India. Pengalaman itu memicu reaksi besar, dan lebih dari 67.800 orang menandatangani petisi yang meminta penghentian aturan baru tersebut.
Pemerintah Jepang mulai memperketat pengawasan setelah kementerian kehakiman pada Mei tahun lalu meluncurkan rencana “zero illegal foreign residents” untuk merespons kekhawatiran publik. Di saat yang sama, Jepang tetap menghadapi masalah mendasar berupa angka kelahiran yang rendah dan populasi yang menyusut, sehingga imigrasi sebenarnya bisa membantu menahan penurunan jumlah penduduk.
Namun isu warga asing justru menjadi tema besar dalam pemilu majelis tinggi tahun lalu, yang ditandai oleh naiknya partai Sanseito dengan agenda “Japanese-first”. Partai itu menyebut imigrasi sebagai “silent invasion”, dan sejak menjabat pada Oktober, Takaichi berjanji melakukan penyaringan yang lebih ketat.
Aturan yang diserahkan pada bisnis kecil
Visa business manager awalnya dirancang untuk menarik para wirausahawan, tetapi menurut Kazuki Yuda, skema itu menjadi jalur mudah bagi calon pendatang yang tidak memiliki rencana bisnis nyata. Popularitas visa tersebut melonjak hingga sekitar 46.000 pemegang pada pertengahan 2025, naik 70 persen dari 2020, dengan sekitar setengahnya warga negara China menurut data pemerintah.
Yuda mengatakan ada pula calo properti yang memberi tahu orang bahwa visa bisa diperoleh hanya dengan membeli aset di Jepang. Daisuke Komori, penasihat urusan administratif lainnya, juga mengaku menolak calon klien, banyak di antaranya warga China, yang ingin pindah terutama demi pendidikan anak atau meninggalkan China.
Meski begitu, Yuda dan Komori sama-sama memperingatkan bahwa kebijakan yang lebih keras ini ikut menekan pemilik restoran kecil dan wirausahawan muda. Mereka menilai aturan baru tidak hanya menyasar penyalahgunaan sistem, tetapi juga menghantam pelaku usaha yang benar-benar menjalankan bisnis.
Salah satu syarat baru mewajibkan pemegang visa mempekerjakan warga negara Jepang atau penduduk jangka panjang. Bagi sebagian pengusaha di Tokyo, aturan ini terasa sulit diterapkan karena jumlah tenaga kerja menyusut dan status izin tinggal mereka sendiri juga tidak pasti.
Seorang pria Bangladesh berusia 30 tahun yang menjalankan bisnis perdagangan di Tokyo mengatakan jumlah pekerja Jepang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan. Ia juga mempertanyakan siapa yang mau melamar ke perusahaan dengan manajer yang status visanya tidak stabil dan harus diperpanjang setiap tahun.
Di parlemen pada April, Menteri Kehakiman Hiroshi Hiraguchi mengatakan tidak ada rencana untuk meninjau ulang aturan itu. Namun kementeriannya menyatakan akan merespons berdasarkan keadaan masing-masing kasus, sebuah sinyal bahwa tekanan terhadap pemegang visa bisnis masih akan berlanjut.