Argentina pernah berada di jajaran negara paling makmur di dunia, tetapi kemudian terjerumus dalam inflasi kronis, utang, dan kegagalan bayar berulang. Perjalanan itu menunjukkan bahwa pertumbuhan cepat dapat rapuh ketika institusi negara melemah dan belanja populis kehilangan pengawasan.
Pada awal abad ke-20, Argentina bahkan termasuk 10 negara dengan pendapatan per kapita tertinggi. Menjelang Perang Dunia I, tingkat pendapatan per kapitanya telah sejajar dengan Eropa Barat dan melampaui Italia, Portugal, serta Spanyol.
Kemajuan awal itu didukung modernisasi administrasi dan reformasi konstitusi pada 1853. Argentina kemudian menerapkan bentuk federal, undang-undang perdagangan, undang-undang perdata, serta undang-undang pendidikan yang membantu menarik investasi asing dan imigran Eropa sejak dekade 1870-an.
Angka-angka yang Memperlihatkan Perubahan
| Periode | Data Utama | Makna |
|---|---|---|
| 1913 | Pendapatan per kapita setara Eropa Barat | Puncak kemakmuran awal |
| 1946 | Cadangan emas dan devisa 1,1 miliar dolar AS | Posisi eksternal masih kuat |
| Akhir 1948 | Cadangan turun menjadi 258 juta dolar AS | Turun lebih dari 75 persen dalam dua tahun |
| 1949 | Inflasi tahunan 33,6 persen | Awal tekanan ekonomi yang berat |
Titik balik besar terjadi pada 1930 ketika depresi besar di Amerika Serikat menekan permintaan dunia terhadap komoditas pertanian. Ekonomi Argentina yang bertumpu pada ekspor mulai melemah, pengangguran meningkat, dan situasi itu membuka jalan bagi kudeta militer Jenderal Uriburu.
Setelah kudeta, partai politik dilarang dan Konstitusi 1853 ditangguhkan. Periode 1932 hingga 1943 di bawah aliansi Concordancia juga ditandai represi politik, kecurangan pemilu, korupsi, serta intervensi ketat terhadap sektor pertanian dan peternakan.
Masa tersebut kemudian dikenal sebagai infamous decade, karena dianggap mengakhiri kemajuan ekonomi-politik selama sekitar 50 tahun sebelumnya. Ketidakpuasan di kalangan militer berlanjut menjadi rangkaian pergantian kekuasaan sampai Juan Peron memenangkan pemilu pada 1946.
Janji Keadilan Sosial dan Masalah Pengawasan
Peron membawa gagasan keadilan sosial dan kemandirian ekonomi melalui perencanaan lima tahunan, nasionalisasi, serta dukungan bagi kesejahteraan buruh. Industri dalam negeri memperoleh kredit murah dan insentif pajak sebagai bagian dari strategi diversifikasi ekonomi.
Namun, kebijakan tersebut tidak diiringi pengendalian korupsi, pemisahan kekuasaan, dan supremasi hukum yang memadai. Menurut uraian www.kompas.com, praktik pembagian kekuasaan berdasarkan kedekatan politik merusak meritokrasi dan perlindungan hak kepemilikan.
Tekanan terhadap lembaga pengawas terlihat ketika empat dari lima hakim Mahkamah Agung dimakzulkan pada 1947 oleh Kongres yang didominasi kelompok Peronis. Langkah itu melemahkan peradilan sebagai penyeimbang independen dan memudahkan perubahan konstitusi pada 1949.
Di bidang ekonomi, pemerintah mengandalkan Instituto Argentino para la Promoción del Intercambio atau IAPI untuk mengatur harga produk pertanian dan peternakan. Lembaga yang dibentuk pada 1946 itu memiliki wewenang membeli produk lokal, menjualnya kembali, serta memonopoli ekspor serealia dan daging sapi.
IAPI diharapkan menjaga harga sekaligus menjadi sumber pendanaan di luar anggaran negara. Akan tetapi, mismanajemen dan korupsi membuat lembaga tersebut mengalami defisit yang akhirnya ditutup melalui bank negara dan bank sentral.
Pembiayaan itu mendorong jumlah uang beredar melonjak drastis dalam hitungan tahun. Ketika cadangan devisa menurun, harga ekspor pertanian melemah, dan impor bahan bakar serta mesin meningkat, tekanan terhadap perekonomian semakin besar.
Inflasi sebagai Lingkaran yang Sulit Diputus
Krisis 1948-1949 justru digunakan untuk memperluas peran negara, termasuk melalui nasionalisasi sumber daya energi, mineral, dan layanan publik. Ambisi ekonomi nasionalis tersebut menambah beban anggaran, sementara defisit ditangani dengan pencetakan uang baru melalui bank sentral.
Dampaknya adalah inflasi kronis dan instabilitas ekonomi yang bertahan lama. Sejak Perang Dunia II berakhir, Argentina tercatat mengalami tujuh kali gagal bayar utang, sementara sejak 1945 negara itu hanya sepuluh kali mencatat inflasi tahunan di bawah 10 persen.
Ketidakstabilan politik memperberat masalah ekonomi karena Argentina kembali mengalami sedikitnya tiga kudeta militer setelah Peron lengser pada 1955. Kenaikan harga yang tajam juga menjadi faktor sensitif yang mendorong turbulensi politik dan menghambat pertumbuhan.
Pengalaman Argentina menegaskan bahwa program yang tampak berpihak kepada masyarakat dapat berbalik merugikan tanpa institusi yang kredibel. Stabilitas harga, akuntabilitas fiskal, independensi moneter, dan sistem kontrol kekuasaan menjadi fondasi yang tidak dapat digantikan oleh kemajuan ekonomi jangka pendek.