Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS ke-17 yang berlangsung di Rio de Janeiro pada 6 Juli 2023, menarik perhatian dunia dengan pidato kritis Presiden Brazil, Luiz Inácio Lula da Silva. Dalam pidatonya, Lula mengecam peningkatan belanja militer global, yang ia anggap sebagai dampak negatif dari kebijakan NATO. Ia menyatakan bahwa alokasi yang lebih besar untuk sektor pertahanan menunjukkan jeratan prioritas yang keliru dalam kebijakan global.
Lula menggarisbawahi bahwa negara-negara maju lebih mudah mengalokasikan anggaran yang besar untuk militer—sekitar 5 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB)—dan kurang berkomitmen terhadap bantuan pembangunan yang sejatinya hanya memerlukan 0,7 persen. “Ini menunjukkan bahwa sumber daya untuk melaksanakan Agenda 2030 sebenarnya ada, tetapi tidak tersedia karena kurangnya prioritas politik,” tutur Lula. Dengan tegas, ia menekankan bahwa dunia lebih cenderung berinvestasi dalam perang dibandingkan dengan perdamaian.
Risiko meningkatnya ketegangan geopolitik juga menjadi sorotan bagi Lula. Ia memperingatkan tentang potensi bencana nuklir yang semakin mendekat jika perlombaan senjata terus berlanjut. Kekhawatiran terhadap penyalahgunaan lembaga internasional seperti Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA) juga disampaikan. Lula mengungkapkan bahwa ada risiko merusak kredibilitas lembaga penting bagi perdamaian dunia, mirip dengan insiden di masa lalu terkait Organisasi Pelarangan Senjata Kimia.
Dalam konteks tersebut, posisi Brazil sebagai negara yang menolak kekerasan bersenjata sangat jelas. Lula menekankan komitmen negaranya terhadap perdamaian, sehingga menciptakan “Kelompok Sahabat Perdamaian” yang dirancang untuk menjembatani dialog serta mencari solusi damai untuk konflik-konflik yang terjadi, termasuk di Gaza, Ukraina, dan Haiti. “Kelompok ini berupaya untuk mengidentifikasi kemungkinan jalan mengakhiri permusuhan,” ungkapnya, menandakan bahwa Brazil berperan aktif dalam menawarkan solusi dari belahan bumi selatan.
Di KTT BRICS ini, kehadiran Prabowo Subianto, Menteri Pertahanan Indonesia, menambah nuansa diplomasi yang lebih luas. Indonesia, yang baru-baru ini menjadi anggota BRICS, mencoba mengukuhkan posisi anggotanya dalam diskursus global yang sedang berlangsung. Prabowo mengambil catatan penting dari pernyataan Lula yang bisa menjadi bahan pertimbangan bagi kebijakan pertahanan Indonesia di masa depan, terutama dalam konteks memperkuat kerjasama antarnegara berkembang.
Pidato Lula tidak hanya menjadi pengingat akan tantangan besar yang dihadapi dunia saat ini, tetapi juga sejalan dengan ajakan untuk berinvestasi dalam solusi damai dan pembangunan berkelanjutan. KTT ini menjadi ajang bagi negara-negara anggota untuk merumuskan strategi bersama dalam mengatasi berbagai tantangan, termasuk peningkatan belanja militer yang dirasakan dapat menimbulkan lebih banyak ketidakpastian.
Dalam konteks lebih luas, pernyataan Lula juga menggambarkan frustasi banyak negara terhadap kebijakan negara-negara maju yang sering kali terlihat lebih mendahulukan tindakan militer dibandingkan penyelesaian diplomatik. Sementara itu, dukungan dari Prabowo dan representasi dari negara berkembang lainnya menjadi langkah strategis dalam memperkuat narasi bersama mengenai pembangunan berkelanjutan dan komitmen terhadap perdamaian.
Dari KTT BRICS ini, terlihat bahwa dialog terbuka dan kerjasama antarnegara akan sangat diperlukan dalam menghadapi era ketidakpastian dan tantangan global yang terus berubah. Hal ini menjadi penting untuk mendorong negara-negara berkembang agar lebih berperan dalam keputusan global yang berdampak pada keamanan dan kesejahteraan masyarakat dunia.
