Presiden Donald Trump mengambil langkah strategis dengan memperpanjang tenggat tarif dagang hingga 1 Agustus 2025. Keputusan ini muncul di tengah kebutuhan mendesak untuk mencapai kesepakatan dagang dengan berbagai negara, termasuk Uni Eropa. Awalnya, Trump telah menetapkan 9 Juli sebagai tenggat yang dikenal sebagai “Hari Pembebasan Tarif,” di mana negara-negara yang belum menandatangani perjanjian akan dikenai tarif balasan yang lebih tinggi. Namun, dengan kemajuan yang terbatas—hanya tiga negara, yaitu Tiongkok, Inggris, dan Vietnam, yang menandatangani kesepakatan—time frame tersebut harus diperpanjang guna memberikan kesempatan lebih bagi negosiasi yang produktif.
Kemajuan dengan Uni Eropa
Perpanjangan tenggat ini banyak dipengaruhi oleh terobosan dalam pembicaraan perdagangan antara AS dan Uni Eropa. Pejabat tinggi di kedua belah pihak mengindikasikan bahwa mereka hampir mencapai kerangka kesepakatan yang akan mencakup tarif 10%. Menteri Keuangan AS, Scott Bessent, menjadi salah satu pendorong utama perpanjangan ini, mengingat negosiasi dengan Uni Eropa dan beberapa negara lainnya telah berada di tahap akhir. Juru Bicara Perdagangan Uni Eropa, Olof Gill, juga mengonfirmasi bahwa pembicaraan telah berlangsung intensif dengan Menteri Perdagangan AS, Howard Lutnick, dan Perwakilan Dagang Jamieson Greer.
Sikap Trump terhadap Uni Eropa yang berubah pasca ancaman tarif 50% terhadap produk Eropa pada Mei lalu, mempercepat upaya negosiasi. Uni Eropa berupaya mencegah eskalasi tarif yang dapat merugikan industri mereka. Namun, AS tetap ingin mempertahankan tarif tinggi pada beberapa sektor strategis, khususnya otomotif dan baja, meski produk-produk dari Eropa seperti pesawat terbang dan produk pertanian bisa jadi mengalami pengurangan tarif jika kesepakatan tercapai.
Negosiasi dengan Negara Lain
Sementara kemajuan terlihat dalam pembicaraan dengan Uni Eropa, situasi dengan negara lain menunjukkan dinamika yang berbeda. Banyak negara, termasuk Jepang dan Korea Selatan, menerima surat dari Trump yang mengumumkan tarif baru sebesar 25% pada sektor otomotif. Dalam rapat kabinet, Trump mengungkapkan bahwa tawaran dari mitra dagang jauh dari harapannya. Ungkapnya, banyak negara menawarkan akses penuh ke pasar AS, tetapi tidak mau menghadapi tarif yang sepadan.
India, meskipun awalnya diramalkan sebagai calon mitra penting, kini mengadopsi posisi yang lebih tegas. Selain itu, ketidakpastian tentang bagaimana tarif 10% terhadap negara-negara BRICS, termasuk India, akan berpengaruh pada negosiasi menjadi kekhawatiran tersendiri.
Sementara itu, negara-negara Asia Tenggara seperti Indonesia, Kamboja, dan Thailand dilaporkan memberikan tawaran substantif dalam dua minggu terakhir dan berpotensi menandatangani kesepakatan dagang dalam waktu dekat. Brasil juga terlibat aktif dalam pembicaraan bilateral dengan AS untuk menurunkan tarif pada produk tertentu.
Tantangan dalam Negosiasi
Meskipun ada beberapa kemajuan, tantangan terbesar dalam proses negosiasi adalah ketidakjelasan visi kesepakatan dari pihak AS. Mitra dagang merasa tidak mendapatkan kepastian mengenai arah dan kesepakatan yang diinginkan. Selain itu, tarif yang diterapkan pada sektor-sektor kunci seperti otomotif dan farmasi dianggap sebagai kendala dalam mencapai perjanjian yang saling menguntungkan.
Sementara perpanjangan tenggat tarif memberikan ruang tambahan untuk negosiasi, keberhasilan kesepakatan sangat bergantung pada kesediaan kedua belah pihak untuk mencapai konsensus. Negosiator kini dihadapkan pada kebutuhan untuk tidak hanya menandatangani perjanjian, tetapi juga memastikan bahwa kesepakatan tersebut dapat diterima dan bermanfaat bagi semua pihak yang terlibat.
