Pemerintah Suriah telah memutuskan untuk menarik pasukannya dari kota Sweida, yang mayoritas penduduknya adalah Druze, setelah tercapainya kesepakatan gencatan senjata baru. Langkah ini diambil pada Rabu malam, setelah sebelumnya terjadi peningkatan kekerasan yang mengakibatkan lebih dari 300 orang tewas dalam bentrokan yang berkepanjangan. Gencatan senjata sebelumnya, yang diumumkan pada hari Selasa, tidak menghasilkan perubahan signifikan di lapangan.
Kesepakatan gencatan senjata ini mencakup penghentian total operasi militer dan pembentukan komite pengawas yang melibatkan pejabat pemerintah dan pemimpin spiritual Druze. Dalam siaran persnya, Kementerian Pertahanan Suriah menyatakan bahwa pasukan telah mulai meninggalkan Sweida setelah menyelesaikan operasi penyisiran terhadap kelompok bersenjata ilegal. Namun, belum ada kejelasan mengenai penarikan aparat keamanan lainnya yang dikerahkan di kota tersebut.
Perjanjian baru ini diungkapkan melalui pernyataan Sheikh Youssef Jarboua, salah satu pemimpin spiritual Druze. Dalam penyampaian tersebut, terungkap sepuluh poin yang mencakup rencana integrasi penuh Provinsi Sweida ke dalam negara Suriah. Poin penting lainnya dari kesepakatan tersebut adalah jaminan keselamatan bagi warga sipil dan properti mereka, yang sebelumnya sempat dilaporkan mengalami eksekusi dan penjarahan oleh pasukan pemerintah.
Meski demikian, tidak semua kalangan Druze menyetujui kesepakatan ini. Sheikh Hikmat al-Hijri, seorang tokoh Druze berpengaruh, secara tegas menolak perjanjian tersebut. Menurutnya, tidak ada kemungkinan untuk negosiasi dengan entitas yang menyebut diri pemerintah sambil melakukan kekerasan. Ia bahkan menyerukan dukungan internasional kepada pemimpin dunia untuk membantu rakyat Sweida.
Sementara itu, kelompok bersenjata Druze bernama Men of Dignity juga menolak gencatan senjata yang tidak mencakup penarikan total pasukan pemerintah. Dalam pernyataan di media sosial, mereka menekankan bahwa setiap kesepakatan yang tidak memuat syarat tersebut tidak akan dapat diterima dan akan melanjutkan perjuangan mereka hingga pasukan pemerintah mundur dari wilayah yang mereka kuasai.
Kekacauan di Sweida berawal dari bentrokan antara milisi Druze dan suku Badui yang memiliki sejarah konflik panjang. Keterlibatan pemerintah Suriah dalam konflik ini semakin memperparah situasi, dan saksi mata melaporkan bahwa pasukan pemerintah tampak bersekutu dengan suku Badui dalam menyerang milisi Druze dan warganya.
Dalam beberapa tahun terakhir, ketegangan antara berbagai kelompok etnis dan sekte di Suriah semakin meningkat, dengan berbagai faksi bersenjata berusaha mempertahankan atau memperluas pengaruh mereka di wilayah yang penuh ketidakpastian ini. Penarikan pasukan dari Sweida dapat menjadi langkah penting dalam meredakan ketegangan, namun tantangan di lapangan tetap besar.
Sebagai tambahan, kesepakatan ini menunjukkan adanya harapan untuk membuka jalur diplomasi yang lebih luas di antara berbagai kelompok di Suriah. Namun, mengingat sejarah panjang konflik ini dan keberagaman kepentingan yang ada, kesepakatan tersebut mungkin tidak menjamin perdamaian jangka panjang.
Situasi di Suriah masih terus dipantau secara ketat, dan penyelesaian yang adil serta inklusif sangat penting untuk meredakan ketegangan yang berkepanjangan dalam masyarakatnya. Pihak internasional diharapkan berperan aktif dalam mendukung proses perdamaian demi kesejahteraan rakyat Suriah.
