Harga beras di Jepang mengalami lonjakan drastis sebesar 99,2% secara tahunan pada Juni 2025, menurut data resmi yang dirilis oleh Kementerian Dalam Negeri Jepang. Lonjakan ini menambah tekanan bagi Perdana Menteri Shigeru Ishiba menjelang pemilihan umum yang akan berlangsung akhir pekan ini. Kondisi ini juga mencerminkan ketidakpastian ekonomi dan sosial yang dialami oleh masyarakat Jepang, di mana tinggi biaya hidup semakin membebani kehidupan sehari-hari.
Kenaikan harga beras bukanlah masalah tunggal. Data juga menunjukkan bahwa harga gandum melesat hingga 101% pada Mei, setelah sebelumnya mengalami kenaikan 98,4% pada April. Inflasi yang masih tinggi, meski inflasi inti mengalami penurunan, menjadi sinyal bahwa tantangan ekonomi di Jepang masih jauh dari batas aman. Inflasi inti pada Juni tercatat 3,3%, sedikit di bawah ekspektasi pasar, sementara inflasi tanpa memasukkan energi dan makanan segar justru meningkat menjadi 3,4%.
Dampak Politik bagi Perdana Menteri Ishiba
Kondisi ekonomi ini memperburuk posisi politik Ishiba. Sebelumnya, ia mengalami kekalahan signifikan dengan kehilangan mayoritas di majelis rendah pada Oktober tahun lalu. Jajak pendapat terbaru menunjukkan koalisi yang berkuasa juga terancam kehilangan mayoritas di majelis tinggi, yang bisa memaksa Isbah untuk meninggalkan jabatannya sebelum genap setahun menjabat.
Tinggi dan terus meningkatnya harga bahan pangan membuat masyarakat Jepang resah. Sejumlah demonstrasi kecil pun berlangsung untuk menuntut tindakan lebih nyata dari pemerintah dalam menghadapi krisis ini. Kenaikan harga beras sering dianggap sebagai indikator langsung dari ketidakstabilan ekonomi, dan hal ini sangat mempengaruhi citra pemerintah di mata publik.
Tekanan Eksternal dari Amerika Serikat
Selain masalah domestik, Ishiba harus menghadapi tantangan eksternal. Amerika Serikat mengancam akan memberlakukan tarif 25% pada produk Jepang jika kesepakatan perdagangan tidak tercapai sebelum 1 Agustus 2025. Hal ini menambah kompleksitas bagi Ishiba, yang juga harus mengatasi defisit perdagangan yang mencapai US$ 70 miliar.
Presiden AS, Joe Biden, telah mendorong Jepang untuk meningkatkan pembelian berbagai produk dari AS, termasuk gas, minyak, mobil, dan beras. Upaya Ishiba untuk menjalin komunikasi yang lebih baik dengan AS terlihat dari pengiriman utusan perdagangannya, Ryosei Akazawa, ke Washington sebanyak tujuh kali.
Langkah Menghadapi Lonjakan Harga Beras
Sebagai respons terhadap lonjakan harga beras yang ekstrem ini, pemerintah Jepang telah mengambil langkah langka dengan melepaskan cadangan beras darurat. Langkah ini biasanya diambil hanya dalam situasi bencana nasional. Pemerintah berharap tindakan ini dapat meredakan ketegangan harga yang mengganggu stabilitas pasar.
Lonjakan harga beras sebagian besar dipicu oleh gagal panen akibat cuaca ekstrem dua tahun lalu, yang menyebabkan kekurangan stok nasional. Beberapa pedagang juga dituduh melakukan penimbunan beras dengan tujuan meraup keuntungan saat harga tengah melonjak. Hal ini, dikombinasikan dengan panic buying yang terjadi pada tahun lalu setelah peringatan pemerintah tentang potensi gempa besar, semakin memperburuk situasi.
Kebijakan Bank of Japan
Di tengah kondisi inflasi yang meningkat, Bank of Japan mencoba mengambil pendekatan hati-hati dalam kebijakan moneternya. Ketidakpastian di pasar membuat bank sentral menunda pengetatan kebijakan moneter, meski inflasi terus menunjukkan tren naik. Keputusan ini sangat krusial untuk menjaga prioritas ekonomi jangka panjang di Jepang.
Dengan kombinasi tantangan domestik dan internasional, cukuplah jelas bahwa masa depan politik Ishiba dan stabilitas ekonomi Jepang sangat bergantung pada bagaimana pemerintah menghadapi gelombang krisis pangan ini. Kenaikan harga beras bukan hanya sekadar angka; ia menyentuh kehidupan sehari-hari masyarakat dan bisa menentukan arah pemerintahan selanjutnya.
