Hamas menyambut positif kesepakatan internasional bersejarah yang ditandatangani di Kolombia pada 16 Juli 2025, bertujuan untuk menjatuhkan sanksi terhadap Israel. Kesepakatan ini merupakan respons hukum dan diplomatik terhadap meningkatnya pelanggaran hak asasi manusia yang diduga dilakukan Israel di Jalur Gaza dan Tepi Barat. Pertemuan tersebut dihadiri oleh lebih dari 20 negara yang sepakat untuk bertindak terhadap apa yang mereka nilai sebagai serangan brutal terhadap warga Palestina.
Hamas menyatakan bahwa hasil pertemuan ini mencakup langkah-langkah konkret, seperti penghentian transfer senjata ke Israel dan peninjauan perjanjian bilateral lainnya. Mereka juga mendorong investigasi internasional mengenai dugaan kejahatan perang yang dilakukan oleh Israel. "Ini adalah ekspresi nyata dari kemarahan dunia terhadap krisis kemanusiaan di Gaza, yang semakin parah akibat pembantaian dan kelaparan massal," ungkap pernyataan resmi Hamas.
Kesepakatan di Bogota diselenggarakan oleh Kelompok Den Haag, yang terdiri dari negara-negara seperti Kolombia, Afrika Selatan, dan Bolivia, yang dibentuk untuk meminta pertanggungjawaban Israel sesuai hukum internasional. Pertemuan ini juga melibatkan delegasi dari negara-negara seperti Turki, Brasil, dan Indonesia, serta perwakilan Palestina. Menurut laporan wartawan Anadolu, kesepakatan ini berisi pelarangan total ekspor atau transfer senjata, amunisi, dan barang-barang militer ke Israel.
Konteks Krisis yang Berkepanjangan
Serangan Israel di Gaza yang dimulai sejak 7 Oktober 2023 telah mengakibatkan hampir 59.000 jiwa melayang, terutama di kalangan perempuan dan anak-anak. Pemboman yang terus-menerus tidak hanya menghancurkan infrastruktur tetapi juga menciptakan krisis pangan yang parah. Pengacara internasional dan organisasi hak asasi manusia telah mendesak untuk diadakan gencatan senjata demi melindungi warga sipil yang terperangkap dalam konflik ini.
Hamas menegaskan bahwa kesepakatan ini adalah langkah berani dalam menghadapi blokade dan kekejaman yang dihadapi oleh rakyat Palestina. Mereka menyerukan kepada komunitas internasional untuk tidak hanya menghentikan transfer senjata tetapi juga untuk menuntut keadilan bagi para korban. "Ini adalah saat yang penting untuk bersatu dalam mengisolasi penjajah dan mengungkap kejahatannya," tegas Hamas dalam pernyataannya.
Langkah-Langkah Pengawasan dan Sanksi
Adapun langkah-langkah yang disepakati meliputi larangan terhadap kapal yang dicurigai mengangkut perlengkapan militer ke Israel serta pembatasan akses pelabuhan untuk mencegah pengiriman barang-barang berteknologi ganda yang bisa digunakan untuk tujuan militer. Sanksi ini bertujuan untuk meningkatkan tekanan pada Israel guna menghentikan serangan di Gaza.
Panjang dan keparahan konflik ini telah menarik perhatian komunitas internasional, dengan banyak negara menyerukan untuk diadakannya gencatan senjata. Namun, meski ada desakan global, serangan Israel tetap berlanjut. Dalam perkembangan terbaru, Mahkamah Pidana Internasional (ICC) mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap beberapa pemimpin Israel atas dugaan kejahatan perang di Gaza.
Pandangan Global dan Komentar Pakar
Di kalangan masyarakat internasional, banyak yang melihat kesepakatan ini sebagai sebuah harapan baru untuk mengakhiri kekerasan yang berkepanjangan. Namun, ada juga skeptisisme mengenai efektivitas sanksi tersebut dan bagaimana negara-negara akan mematuhi kesepakatan ini. Beberapa analis mengingatkan bahwa sejarah sering kali menunjukkan bahwa sanksi tidak selalu efektif dalam membawa perubahan yang diinginkan.
Dengan berjalannya waktu, dampak dari kesepakatan ini akan terlihat, baik dalam hal mempengaruhi kebijakan Israel maupun dalam menyelamatkan nyawa warga sipil yang terjebak di tengah konflik. Diharapkan, aksi kolektif dari negara-negara peserta dapat menciptakan perubahan nyata di lapangan, serta membuka jalan menuju perdamaian yang lebih berkelanjutan di kawasan tersebut.
