Mantan Perdana Menteri Sheikh Hasina kini tengah menghadapi persidangan secara in absentia atas tuduhan kejahatan kemanusiaan yang terjadi selama gelombang protes besar-besaran di Bangladesh, yang dikenal sebagai "Revolusi Juli". Sidang tersebut dimulai pada 3 Agustus 2024, di mana Hasina diadili terkait perintah pembunuhan dan pelanggaran hak asasi manusia, termasuk kematian Rakib Hossain, seorang bocah berusia 11 tahun yang ditembak oleh aparat kepolisian pada Juli tahun lalu.
Gelombang protes tersebut dimulai ketika ratusan ribu warga Bangladesh menuntut pengunduran diri Hasina, yang mengakibatkan lebih dari 1.400 korban jiwa. Dalam upaya mengendalikan situasi, pemerintah menerapkan tindakan represif, termasuk penembakan terhadap demonstran. Akibat tekanan yang meningkat, Hasina melarikan diri dengan helikopter saat demonstran mendekati kediamannya pada 5 Agustus 2024.
Sejak pelariannya, Hasina tinggal di India dan enggan untuk hadir di pengadilan. Ia telah mengajukan pembelaan tidak langsung melalui kuasa hukumnya, menolak untuk mengakui tanggung jawab langsung atas tuduhan yang diajukan kepadanya. Sementara itu, pengacara Hasina mengklaim bahwa sidang ini bermotif politik dan bertujuan untuk mendiskreditkan Liga Awami, partai yang dipimpin oleh Hasina.
Dalam sebuah surat terbuka, Hasina juga menyebut protes tersebut sebagai “gangguan kekerasan terhadap demokrasi” dan berjanji untuk “merebut kembali institusi yang telah direbut secara tidak sah.” Pandangan ini sejalan dengan kekhawatiran banyak pengamat bahwa proses peradilan ini terinspirasi oleh ketakutan politik di tengah pemilihan umum mendatang.
Ayah dari korban, Abul Khayer, mengungkapkan rasa kecewa karena tidak dapat melihat Hasina diadili secara langsung. Ia menegaskan pentingnya keadilan bagi keluarga korban, berharap persidangan ini dapat mengungkap kebenaran dengan jelas. Khayer mengkhawatirkan sistem peradilan yang mungkin dipengaruhi oleh kepentingan politik, tetapi tetap optimis bahwa persidangan ini dapat menjadi langkah awal untuk keadilan.
Proses Hukum yang Berbelit
Jaksa utama di Pengadilan Kejahatan Internasional Bangladesh (ICT), Mohammad Tajul Islam, menyatakan bahwa timnya telah mempersiapkan bukti dan saksi sejak September. Meskipun tantangan yang dihadapi cukup besar, termasuk ancaman terhadap saksi dan upaya penghilangan barang bukti, ia tetap optimis bahwa proses ini akan berjalan transparan. Sebagian besar proses persidangan akan disiarkan langsung, kecuali untuk saksi-saksi yang menghadapi risiko sensitif.
Salah satu saksi kunci adalah mantan Kepala Polisi, Chowdhury Abdullah al-Mamun, yang telah mengaku bersalah dan siap memberikan kesaksian melawan Hasina. Namun, kritik terus mengalir terhadap integritas dan independensi sistem peradilan Bangladesh, yang sudah dinilai lemah selama 15 tahun masa pemerintahan Hasina.
Pengamat dan Reaksi Internasional
Beberapa elemen di dalam Bangladesh, termasuk mantan Menteri Senior Mohammad Arafat, menilai pengadilan ini sebagai "sandiwara politik". Ia menekankan bahwa tuduhan terhadap Hasina adalah langkah untuk mempertahankan kekuasaan politik oleh pemerintah sementara. Pengamat politik lainnya, Mubashar Hasan, yang kini berada di pengasingan, berpendapat bahwa Hasina seharusnya diadili di Mahkamah Pidana Internasional (ICC) di Den Haag.
Pemerintah interim yang dipimpin oleh Muhammad Yunus juga menghadapi kritik keras terkait larangan partai Liga Awami dalam pemilihan mendatang, dianggap sebagai langkah untuk merusak demokrasi. Pemilu tersebut diperkirakan akan membawa Partai Nasionalis Bangladesh dan Jamaat-e-Islami ke posisi kuat, hasil dari represi yang dialami selama masa pemerintahan Hasina.
Perkembangan ini menunjukkan betapa kompleksnya situasi politik di Bangladesh, di mana keadilan atas pelanggaran hak asasi manusia di satu sisi, dan perhitungan politik di sisi lain, berpotensi membentuk wajah politik masa depan negara tersebut.
