Lebih dari 60 negara di seluruh dunia sedang berusaha merespons gelombang tarif baru yang diterapkan oleh Amerika Serikat, yang mulai berlaku pada 8 Agustus waktu Washington. Kebijakan ini, yang diumumkan oleh Presiden Donald Trump, telah mengguncang tatanan perdagangan global yang telah dibangun selama beberapa dekade. Tarif baru ini berkisar dari 10% hingga lebih dari 40%, dengan negara-negara seperti Brasil, Swiss, dan Suriah merasakan dampak terberat akibat penerapan tarif yang sangat tinggi.
Brasil, misalnya, mengkritik kebijakan ini dengan keras. Presiden Luiz Inácio Lula da Silva menyebut tarif baru sebagai “pemaksaan yang tidak dapat diterima,” dan berencana untuk memberikan bantuan negara demi mendukung industri yang terdampak. Sebagai bagian dari upayanya, Brasil berfokus pada perlindungan lapangan kerja untuk warganya, yang berisiko hilang akibat kebijakan ini.
Negara lain seperti Swiss juga mencari cara untuk merundingkan kembali kebijakan tersebut. Setelah kunjungan darurat Presiden Karin Keller-Sutter ke Washington, pemerintah Swiss mengajukan permohonan negosiasi ulang. Mereka menyatakan dampak tarif 39% akan "memberatkan ekonomi berbasis ekspor" dan menggambarkan situasi ini sebagai “mimpi buruk.”
Strategi Diversifikasi dan Risikonya
Taiwan tengah menjajaki pembicaraan dengan AS mengenai tarif 20% yang dikenakan kepada mereka. Presiden Lai Ching-te menyebut keputusan ini bersifat “sementara” dan berharap ada solusi yang bisa dicapai. Di sisi lain, Irlandia, yang sangat bergantung pada perusahaan multinasional seperti Intel dan Pfizer, sedang merumuskan strategi diversifikasi ekonomi.
Negara-negara berkembang juga merasakan dampak yang signifikan. Di Lesotho, meski mendapat keringanan tarif dari 50% menjadi 15%, industri tekstil sudah berada dalam kondisi terpuruk akibat ketidakpastian di pasar global. Pembatalan pesanan dan pemutusan hubungan kerja menjadi ancaman nyata bagi banyak pekerja. Sementara itu, tarif 40% yang berlaku di Laos menjadi "palu godam terakhir" bagi sektor manufaktur di negara tersebut, dengan asosiasi industri memperkirakan dampak langsung pada sekitar 20.000 pekerja.
Taktik Timba Balik dan Dampaknya terhadap Konsumen AS
Gedung Putih menyebut tarif baru ini sebagai bagian dari kebijakan “timbal balik.” Kebijakan ini menargetkan negara-negara dengan ketidakseimbangan neraca dagang terhadap AS. Presiden Trump mengklaim bahwa langkah ini akan menghasilkan miliaran dolar bagi perekonomian domestik. Namun, banyak ahli memperingatkan bahwa biaya yang lebih tinggi dari impor ini akan dibebankan pada konsumen AS, sehingga tidak membawa manfaat yang diharapkan.
Di tengah situasi ini, Trump menghadapi gugatan hukum di pengadilan banding terkait dugaan penyalahgunaan wewenang dalam penetapan tarif. Ini menunjukkan bahwa kontroversi seputar kebijakan perdagangan AS bukan hanya berdampak pada hubungan internasional, tetapi juga membawa masalah hukum domestik.
Beberapa Negara Berhasil Menghindari Tarif Ekstrem
Meskipun banyak negara yang mengalami peningkatan tarif, sejumlah negara seperti Inggris, Jepang, Korea Selatan, Indonesia, dan Vietnam berhasil mendapatkan pengurangan tarif melalui negosiasi bilateral. Uni Eropa juga memperoleh kesepakatan sebagian, meskipun tarif 27,5% untuk impor mobil tetap berlaku sambil menunggu kesepakatan final.
Kekhawatiran juga datang dari sektor otomotif, dimana Presiden Asosiasi Industri Otomotif Jerman, Hildegard Müller, mengungkapkan keprihatinan terhadap situasi ini. Dia mencatat bahwa tarif tinggi membebani produsen mobil dan merugikan perdagangan transatlantik.
Perhatian pada India dan Sanksi terhadap Rusia
India menjadi sorotan dengan tarif 25% yang dikenakan, yang bisa meningkat menjadi 50% jika Presiden Trump menandatangani perintah eksekutif terkait sanksi atas pembelian minyak dari Rusia. Delhi kini diberi waktu 21 hari untuk merespons, dan Trump juga mengancam langkah serupa terhadap negara-negara lain yang menjalin kemitraan dagang dengan Rusia.
Kebijakan tarif baru ini, yang memengaruhi lebih dari 60 negara, menciptakan dinamika baru dalam perdagangan internasional. Banyak negara kini dipaksa untuk merespons dengan cepat dan strategis untuk melindungi ekonomi domestik dan stabilitas lapangan kerja.
