Sejumlah negara kini semakin banyak yang menghentikan ekspor senjata ke Israel, menyusul operasi militer besar-besaran yang dilakukan Israel di Jalur Gaza dan meningkatnya kekhawatiran internasional terkait dampak kemanusiaan dan pelanggaran hukum internasional. Jerman menjadi negara terbaru yang secara resmi menangguhkan seluruh ekspor senjata ke Israel, terutama peralatan militer yang berpotensi digunakan di wilayah Jalur Gaza, mulai Agustus 2025.
Kebijakan ini diumumkan langsung oleh Kanselir Jerman, Friedrich Merz, pada Jumat, 8 Agustus 2025. Langkah tersebut diambil sehari setelah kabinet keamanan Israel menyetujui rencana untuk menguasai Kota Gaza, yang memicu kritik keras dari berbagai negara dan organisasi internasional. Merz menyatakan bahwa Jerman tidak akan memberikan izin ekspor persenjataan yang dapat memperburuk situasi konflik dan memperparah krisis kemanusiaan di Gaza sampai pemberitahuan lebih lanjut.
Menurut data dari Institut Penelitian Perdamaian Internasional Stockholm (SIPRI), Amerika Serikat merupakan pemasok senjata terbesar bagi Israel, dengan kontribusi sekitar dua pertiga dari total ekspor senjata ke negara tersebut antara tahun 2013 hingga 2023. Di posisi berikutnya terdapat Jerman yang menyumbang sekitar 30 persen, dan Italia dengan porsi sekitar 5 persen. Namun, di tahun-tahun terakhir ini, sejumlah negara mulai mengambil sikap berbeda dengan memberlakukan pembatasan maupun pelarangan ekspor senjata ke Israel.
Negara-Negara yang Membatasi atau Menghentikan Ekspor Senjata ke Israel
- Jerman: Menangguhkan total ekspor peralatan militer yang dapat digunakan di Jalur Gaza sejak Agustus 2025.
- Slovenia: Menjadi negara Uni Eropa pertama yang melarang seluruh perdagangan senjata dengan Israel mulai Agustus 2025.
- Kanada: Menangguhkan izin ekspor senjata baru sejak Maret 2024, tetapi masih memenuhi kontrak yang telah ada sebelumnya.
- Italia: Menghentikan ekspor senjata baru pada Oktober 2024 meski masih memenuhi pesanan yang dibuat sebelum konflik.
- Jepang: Perusahaan Itochu Corporation memutus kerja sama dengan produsen senjata Israel, Elbit Systems, pada Februari 2024 atas permintaan pemerintah Jepang.
- Belgia: Wilayah Wallonia melarang ekspor senjata ke Israel sejak 2009, dan pada 2025 wilayah Flanders juga menghentikan transit alat militer ke Israel.
- Belanda: Menghentikan ekspor suku cadang jet tempur F-35 pada Februari 2024, walau pengadilan di negara tersebut menolak pelarangan penuh pada Desember 2024.
- Spanyol: Menghentikan ekspor senjata baru sejak Oktober 2023.
- Inggris Raya: Menangguhkan sekitar 30 dari 350 lisensi ekspor senjata pada November 2024 dengan alasan kekhawatiran pelanggaran hukum humaniter di Gaza.
- Grup Den Haag: Koalisi yang beranggotakan 12 negara termasuk Indonesia, Afrika Selatan, Nikaragua, Malaysia, dan Turki telah menyepakati penghentian semua transfer senjata ke Israel usai pertemuan pada Juli 2025.
Langkah-langkah ini menunjukkan adanya tekanan internasional yang meningkat terhadap Israel dengan harapan dapat mengurangi eskalasi militer dan korban sipil di Gaza. Sekjen PBB juga memperingatkan bahwa rencana Israel untuk menduduki Gaza akan memicu eskalasi yang sangat berbahaya dan memperpanjang konflik.
Meski demikian, Amerika Serikat hingga kini belum menunjukkan tanda-tanda akan mengurangi dukungan militernya kepada Israel. Hal ini membuat posisi internasional menjadi lebih kompleks, karena AS merupakan pemasok utama senjata Israel di dunia.
Keputusan Jerman dan negara-negara lain untuk menghentikan atau membatasi ekspor senjata ke Israel mencerminkan perubahan sikap global terhadap konflik yang sedang berlangsung. Selain tekanan politik, keputusan ini juga dilatarbelakangi oleh keprihatinan atas tingginya jumlah korban sipil dan potensi pelanggaran hukum internasional yang dilakukan selama operasi militer.
Sementara itu, pemerintah negara-negara tersebut tetap menegaskan pentingnya menghormati hukum humaniter internasional dalam segala bentuk konflik. Beberapa negara Eropa dan Asia, bersama dengan koalisi internasional semacam Grup Den Haag, berharap dengan membatasi pasokan senjata ke Israel, langkah ini dapat mendorong dialog lebih konstruktif serta upaya perdamaian di kawasan.
Seiring berjalannya waktu, kebijakan embargo atau penghentian ekspor senjata ini dinilai berperan penting dalam memengaruhi dinamika konflik dan bisa menjadi model diplomasi yang lebih bertanggung jawab dalam menangani perang serta perang sipil yang melibatkan korban kemanusiaan besar. Namun, pengaruhnya terhadap jalannya situasi di lapangan masih harus terus diamati mengingat berbagai kepentingan geopolitik yang kompleks.
