Australia siap mengakui Negara Palestina pada Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang dijadwalkan berlangsung pada September 2025. Pernyataan resmi ini disampaikan oleh Perdana Menteri Australia, Anthony Albanese, pada Senin, 11 Agustus 2025. Langkah ini menandai perubahan kebijakan penting Canberra dalam mendukung kemerdekaan Palestina.
Upaya Pengakuan Palestina sebagai Negara Berdaulat
Menurut Albanese, Australia akan mengakui hak rakyat Palestina untuk memiliki negara sendiri sesuai dengan komitmen yang diterima dari Otoritas Palestina. Keputusan tersebut diambil melalui rapat kabinet dan dirancang sebagai bagian dari upaya global terkoordinasi yang bertujuan mendorong tercapainya solusi dua negara dalam konflik berkepanjangan antara Israel dan Palestina.
"Australia akan bekerja sama dengan komunitas internasional demi mewujudkan hak Palestina tersebut menjadi kenyataan," ujar Albanese, seperti dikutip dari Sydney Morning Herald. Pernyataan ini menegaskan posisi Australia yang mulai mengubah arah kebijakan luar negerinya dalam isu Timur Tengah, yang selama ini lebih condong pada dukungan terhadap Israel.
Konteks Pengakuan Palestina di Dunia Internasional
Sebelumnya, sebanyak 147 negara telah mengakui Palestina sebagai negara berdaulat. Tren ini semakin menguat sejak awal tahun 2024, dengan sepuluh negara baru yang bergabung, di antaranya Irlandia, Norwegia, Spanyol, dan Armenia. Pengakuan yang semakin luas ini menunjukkan perubahan sikap di banyak negara yang mulai mendukung kemerdekaan Palestina secara formal.
Meski demikian, pengakuan Palestina belum menjadi konsensus global. Amerika Serikat masih menolak mengakui Negara Palestina dan bahkan menggunakan hak vetonya terhadap permohonan keanggotaan penuh Palestina di PBB pada tahun 2024. Sikap AS ini menunjukkan masih adanya ketegangan geopolitik dalam isu Palestina yang melibatkan kekuatan global.
Dampak Diplomatik Pengakuan Australia
Langkah Australia untuk mengakui Palestina berdampak signifikan secara diplomatik karena negara tersebut merupakan salah satu anggota penting komunitas internasional dan memiliki hubungan strategis dengan Israel serta Amerika Serikat. Keputusan ini kemungkinan akan mempengaruhi dinamika politik regional dan internasional, terutama dalam penanganan konflik Israel-Palestina yang sudah berlangsung puluhan tahun.
Para pakar menilai bahwa pengakuan ini dapat memperkuat posisi Palestina dalam dialog internasional dan menekan Israel untuk lebih serius mencari solusi damai. Namun, potensi reaksi dari Israel dan sekutunya juga harus diantisipasi, mengingat pengakuan unilateral negara terhadap Palestina bisa memancing respons diplomatik dan kebijakan yang beragam.
Australia dan Solusi Dua Negara
Keputusan ini juga mencerminkan sikap Australia yang mendukung solusi dua negara sebagai jalan keluar konflik Israel-Palestina. Dengan pengakuan resmi terhadap Palestina, Australia berkontribusi dalam mendorong upaya diplomatik agar kedua pihak dapat hidup berdampingan secara damai dan merdeka.
Solusi dua negara dari waktu ke waktu tetap menjadi agenda utama komunitas internasional untuk menyelesaikan sengketa wilayah dan hak rakyat di wilayah tersebut. Australia menegaskan komitmennya berada di garis depan dalam mendorong upaya tersebut melalui kerjasama internasional.
Informasi Tambahan
Pada saat yang sama, ketegangan di kawasan Timur Tengah masih terus berlangsung, dengan berbagai negara dan organisasi internasional aktif mengutuk aksi kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia. Dukungan Australia kepada Palestina diharapkan turut membantu menciptakan stabilitas dan keadilan di wilayah tersebut.
Australia diperkirakan akan mengumumkan langkah-langkah konkret terkait pengakuan Palestina setelah Sidang Umum PBB pada September 2025, termasuk kemungkinan membuka hubungan diplomatik penuh dan bantuan kemanusiaan sebagai bentuk dukungan nyata terhadap kemerdekaan Palestina.
