Presiden Prancis Emmanuel Macron bersama istrinya, Brigitte Macron, melakukan langkah hukum dengan menggugat influencer asal Amerika Serikat, Candace Owens, atas tuduhan yang dinilai merugikan dan menyebarkan informasi palsu mengenai identitas gender Brigitte. Gugatan ini diajukan di Delaware, Amerika Serikat, sebagai respons atas tuduhan bahwa Brigitte terlahir sebagai laki-laki, sebuah klaim yang telah menimbulkan kontroversi luas dan gangguan pada kehidupan pribadi pasangan presiden tersebut.
Langkah Hukum dan Penyelidikan Detektif Swasta
Untuk menghadapi kasus ini, Emmanuel dan Brigitte Macron menyewa firma detektif swasta Nardello & Co. Penyelidikan yang dilakukan bertujuan mengumpulkan informasi terkait aktivitas Candace Owens, khususnya hal-hal yang mungkin menjadi pemicu ketertarikan Owens terhadap Brigitte. Menurut pengacara pasangan Macron, Tom Clare, detektif swasta menggali fakta apakah terdapat kaitan antara Owens dengan pihak media atau pejabat Rusia, mengingat penyebaran isu tersebut sempat diperkuat oleh media Rusia.
Hasil penyelidikan menunjukkan bahwa meskipun media Rusia ikut memberitakan klaim ketidaktulenan identitas gender Brigitte, tidak ditemukan bukti bahwa Owens pernah berinteraksi atau melakukan kolaborasi dengan tokoh media maupun pejabat Rusia. Hal ini penting untuk menguji apakah ada konspirasi atau agenda politik di balik penyebaran informasi tersebut.
Konteks Tuduhan dan Dampaknya
Kasus ini bermula pada tahun 2021 ketika jurnalis independen asal Prancis, Natacha Rey, mengeluarkan pernyataan yang menyatakan bahwa Brigitte Macron sebenarnya terlahir sebagai pria. Berita tersebut dengan cepat menyebar luas dan menjadi viral, yang kemudian diikuti oleh sejumlah media dan influencer lain, termasuk Candace Owens yang pada Februari 2024 meluncurkan program daring berjudul “Becoming Brigitte,” yang secara eksplisit mempersoalkan identitas gender ibu negara Prancis tersebut.
Pada Juni 2023, kasus ini mendapatkan babak hukum ketika Pengadilan Banding Caen menyatakan Rey dan Amandine Roy, pemilik kanal YouTube yang menyiarkan konten terkait Rey, bersalah atas pencemaran nama baik dan pada September 2024 dijatuhi denda sebesar 13.500 euro (sekitar Rp236 juta). Namun, pada 10 Juli 2024 Pengadilan Banding Paris membebaskan Natacha Rey dari tuduhan serupa, memicu kembali gelombang perdebatan dan ketegangan publik.
Respons Presiden Macron Terhadap Informasi Palsu
Emmanuel Macron secara terbuka mengutuk tersebarnya kabar bohong mengenai istrinya yang menurutnya merupakan bentuk “informasi palsu dan cerita yang dibuat-buat.” Presiden menegaskan bahwa penyebaran berita seperti ini bukan hanya merusak reputasi dan kehidupan pribadi Brigitte, tapi juga menjadi tantangan berat yang dihadapinya selama menjabat.
Macron menyebut, “Hal terburuk yang saya hadapi sebagai Presiden adalah penyebaran informasi palsu yang membuat orang percaya dan mengganggu kehidupan pribadi saya.” Pernyataan tersebut menandakan keseriusan pemerintah Prancis dalam menghadapi hoaks dan kampanye disinformasi yang menyasar tokoh publik dan keluarga mereka.
Pengaruh Media Sosial dan Penanganan Hukumnya
Kasus Emmanuel Macron versus Candace Owens ini mencerminkan tantangan besar yang muncul dalam era digital dan media sosial, di mana kabar bohong dapat dengan cepat menjangkau jutaan orang dan memicu spekulasi yang tidak berdasar. Gugatan yang diajukan juga menjadi contoh bagaimana figur publik kini semakin menempuh jalur hukum untuk melawan ujaran kebencian dan fitnah yang menimpa mereka.
Berikut beberapa poin kunci dalam gugatan dan penyelidikan terkait kasus ini:
- Gugatan diajukan di Delaware, AS, tempat Candace Owens melakukan aktivitas influencer.
- Firma detektif Nardello & Co ditugaskan untuk mengusut kaitan Owens dengan penyebaran isu di media.
- Tuduhan awal datang dari jurnalis Prancis yang kemudian diperkuat oleh aksi influencer Amerika.
- Media Rusia ikut menyebarkan tuduhan, namun tidak ditemukan konspirasi langsung antara Owens dan pejabat Rusia.
- Pengadilan Prancis sebelumnya pernah menjatuhkan sanksi kepada beberapa pelaku penyebar hoaks terkait Brigitte Macron.
Kasus ini menjadi peringatan bagi influencer dan media sosial agar lebih bertanggung jawab dalam mengeluarkan pernyataan, terutama yang berdampak pada reputasi dan kehidupan pribadi orang lain. Di sisi lain, upaya hukum yang ditempuh oleh Presiden Macron dan istrinya mencerminkan peningkatan kesadaran tentang pentingnya perlindungan terhadap privasi dan nama baik tokoh publik dalam menghadapi arus informasi yang tak terkendali.
