Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengingatkan kemungkinan pencantuman pasukan bersenjata Israel dalam laporan mendatang terkait kekerasan seksual dalam konflik. Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, memberikan peringatan tersebut melalui surat resmi kepada Duta Besar Israel untuk PBB, Danny Danon, pada 11 Agustus 2024. Surat itu menyoroti kekhawatiran signifikan terkait pola kekerasan seksual yang dilaporkan secara konsisten oleh PBB terhadap warga Palestina, khususnya di penjara, pusat penahanan, dan pangkalan militer yang dikelola Israel.
Peringatan Sekjen PBB terhadap Israel
Dalam suratnya, Guterres menyatakan, "Saya memberi peringatan kepada pasukan bersenjata dan keamanan Israel tentang kemungkinan pencantuman dalam siklus pelaporan berikutnya." Ia menegaskan kekhawatiran berdasarkan informasi kredibel tentang pelanggaran yang diduga dilakukan oleh pasukan Israel. Namun, Guterres juga menyebutkan kesulitan dalam membuat keputusan definitif akibat penolakan Israel untuk memberikan akses kepada pemantau PBB, sehingga menghambat pengumpulan bukti yang lebih menyeluruh.
PBB menerbitkan laporan tahunan mengenai kekerasan seksual terkait konflik yang dilaporkan melalui Kantor Perwakilan Khusus Sekretaris Jenderal PBB untuk Kekerasan Seksual dalam Konflik. Laporan ini mencerminkan pola-pola kekerasan seksual yang terjadi dalam konflik bersenjata di berbagai wilayah, termasuk yang melibatkan militer Israel dan warga Palestina.
Temuan dan Tuduhan Kekerasan Seksual
Kelompok hak asasi manusia terkemuka asal Israel, B’Tselem, dalam laporan tahun 2024 mengungkapkan bahwa kekerasan seksual berulang kali dilakukan oleh tentara dan sipir penjara Israel terhadap tahanan Palestina. Sementara itu, Angkatan Pertahanan Israel (IDF) secara tegas membantah tuduhan pelecehan sistematis tersebut. Kasus-kasus itu mencakup berbagai jenis kekerasan seksual yang diduga berlangsung di beberapa fasilitas penahanan milik Israel.
Lebih jauh, pada tahun lalu, tim PBB juga menemukan bukti yang jelas dan meyakinkan tentang pelecehan seksual terhadap para sandera di Gaza. Utusan Khusus PBB untuk Kekerasan Seksual dalam Konflik, Pramila Patten, menyatakan bahwa terdapat alasan kuat untuk meyakini terjadi pemerkosaan perorangan dan berkelompok saat serangan Hamas pada 7 Oktober 2023 di Israel. Temuan ini merupakan yang paling definitif dari PBB terkait tuduhan pelecehan seksual pasca-insiden tersebut.
Kondisi Penjara dan Penahanan Palestina
Israel mengelola beberapa fasilitas penjara yang menampung warga Palestina, seperti Penjara Sde Teiman, Ketziot di Gurun Negev, Megiddo, Gilboa di dekat Tepi Barat, serta Penjara Etzion di Jerusalem. Pada musim panas 2023, Israel memindahkan ratusan tahanan Palestina dari Penjara Sde Teiman pasca petisi yang diajukan kelompok-kelompok HAM yang menuntut penutupan penjara tersebut. Mahkamah Agung Israel kemudian mengingatkan pentingnya mematuhi hukum dalam pengelolaan penjara, meskipun tidak memerintahkan penutupan fasilitas tersebut.
Respon Israel
Menanggapi surat Sekjen PBB, Duta Besar Israel untuk PBB, Danny Danon, menyatakan bahwa tuduhan tersebut tidak berdasar dan didasarkan pada publikasi yang bias. Ia juga meminta PBB agar lebih fokus dalam menangani kekerasan seksual yang dilakukan oleh Hamas, bukan mengarahkan tuduhan pada pasukan Israel.
Pada bulan Maret 2024, sebuah komisi PBB juga menuduh Israel menggunakan kekerasan seksual dan bentuk kekerasan berbasis gender lainnya sebagai bagian dari upaya sistematis untuk merongrong hak rakyat Palestina dalam menentukan nasib mereka sendiri. Komisi itu bahkan mengaitkan tindakan tersebut dengan tuduhan genosida melalui penghancuran fasilitas layanan kesehatan reproduksi warga Palestina.
Namun, misi Israel untuk PBB di Jenewa menolak keras tuduhan tersebut, menyebutnya sebagai upaya yang tidak berdasar dan bermaksud mendiskreditkan militer Israel secara tidak adil.
Peran PBB dan Tantangan Pemantauan
Peringatan PBB ini menegaskan pentingnya pengawasan internasional dalam kasus-kasus kekerasan seksual di wilayah konflik yang melibatkan Israel dan Palestina. Penolakan akses oleh pihak Israel kepada pemantau PBB menjadi hambatan utama dalam mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif. Sehingga, meskipun ada banyak laporan kredibel, pemastian pola dan sistematisitas pelanggaran masih mengalami kendala.
Dalam konteks ini, peran PBB sebagai lembaga internasional yang mengawasi pelanggaran HAM menjadi sangat krusial. Dokumentasi kekerasan seksual dan upaya penegakan hukum terhadap pelaku menjadi langkah penting untuk memastikan keadilan bagi para korban dan mencegah terulangnya pelanggaran di masa depan. PBB juga mendorong Israel untuk mengambil langkah konkret guna mengakhiri segala bentuk kekerasan seksual yang terjadi dalam pengelolaan fasilitas penahanan dan konflik yang sedang berlangsung.
