Sekelompok politisi dari Skotlandia, Wales, dan Irlandia Utara mendesak Perdana Menteri Inggris Keir Starmer untuk segera menjatuhkan sanksi terhadap Israel. Mereka menuntut agar pemerintahan Inggris menghentikan dukungan militer kepada Israel dan mengambil langkah tegas untuk mengakhiri konflik yang berdampak besar terhadap warga sipil di Gaza.
Dalam sebuah surat terbuka yang ditandatangani oleh 12 anggota parlemen, termasuk Menteri Pertama Irlandia Utara Michelle O’Neill dan pemimpin Partai Sosial Demokrat dan Buruh (SDLP) Claire Hanna, para politisi tersebut menyatakan keprihatinan mendalam terhadap kebijakan pemerintah Inggris yang dianggap memberikan dukungan militer kepada Israel. Mereka menyerukan agar parlemen dipanggil kembali dari masa reses musim panas demi mengesahkan sanksi dan menghentikan semua penjualan senjata ke Israel.
Para politisi menekankan bahwa Inggris harus mengambil peran aktif dalam mendukung gencatan senjata guna melindungi warga sipil dari kekerasan yang terus berlangsung di Gaza. Selain itu, mereka mendesak diadakannya penyelidikan independen terhadap dugaan kejahatan perang dan tindakan genosida yang dituduhkan kepada Israel. Tidak kalah penting, mereka menuntut agar pengiriman bantuan kemanusiaan ke wilayah Gaza dapat berlangsung tanpa hambatan.
Claire Hanna menyampaikan kepada BBC bahwa kegagalan pemerintah Inggris dalam menekan Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, menimbulkan keputusasaan dan kemarahan di kalangan partainya dan sekutu politik lainnya. Hanna menilai bahwa suara dari para anggota parlemen mungkin terbatas, tetapi bila digabungkan, bisa menjadi kekuatan besar untuk menyoroti ketidakmampuan pemerintah dalam melindungi warga Gaza.
Konflik yang telah berlangsung sejak Oktober 2023 telah menimbulkan dampak kemanusiaan yang mengerikan. Data terbaru menunjukkan lebih dari 62.000 warga Gaza tewas akibat aksi militer Israel yang mendapat kritik luas. Israel dituduh melakukan genosida melalui pengeboman, pemindahan paksa secara massal, serta penghalangan arus bantuan kemanusiaan yang sangat dibutuhkan oleh warga sipil.
Dalam hal perdagangan senjata, Inggris setahun terakhir ini hanya menangguhkan 30 dari 350 lisensi ekspor senjata yang dipakai di Gaza. Namun, penangguhan tersebut tidak mencakup suku cadang untuk jet tempur F-35 yang digunakan Israel. Langkah ini dinilai kurang efektif dan seolah memberikan kelonggaran kepada Israel untuk tetap melanjutkan serangan.
Perdana Menteri Keir Starmer pernah menyatakan rencananya untuk mengakui negara Palestina pada September 2025, dengan syarat Israel menyetujui gencatan senjata dan komitmen pada solusi dua negara. Namun, para politisi pengirim surat menilai tenggat tersebut terlalu lama dan menuntut langkah segera. Mereka menegaskan bahwa setiap hari penundaan berarti lebih banyak anak kelaparan, keluarga terpisah, dan nyawa yang hilang.
Surat tersebut juga menyinggung kewajiban hukum Inggris sebagai penandatangan Konvensi Genosida untuk mencegah tindakan genosida serta menuntut akuntabilitas bagi pelanggar. Dukungan politik, diplomatik, dan militer yang terus diberikan kepada Israel dianggap tidak hanya salah secara moral, tetapi juga berpotensi melanggar hukum internasional.
Tekanan terhadap kebijakan pemerintah Inggris terkait konflik ini juga datang dari internal Partai Buruh. Pada bulan lalu, lebih dari 100 politisi dari partai yang sama menandatangani surat yang menyerukan agar Inggris segera mengakui negara Palestina. Ini menunjukkan adanya ketegangan di dalam pemerintahan Starmer terkait penanganan atas konflik Israel-Palestina yang telah berlangsung lama.
Situasi di Gaza semakin memburuk, dengan laporan tentang persiapan serangan darat besar-besaran oleh Israel dan ribuan warga sipil yang terpaksa mengungsi. Pasokan bantuan kemanusiaan juga terhambat akibat kebijakan Israel yang membatasi masuknya truk bantuan ke wilayah tersebut. Hal ini semakin memperparah kondisi kemanusiaan dan menambah urgensi bagi Inggris untuk bertindak.
Desakan oleh para politisi ini menandai titik kritis dalam dinamika politik Inggris terkait konflik Gaza. Langkah apakah yang akan diambil oleh Perdana Menteri Keir Starmer masih menjadi tanda tanya, namun tekanan yang berkembang kian menguat agar Inggris mengambil sikap yang lebih tegas dan bertanggung jawab demi perlindungan warga sipil Palestina serta upaya perdamaian yang lebih nyata di kawasan tersebut.
